JAKARTA – Sejumlah pemerintah daerah (Pemda) menyatakan dukungan terhadap program seleksi guru Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK). Seleksi ASN PPPK dinilai sebagai solusi peningkatan kesejahteraan guru honorer sekaligus memperbaiki ketimpangan kualitas pendidikan di daerah.

“Guru sangat dibutuhkan untuk mendidik calon-calon pemimpin masa depan. Sayangnya, saat ini terjadi kekurangan jumlah guru termasuk di Kota Surabaya. Ketika jumlah guru ini kurang, untuk menciptakan anak-anak bangsa akan terkendala, karena itu Pemerintahan Kota Surabaya, untuk pemenuhan kebutuhan guru, kami melakukan melalui PPPK,” ujar Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam keterangannya di Jakarta, Senin (21/11).

Pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur, menyatakan akan mendukung penuh pemenuhan kebutuhan guru PPPK yang diyakini mampu menjadi jembatan bagi penciptaan anak-anak berkualitas yang kelak menjadi pemimpin bangsa. Ia berharap pemenuhan kebutuhan guru PPPK akan bermanfaat bagi semua, khususnya Kota Surabaya. 

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Syaifudi (ketiga kanan) berdialog dengan forum guru se-Kalimantan Tengah yang berunjuk rasa di depan Kantor Dinas Pendidikan Prov Kalimantan Tengah, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Selasa (6/9/2022). - (ANTARA FOTO/Makna Zaezar)

SHARE    

Berdasarkan Pengumuman Pemerintah Kota Surabaya Nomor 810 Tahun 2022, tahun ini jumlah kebutuhan guru PPPK yang dibuka di wilayah tersebut mencapai 1.513 formasi. Sebelumnya, Wali Kota Surabaya juga telah mengangkat 883 guru PPPK hasil seleksi tahun 2021.

Dukungan terhadap Program Guru PPPK juga datang dari pemda lain. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berencana menyerahkan surat keputusan (SK) pengangkatan 1.750 Guru PPPK hasil seleksi 2021 tahap 2 tahun 2021 pada Hari Guru Nasional 25 November mendatang.

Pemerintah Papua Barat juga segera mengangkat 1.261 guru PPPK yang lulus seleksi. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Barat Barnabas Dowansiba menyatakan kekurangan guru merupakan masalah penting. 

Sebab, untuk membangun pendidikan yang berkualitas di Papua Barat membutuhkan keterlibatan dan peran aktif para guru. “Kalau tidak ada guru, sama saja dan tidak mungkin kita wujudkan generasi bangsa yang berkualitas, tidak mungkin satu guru mengajar ke semua anak,” ujar Dowansiba.

Beberapa bulan sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat juga mengangkat 1.742 guru PPPK hasil seleksi tahun 2021. Bupati Sukabumi Marwan Hamami meminta guru PPPK bekerja profesional untuk mencerdaskan anak. Ia menyatakan akan kembali mengusulkan formasi guru untuk mengikuti seleksi tahun 2022.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendesak pemerintah di tingkat pusat maupun daerah untuk menyepakati suatu nota kesepahaman atau MoU di antara instansi-instansi yang mengurus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Menurut dia, harus ada satu mekanisme yang sama di pusat maupun daerah dalam hal tersebut.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kiri) berbincang dengan peserta saat peluncuran platform uji coba daring Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Juara berbasis website di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (10/9/2022). - (ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah)

SHARE    

“Harus ada satu mekanisme yang sama baik di pusat maupun daerah dalam mengurus PPPK mulai dari seleksi, pengangkatan, hingga honorarium dan tunjangan lainnya bagi mereka. Sehingga tidak carut marut seperti sekarang,” ujar Fikri dalam keterangan tertulis, pekan lalu.

Fikri menyesalkan tidak adanya koordinasi lintas instansi dalam pengelolaan PPPK terutama guru dan tenaga kependidikan tendik. “Kebutuhan guru dan tendik ada di bawah Dinas Pendidikan daerah, tetapi seharusnya dikoordinasikan kepada BKD atau BKPSDM, sehingga usulannya akurat hingga ke pusat," kata dia. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat