Di tengah pandemic Covid-19, banyak pekerja yang penghasilannya dipangkas, karena omzet perusahaan yang berkurang. Bahkan tak sedikit dari mereka yang menjadi target pemutusan hubungan kerja.

Hal tersebut mengakibatkan mereka kehilangan pekerjaan. Penghasilan menjadi tidak ada dan akan mengurangi kesejahteraan mereka. Bahkan bukan tidak mungkin mereka terjerumus dalam jurang kemiskinan.

Sebagai langkah pencegahan, Negara memberikan apresiasi kepada para pekerja melalui bantuan subsidi upah (BSU). Hari ini, Presiden Joko Widodo secara resmi dan simbolik memberikan bantuan subsidi upah (BSU) di Istana Negara. Para penerima bantuan tersebut adalah 20 orang perwakilan dari pekerja kategori Penerima Upah (PU) dengan berbagai latar belakang pekerjaan.

Pekerja yang hadir di Istana Negara hari ini berasal dari beragam profesi. Mulai dari pekerja honorer termasuk guru honorer dan petugas pemadam kebakaran honorer. Juga ada karyawan hotel, tenaga medis perawat, petugas kebersihan.

Selain yang di istana, terdapat 2,5 juta pekerja menerima BSU. Mereka adalah para pekerja yang datanya sudah diverifikasi Kementerian Ketenagakerjaan dan dinilai layak mendapatkan bantuan.

Pemberian bantuan ini disaksikan oleh Menteri Ketenagakerjaan, Direktur Utama dan Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK), Menteri BUMN, Menteri Koordinator Perekonomian, dan juga secara live streaming bersama 495 perwakilan pekerja dari seluruh Indonesia.

Presiden Joko Widodo berharap bantuan ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan belanja rumah tangga para pekerja. “Bantuan gaji ini diberikan kepada pekerja pada perusahaan yang tertib, yang rajin membayar iuran BP Jamsostek setiap bulannya. Artinya ini kita berikan sebagai sebuah penghargaan, reward kepada para pekerja dan perusahaan yang patuh, selalu membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan,” tutur Jokowi. 

Kepala Negara menjelaskan, sisanya akan mendapatkan BSU hingga September. Proses distribusi bantuan dilangsungkan secara bertahap. Jokowi menekankan, siapa pun yang membayar iuran BP Jamsostek secara aktif sampai bulan Juni, akan mendapatkan bantuan.

Senada dengan Jokowi, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah, mengatakan bahwa subsidi ini diharapkan bisa menjaga serta meningkatkan daya beli pekerja atau buruh dan mendongkrak konsumsi sehingga menimbulkan multiplier effect pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Direktur Utama BP Jamsostek Agus Susanto mengatakan sebanyak 2,5 juta pekerja ini merupakan gelombang pertama dari total 10,8 juta nomor rekening yang sudah tervalidasi oleh BP Jamsostek. Gelombang berikutnya untuk transfer dana BSU akan segera dilakukan secara bertahap hingga seluruh rekening pekerja yang telah tervalidasi bisa menerima haknya.

BP Jamsostek tidak berhenti mengimbau perusahaan untuk menyerahkan data terkini para pekerja yang mencakup nomor rekening aktif atas nama pekerja. “Begitu pula dengan nomor rekening yang tidak valid, kami kembalikan kepada perusahaan untuk dikonfirmasi kembali kepada pekerjanya dan akan kami lakukan validasi ulang,” tutur Agus.

Agar BSU tepat sasaran, pihaknya memvalidasi data para penerima bantuan hingga 3 tahap. Sampai dengan Rabu, (26/8), total nomor rekening yang diterima BP Jamsostek mencapai 13,8 juta. Dari jumlah tersebut data nomor rekening tervalidasi mencapai 10,8 juta data. 

“Terkait dengan proses validasi yang cukup detail ini, kami minta kepada perusahaan untuk segera, baik yang belum mengirimkan maupun yang melakukan konfirmasi ulang, agar mengirimkan kepada kami paling lambat tanggal 31 Agustus 2020,” tegasnya.

Agus menjelaskan, BSU menjadi nilai tambah menjadi peserta BP Jamsostek. Tentunya upaya yang dilakukan pemerintah ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat pekerja.

 

Momentum ini dapat meningkatkan kesadaran pengusaha untuk mengikutsertakan seluruh pekerjanya dalam program jamsostek

 

COTTA SEMBIRING, Deputi Direktur BP Jamsostek Wilayah DKI Jakarta

 

SHARE    

Deputi Direktur BP Jamsostek Wilayah DKI Jakarta, Cotta Sembiring ikut menyaksikan secara virtual kegiatan penyerahan dana BSU oleh Bapak Presiden Jokowi hari ini. Dia mengatakan, subsidi upah merupakan wujud Negara hadir melindungi warganya. Tentu hal ini melalui 4 program perlindungan BPJS Ketenagakerjaan yakni Jaminan Hari Tua (JHT) , Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Pensiun (JP), jelas Cotta.

"Kami mengharapkan momentum ini dapat meningkatkan kesadaran pengusaha untuk mengikutsertakan seluruh pekerjanya dalam program jamsostek sehingga hal ini dapat meningkatkan jumlah kepesertaan BP Jamsostek secara nasional,” ujar Cotta.

Upaya membangkitkan ekonomi

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir (kanan). - (Adam Bariq/Antara)

SHARE    

Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KCPPEN) Erick Thohir menjelaskan BSU merupakan salah satu upaya pemerintah membangkitkan ekonomi nasional. Subsidi gaji atau upah akan ditargetkan untuk 15,7 juta pekerja. Setiap pekerja mendapatkan bantuan senilai Rp 2,4 juta yang dibayarkan dua tahap. 

"Program ini kita kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan Kementerian Ketenagakerjaan terkait data. Harapannya dengan Indonesia sehat dan bekerja, kita dapat kembali tumbuh. Ini skenario yang harus kita jalankan," kata Erick dalam rapat dengar pendapat di Kompleks Parlemen Senayan hari ini. 

Selain itu, pemerintah lewat program Indonesia Bekerja juga memberikan perhatian lewat sejumlah program, seperti bantuan produktif untuk usaha mikro sebesar Rp 2,4 juta untuk setiap pelaku usaha mikro. 

Program lainnya, yaitu Indonesia Sehat, pemerintah terus menggencarkan budaya disiplin kesehatan dengan mendorong penggunaan masker, cuci tangan, hingga jaga jarak. "Kemudian baru masuk vaksinasi dan situmulus ekonomi yang mendorong pertumbuhan sektor di perdagangan, investasi, pariwisata, dan jasa," ucap Erick.

Dalam Indonesia Sehat, pemerintah menekankan prioritas keamanan rakyat dari virus covid-19 dan reformasi layanan kesehatan. "Program Indonesia sehat tidak mungkin tidak didahulukan, tidak mungkin Indonesia bekerja dan Indonesia tumbuh kalau tidak sehat," ujar Erick.

"Oleh karenanya, metode gas dan rem tetap akan dilakukan pemerintah dalam penanganan covid-19 dari sisi kesehatan dan ekonomi. Dalam Indonesia Sehat," kata Erick.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat