Penundaan mengakibatkan kekosongan kepemimpinan di 514 Bawaslu kabupaten/kota.
Masa jabatan anggota Bawaslu kabupaten/kota berakhir per Selasa (15/8/2023).
Sebanyak lima provinsi berstatus tingkat kerawanan tinggi politik uang.
Mereka meminta Bawaslu menerbitkan rekomendasi kepada KPU untuk segera merevisi pasal tersebut.
DEEP menemukan 176 kasus joki pantarlih di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.
Perjanjian politisi dengan pengusaha di belakang layar harus ditiadakan.
Strategi politik identitas dinilai membahayakan karena memicu gesekan sosial.
Netralitas ASN diperkirakan jadi persoalan pada Pemilu Serentak 2024.
Rencana menjadikan ASN sebagai panitia pemilu tampaknya akan berjalan mulus.
Kemendagri telah meminta kepala daerah mengizinkan ASN menjadi panitia penyelenggara pemilu.
Koalisi masyarakat sipil menemukan dugaan intimidasi oleh sekjen KPU.
Bawaslu akan berupaya menekan politik praktis di masjid.
Bawaslu hendak merancang konsep pengawasan terkait pendanaan kampanye para peserta Pemilu 2024.
Hasil penilaian asosiasi lembaga survei akan digunakan oleh KPU untuk menentukan sanksi.
Bawaslu meminta dukungan pengamanan untuk seluruh tahapan Pemilu Serentak 2024
Bawaslu RI akan MoU dengan sembilan platform media sosial cegah konten hoaks saat Pemilu 2024.
Sistem demokrasi saat ini membuat biaya politik menjadi tinggi dan berdampak pada lahirnya tindakan korupsi.
Polarisasi tajam bisa diminimalisir saat Pemilu 2024 jika terdapat tiga atau empat capres.
Pihak Bawaslu akan memutuskan jenis pelanggaran dan bentuk tindaklanjutnya.