Saat ini terjadi disparitas tunjangan kinerja antar ASN.

Larangan buka bersama dipertanyakan saat PPKM sudah dilonggarkan.

Larangan buka puasa bersama jajaran pemerintahan sebagai bentuk kehati-hatian.

Kasus pegawai pajak punya daya rusak sangat besar ke kepercayaan masyarakat.

Perhitungan tunjangan kinerja tidak didesain untuk disetarakan, tetapi didasarkan pada dampak reformasi birokrasi.

Menpan tak memungkiri besarnya jasa honorer selama ini.

Netralitas ASN diperkirakan jadi persoalan pada Pemilu Serentak 2024.

Kritik keras terhadap rencana menjadikan ASN sebagai panitia pemilu terus bergulir.

Rencana menjadikan ASN sebagai panitia pemilu tampaknya akan berjalan mulus.

ASN menjadi ‘wasit’ pemilu dianggap tak melanggar aturan apa pun.

Kemendagri telah meminta kepala daerah mengizinkan ASN menjadi panitia penyelenggara pemilu.

Pemerintah Kota Surabaya akan mendukung penuh pemenuhan kebutuhan guru PPPK.

Pemerintah masih mengkaji tiga opsi dalam upaya menyelesaikan masalah tenaga honorer atau non-ASN.

Kemenpan-RB mengaku dihadapkan pada sejumlah dilema.

Guru honorer sangat berperan dalam dunia pendidikan nasional karena jumlahnya lebih banyak dibanding guru PNS.

Setiap tenaga honorer yang terdata tidak serta-merta bisa memperoleh status sebagai CPNS atau PPPK.

Aturan yang berlaku tetap akan menjerat ASN yang tak netral saat pemilu.

Pemerintah menyadari adanya potensi manipulasi pendataan ulang tenaga honorer di masing-masing daerah.

Bawaslu menemui kesulitan untuk menindak pegawai pemerintah non-ASN yang kerap dimobilisasi.

Semua pihak harus memikirkan persoalan kemanusiaan terkait tenaga honorer.