Bawaslu memprediksi politik identitas dapat menjadi tren pelanggaran yang makin marak.
Ada beberapa hal yang baru tetapi masih didiskusikan, seperti pendekatan perspektif keamanan dan pandemi.
E-Voting menjadikan proses pemilu lebih transparan.
Beredarnya nama-nama komisioner terpilih sebelum fit and proper test dan pelanggaran mekanisme seleksi, bisa menjadi beban bagi KPU periode 2022-2027.
Beredarnya pesan singkat di media massa berisikan nama-nama anggota KPU dan Bawaslu terpilih memunculkan skeptisisme publik terhadap integritas proses seleksi di DPR.
Keterwakilan perempuan pada KPU dan Bawaslu dinilai masih kurang.
Legislator mengeklaim kesamaan nama terpilih anggota KPU-Bawaslu dengan pesan berantai hanya kebetulan.
Pemilu 2024 butuh koki pemilu andal agar kompleksitas yang dihadapi bisa diramu dengan resep tepat.
Penentuan waktu pemungutan suara pada Februari 2024 tidak ideal, tapi merupakan pilihan paling masuk akal.
Usulan 14 Februari dinilai tak menciptakan penumpukan beban kerja penyelenggara.
Calon anggota KPU dan Bawaslu harus profesional dan berintegritas.
Dalam kurun 14 hari, Presiden akan menyerahkan nama calon anggota hasil seleksi KPU-Bawaslu ke DPR
Indonesia membutuhkan penyelenggara pemilu, baik untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), yang mampu bekerja dengan integritas total.
