BEKASI — Daerah berharap distribusi vaksin Covid-19 dari pusat lebih cepat untuk memastikan seluruh tenaga kesehatan (nakes) segera mendapat vaksinasi. Sejak vaksinasi pertama sebulan lalu, belum semua nakes menerima vaksinasi Covid-19 Sinovac dengan dua kali dosis.

Sekretaris Daerah Jawa Barat sekaligus Ketua Pelaksana Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, kendala vaksinasi di Jabar karena suplai vaksin yang memang harus menunggu dari pusat. Selain itu, tingginya jumlah penduduk menjadi faktor lain yang menyebabkan lambannya vaksinasi di Jabar.

“Suplai vaksinnya yang memang harus menunggu, sebab wilayah Jawa Barat itu penduduknya seperlima dari penduduk Indonesia. Jadi, wilayah kita paling banyak membutuhkan. Kemudian persoalan adanya pro kontra vaksinnya,” kata Setiawan di Puskesmas Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (17/2).

Setiawan mengatakan, Pemprov Jabar menargetkan vaksinasi nakes di Jabar bisa selesai pada akhir Februari ini. Saat ini, nakes yang sudah divaksin mencapai 80 persen dari total jumlah nakes, yakni 192 ribu orang. “Manakala nakesnya selesai, (vaksinasi) kelompok berikutnya bisa dilakukan,” ujar dia.

Pemerintah Kota Yogyakarta juga memperkirakan vaksinasi Covid-19 tahap pertama selesai pada akhir Februari 2021 ini. Pemkot Yogyakarta juga kini menyiapkan vaksinasi tahap kedua untuk pelayan publik. Namun, untuk memulai tahap kedua vaksinasi ini, pihaknya masih menunggu distribusi vaksin.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Emma Rahmi Aryani mengatakan, Pemkot Yogyakarta baru menerima 19.400 dosis vaksin di tahap pertama untuk suntikan pertama dan kedua. “Kita prioritaskan urutannya (siapa yang divaksinasi di tahap kedua) yang disesuaikan dengan distribusi vaksin dari pusat,” ujar Emma.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta kabupaten/kota di Jateng mempercepat program vaksinasi tahap pertama dengan sasaran tenaga kesehatan. Untuk vaksinasi tahap pertama dengan sasaran nakes di Jateng, tinggal menyisakan sekitar 15 persen dan hingga saat ini terus dilakukan langkah-langkah percepatan.

Ke-15 persen tenaga kesehatan yang belum divaksin tersebut merupakan nakes yang masuk dalam kelompok yang memiliki komorbiditas, tidak memenuhi syarat, serta mereka yang penyintas Covid-19. Namun, dengan adanya kebijakan baru bagi penerima vaksin, vaksinasi tahap pertama bisa didorong lagi untuk dipercepat.

Vaksinator menyuntikan vaksin Covid-19 Sinovac ke tenaga kesehatan saat Gebyar Vaksinasi Covid-19 Dosis 2 di Gedung Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Jalan Tamansari, Kota Bandung, Rabu (17/2). Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali menggelar vaksinasi Covid-19 dosis kedua secara masif bagi sedikitnya 3.000 tenaga kesehatan serta sumber daya manusia (SDM) di lingkungan kesehatan di Kota Bandung sebagai upaya percepatan capaian target vaksinasi Covid-19. Foto: - (ABDAN SYAKURA/REPUBLIKA)

SHARE    

Sanksi penolak

Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyatakan, pihaknya mendukung pemberlakuan peraturan presiden (perpres) yang salah satu isinya adalah pemberian sanksi kepada orang yang menolak vaksinasi Covid-19. Menurut dia, hal tersebut akan meningkatkan kedisiplinan warga dan mempercepat penanganan Covid-19.

“Jika kondisinya sedang normal, vaksinasi menjadi sebatas pilihan. Namun, saat penyakitnya menyebabkan pandemi, vaksinasi menjadi kewajiban,” ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil.

Emil mengatakan, dalam perang melawan Covid-19, vaksinasi adalah kewajiban bagi orang yang sudah ditunjuk. Karena kalau ada orang yang sudah ditunjuk tapi tidak mau melakukan vaksinasi, dinilai akan membahayakan keselamatan masyarakat dan negara.

Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kedua kiri) meninjau vaksinasi COVID-19 massal bagi pedagang di Pasar Tanah Abang Blok A, Jakarta, Rabu (17/2/2021).  - (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

SHARE    

“Maka, kalau ada sanksi dari perpres yang sudah dikeluarkan, saya mendukung karena itu akan mendisiplinkan dan mempercepat penyelesaian pandemi yang berkelamaan,” katanya.

Sementara Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengaku tidak terlalu mempermasalahkan mengenai sanksi bagi penolak vaksinasi covid-19. Menurut Anies, Pemprov DKI hanya menawarkan pemberian vaksin kepada masyarakat. Sehingga dapat memilih untuk mengambil tawaran itu atau tidak.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat