JAKARTA – Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah akan segera melakukan mengendalian Covid-19 melalui vaksinasi kepada seluruh masyarakat. Meski begitu, keamanan dan keefektifan vaksin yang digunakan tetap diutamakan.

Jokowi berharap vaksin Covid dapat tiba di Indonesia pada akhir November atau awal Desember 2020. “Tapi itu juga tidak langsung disuntikkan, dilakukan vaksinasi, tidak,” kata Jokowi saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa 2021 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/11).

Ia menjelaskan, setelah vaksin tiba, pemerintah masih harus menunggu tahapan-tahapan selanjutnya sesuai dengan kaidah scientific, termasuk mendapatkan izin emergency used authorization dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dengan begitu, presiden berharap vaksinasi dapat dilakukan pada akhir 2020 atau awal Januari 2021.

Saat ini, Indonesia sudah mengantongi kesepakatan pembelian vaksin dari tiga negara. Ketiganya adalah Jerman untuk vaksin Pfizer-BioNtech (AS-Jerman), Inggris untuk vaksin Oxford-AstraZeneca, dan juga empat jenis vaksin dari Cina (Sinopharm Beijing, Sinopharm Wuhan, Sinovac, dan Cansino).

Jokowi mengatakan, pemerintah telah melakukan simulasi vaksinasi di sejumlah daerah. Namun, ia mengakui, proses vaksinasi tidaklah mudah karena menyangkut keamanan distribusi ke 514 kabupaten kota di seluruh Indonesia.

“Karena mendistribusikan ke 34 provinsi ke 514 kabupaten kota memerlukan sarana dan prasarana yang tidak sedikit. Cold chain box pendinginnya karena vaksin ini membutuhkan kedinginan tertentu sehingga perjalanan ke 514 kabupaten kota ke 34 provinsi memerlukan kehati-hatian,” ujarnya. Jokowi berharap, setelah vaksinasi dilakukan dapat mendorong rasa aman masyarakat yang berimplikasi pada kegiatan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya.

Manajer penelitian uji klinis vaksin Sinovac Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran (Unpad), Eddy Fadliana mengatakan, pihaknya akan melaporkan hasil uji klinis vaksin tersebut kepada BPOM pada Desember mendatang. Saat ini, kata Eddy, pihaknya sedang mengambil sampel darah dari 540 relawan yang telah disuntik vaksin pada awal Agustus. "Tiga bulan setelah imunisasi (penyuntikan) terakhir ambil darah," ujarnya, Rabu (25/11).

Ia menjelaskan, laporan yang akan disampaikan kepada BPOM akan memuat keamanan dan efektivitas vaksin asal Cina tersebut. Selanjutnya, BPOM akan memutuskan vaksin layak atau tidak digunakan kepada masyarakat. "Layak digunakan (untuk vaksinasi) nanti oleh Badan POM, Januari mungkin mengumumkan," ungkapnya.

Sejumlah daerah saat ini telah mempersiapkan untuk vaksinasi. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jawa Tengah, Yulianto Prabowo menyampaikan, pihaknya bakal mendapatkan 21.252.000 dosis vaksin Covid-19 dari pemerintah pusat. Karena itu, dinkes menyiapkan sedikitnya 2.708 vaksinator serta 1.228 unit fasilitas kesehatan bagi pelayanan vaksinasi tersebut.

“Jumlah tersebut, dimungkinkan masih bisa bertambah lagi,” kata Yulianto, Rabu (25/11). Saat ini, Dinkes Jateng juga sedang mempersiapkan tempat penyimpanan vaksin yang harus bersuhu minus 20 hingga 40 derajat celcius.

Sementara, Ketua Pelaksana Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jabar, Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, Jabar telah mempersiapkan sebanyak 1.087 puskesmas untuk program vaksinasi tersebut, termasuk 259 kulkas penyimpanan vaksin di gudang khusus, 1.462 kulkas vaksin di puskesmas, dan 1.090 vaksinator.

Ia menilai, proses sosialisasi dan edukasi sangat penting sebelum vaksinasi dilakukan. Sosialisasi yang bagus akan membuat masyarakat turut andil dalam proses vaksinasi. "Kita harus meyakinkan masyarakat. Artinya, agar masyarakat mengenal vaksin," ujar dia, Selasa (24/11), malam.

Dukungan anggaran

Presiden Jokowi dalam acara menyerahkan DIPA itu juga menyampaikan fokus anggaran pada APBN 2021. Dukungan terhadap program vaksin menjadi fokus utama pemerintah. Karena itu, Jokowi menekankan anggaran disiapkan pada penguatan sarana dan prasarana kesehatan, serta laboratorium penelitian, dan pengembangan. Dalam APBN 2021, pemerintah mengalokasikan belanja negara sebesar Rp 2.750 triliun. Bidang kesehatan mendapat porsi sebesar Rp 169,7 triliun.

Terpisah, Ketua Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional (Satgas PEN), Budi Gunadi Sadikin mengatakan, anggaran PEN telah direalokasi, salah satunya guna keperluan vaksinasi. Perubahan di antaranya pada anggaran program kesehatan dari Rp 87,55 triliun menjadi Rp 97,26 triliun.

"Kami ingin menyampaikan, kami melakukan sedikit realokasi dari anggaran PEN untuk memberikan fokus lebih besar lagi kepada program perlindungan sosial," ujar Budi dalam konferensi pers virtual, kemarin. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pemerintah menyiapkan Rp 34,23 triliun untuk keperluan vaksinasi.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat