Oleh IIT SEPTYANINGSIH

JAKARTA -- Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak pegawai pajak belakangan jadi kotak pandora yang mengungkap banyak hal terkait institusi tersebut. Rakyat yang belakangan sadar soal besarnya pendapatan pegawai pajak mengungkapkan uneg-uneg mereka soal hal tersebut.

Masyarakat menyoroti besarnya tunjangan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang cukup besar dibandingkan profesi atau lembaga lainnya. Jika dibandingkan dengan tunjangan tenaga pendidik misalnya, tunjangan pegawai pajak jauh lebih besar.

"Kalau perkara tunjangan Dirjen Pajak lebih besar dibanding pendidik, rasanya sudah lelah berargumentasi. Itu karena sejak awal pendidik seakan didoktrin untuk bekerja dengan sukarela," ujar Dosen di Universitas Pamulang Iin Indriani saat ditanya Republika, Selasa (28/2).

Wajib pajak mengisi formulir saat akan melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak di KPP Pratama Pondok Aren, Bintaro, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (31/3/2022). - (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

SHARE    

Sertifikasi profesi dosen saja, kata dia, sudah sempat dipermasalahkan beberapa waktu lalu. Secara pribadi, Iin tidak ingin membandingkan karena baginya, yang terpenting melakukan hal baik demi hasil terbaik. 

"Karena berkenaan dengan harta itu subjektivitas yang tidak akan pernah dapat terpenuhi unsur puasnya," tutur dia. Ia pun menyayangkan isu pegawai DJP yang memiliki harta di luar logika. 

Seperti diketahui, kasus penganiayaan yang dilakukan putra dari pejabat DJP Rafael Alun Trisambodo (RAT) berbuntut panjang, karena sang ayah ditemukan memiliki harta hingga Rp 56 miliar.

Iin menilai, kepercayaan masyarakat terhadap instansi atau wakil rakyat di pemerintah seharusnya dijaga. Alasannya, tanpa kepercayaan maka sektor berkaitan tidak akan berjalan maksimal.

"Sebagai dosen selaku pendidik yang selalu berupaya mendidik mahasiswanya agar tidak antipati dengan pemerintahannya sendiri. Kejadian ini menjadi bom yang seketika menghancurkan semua kepercayaan kemarin yang sempat sedikit tersisa," tuturnya.

Iin mengatakan, Indonesia sudah krisis kepercayaan di berbagai aspek. Salah satunya dalam penegakan hukum, sudah hilang marwah keadilannya, dan sekarang terbukti di bidang pajak. 

Petugas pajak KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga (kiri) membantu seorang seorang wajib pajak mengisi laporan SPT tahunan pajak di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/3/2022). - (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

SHARE    

Ia menyebutkan, ada banyak oknum pelayan masyarakat justru menikmati hak orang lain. Dirinya menilai, Indonesia sebenarnya akan mudah menjadi negara maju jika sumber daya manusianya berkualitas.

"Keunikan yang terjadi di negara ini adalah pendidik dibayar sukarela dan oknum pelayan masyarakat suka foya-foya. Banyak hal yang harus diperbaiki, layaknya pohon yang rusak, bukan hanya ranting yang harus ditebang namun akar harus dicabut," tutur Iin.

Perlu diketahui, besaran gaji pegawai negeri seperti diatur dalam PP Nomor 15 tahun 2019, sebenarnya standar. Untuk golongan I range-nya bisa dari Rp 1,5 juta hingga Rp 2,6 juta (di luar tunjangan). Sementara untuk golongan IV dari kisaran Rp 3 hingga Rp 5,9 juta. 

TUNJANGAN PER ESELON DITJEN PAJAK

• Eselon IV: Rp Rp 21.586.600 sampai Rp 28.757.200 per bulan
• Eselon III: Rp 34.172.125 sampai Rp 46.478.000 per bulan
• Eselon II: Rp 56.780.000 sampai Rp 81.940.000 per bulan
• Eselon I: Rp 84.604.000 sampai Rp 117.375.000 per bulan

Hanya saja yang cukup membedakan pegawai pajak dengan pegawai lain yakni dari sisi tunjangan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 37 tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Ditjen Pajak, membebankan tunjangan sangat tergantung dari jabatan struktural.

Untuk level rendah yakni tunjangan besaran pelamar yakni sebesar Rp 5,3 juta. Adapun pejabat pejabat eselon I mencapai Rp 117.375.000. Lalu bagi kepala bagian umum di kantor wilayah seperti RAT masuk dalam kategori eselon III dengan kisaran tunjangan Rp 37 juta sampai Rp 46 juta.

Belum lagi pendapatan berdasarkan remunerasi yang mulai diterapkan sejak 2015 silam. Melalui sistem itu, pegawai pajak mendapatkan sejumlah besar insentif bila berhasil mencapai targetnya. Menteri pendayagunaan aparatur negara saat itu, Yuddy Chrisnandi, menyatakan target pajak ibaratnya target bisnis yang harus mereka kejar. Sehingga, dibutuhkan juga modal besar sebagai pemicu semangat. 

Remunerasi pegawai pajak saat itu diberikan dalam bentuk progresif yang disesuaikan dengan pencapaian target. Misal seorang pegawai pajak mencapai target Rp 2 miliar, maka pemerintah sedikitnya akan memberikan reward hingga Rp 100 juta. 

Petugas pajak KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga (kiri) membantu seorang seorang wajib pajak mengisi laporan SPT tahunan pajak di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/3/2022). - (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

SHARE    

Bagaimanapun, kasus penganiayaan yang berujung terungkapnya kekayaan Rafael belakangan, serta keberadaan klub motor besar Ditjen Pajak mendapat cibiran. Gaya hidup mewah yang ditampilkan pegawai pajak juga dinilai menghilangkan kepercayaan warga.

"Saya sangat kecewa, sebagai rakyat biasa berharap pembayaran pajak tersebut dapat digunakan untuk kepentingan umum," ujar pegawai di Universitas Terbuka (UT) Jufrian Pratama kepada Republika, Senin (27/2).

Ia melanjutkan, beberapa waktu lalu sebelum kasus penganiayaan yang dilakukan anak salah satu pejabat DJP, ia mendapat informasi terkait besarnya tunjangan pejabat pajak.

Saat menerima informasi itu, lanjutnya, dia tidak terlalu menghiraukan. Hanya saja sekarang seperti diperlihatkan bagaimana para petinggi menggunakan jabatannya dan harta berlimpah di luar pendapatannya dengan arogan. 

"Yang pastinya kami jadi sangsi dan enggan membayar pajak tepat waktu lagi. Merasa semua kewajiban itu sia-sia dilakukan karena penggunaan pajak nya tidak berdampak banyak bagi masyarakat," tutur dia.

Senada dengan Friyan, perawat berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Rumah Sakit Fatmawati bernama Nurma Fulla Ibrahim pun mengaku sekarang malas membayar pajak. "Malu lah nyuruh orang bayar pajak, tapi dia sendiri nunggak dengan harta yang begitu melimpah, sedangkan orang kecil bela-belain bayar pajak biar tidak kena denda," kata dia.

Ia mengatakan, terkejut saat mengetahui kekayaan salah satu pegawai pajak yaitu Rafael Alun Trisambodo (RAT) mencapai Rp 56 miliar. Keterkejutannya bertambah saat muncul berita, Rubicon milik RAT menunggak pajak hingga jutaan rupiah.

"Padahal dia harus membayar pajak besar. Namun kita nggak tahu dia taat pajak apa nggak," ujar Nurma.

Mengetahui tunjangan pegawai pajak lebih besar dari tenaga kesehatan juga membuatnya kecewa. Padahal, menurutnya, petugas kesehatan memiliki risiko pekerjaan lebih besar. "Tapi tunjangannya malah lebih kecil. Kalau protes dibilangnya disuruh ikhlas," tutur dia. 

Bupati Garut, Rudy Gunawan, menyerahkan penghargaan dari KPP Pratama Kabupaten Garut kepada sejumlah kades, di Lapang Setda Kabupaten Garut, Senin (13/2/2023). Penghargaan itu diberikan kepada kades yang taat membayar pajak. - (Dok. Diskominfo Kabupaten Garut)

SHARE    

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, kasus yang menerpa pegawai pajak akan mengganggu target penerimaan pajak tahun ini. Seperti diketahui, pada 2023 pemerintah menargetkan penerimaan pajak senilai Rp 1.718 triliun atau tumbuh 0,07 persen dari realisasi tahun lalu yang sebesar Rp 1.716,8 triliun.

"Kasus pegawai pajak ini daya rusaknya sangat besar ke kepercayaan masyarakat. konteksnya saat ini ekonomi baru pulih, gelombang PHK masih berlangsung, pelaku usaha masih belum semua omsetnya kembali seperti pra pandemi," ujar Bhima kepada Republika, Senin (27/2).

Ia melanjutkan, ketimpangan menjadi semakin nyata ketika pejabat penyelenggara urusan pajak memiliki harta yang mencurigakan. Akhirnya muncul ketidakpercayaan, sehingga bisa memengaruhi kepatuhan pembayaran dan pelaporan pajak. 

 

Ini kan sedang musim lapor SPT, apakah pengaruh ke realisasi laporan, ya bisa saja.

 

 

SHARE    

"Ini kan sedang musim lapor SPT, apakah pengaruh ke realisasi laporan, ya bisa saja. Harusnya dengan kejadian ini pemerintah lakukan evaluasi total terhadap kepatuhan pajak, LHKPN hingga mencari sumber dana pejabat yang mencurigakan," jelasnya.

Pejabat yang mendadak kaya karena rangkap jabatan sebagai komisaris, sambung dia, juga harus di ungkap. Ia menegaskan, jangan sampai pejabat hidup di atas penderitaan pembayar pajak. "Reformasi birokrasi harus tuntas. Dengan perbaikan tata kelola dan sanksi bagi pejabat yang menyimpang," ujar Bhima.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.