JAKARTA -- Pengembangan proyek Blok Masela di Maluku tersendat. Dalam target pengerjaan proyek yang ditetapkan pemerintah, semestinya pengembangan blok migas itu sudah mencapai 10,5 persen. Namun, akibat pandemi Covid-19, proyek baru berjalan 2,2 persen. 

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) Dwi Soetjipto mengatakan, saat ini Inpex selaku operator sedang menyelesaikan survei metocean dan menyelesaikan empat paket front end engineering design (FEED). 

"Sampai dengan Juli 2020 aktual adalah 2,2 persen dan ini memang dengan adanya Covid-19, harga minyak yang rendah dan sebagainya terjadi keterlambatan dari 10,5 persen, sekitar 8,3 persen terlambat. Mudah-mudahan ini bisa di-recovery di waktu yang akan datang," ujar Dwi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/8).

Dwi mengatakan, saat ini SKK Migas tengah menggenjot penyelesaian FEED. Bagian ini meliputi proses pengadaan FEED onshore LNG, FPSO, gas export pipeline, dan subsea, umbilicals, risers flowlines (SURF).

Kemudian, kelompok berikutnya adalah proses persetujuan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal). Menurut Dwi, kerangka acuan analisis mengenai dampak lingkungan telah disetujui oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada 25 Februari 2020. Pelaksanaan amdal dimulai dari pengumpulan data baseline telah terealisasi 60 persen.

"Sedangkan collection data untuk wet season masih terkendala Covid-19. Mudah-mudahan nanti di saat musim hujan ini bisa dilakukan surveinya," kata Dwi.

Selanjutnya, mengenai pengadaan lahan pihaknya telah memproses penetapan lokasi untuk kegiatan bongkar muat LNG di Pulau Nustual. Penetapan lokasi ini telah dikeluarkan oleh Gubernur Maluku pada 1 Juni 2020 lalu.

"Dari Pemda Maluku ini sudah selesai tugasnya, dukungan sangat bagus. Proses selanjutnya adalah menunggu proses Amdal tersebut, di mana proses Amdal tadi agak terkendala dengan survei-survei tadi. Jadi ini saling terkait," ujarnya.

Mengenai pemasaran LNG ke pembeli potensial, sejumlah nota kesepahaman telah ditandatangani, di antaranya dengan PLN, Pupuk Indonesia, ENN Cina, dan Shizuka Gas Jepang. Saat ini, pihaknya sedang dalam proses diskusi lanjutan dengan PLN dan Pupuk Indonesia.

"Kemudian, saat ini juga sedang disiapkan kerja sama dengan CNOOC Cina, CPC Taiwan, Sinopec, kemudian Kyushu Electric. Diharapkan dengan nota kesepahaman ini sudah bisa di atas 60 persen (komitmen penyerapan). Targetnya adalah minimal 80 persen untuk bisa ke final investment decision," ujarnya.

Kepergian Shell

Pemerintah menyatakan kekecewaan atas sikap Shell yang hengkang dari pengembangan Blok Masela. Dwi menjelaskan, isu hengkangnya Shell dari proyek Blok Masela sudah berembus sejak 2019. Namun, ketika diklarifikasi, saat itu Shell sempat membantah. 

"Kami juga kirim surat ke Shell bahwa pemerintah kecewa dengan langkah yang diambil Shell. Kalau iya (mundur), lakukan secepatnya supaya bisa cepat dan tidak mengganggu proyek," ujar Dwi.

Saat ini, kata Dwi butuh sekitar 18 bulan untuk proses divestasi saham partisipasi Shell di Masela. Saat ini BKPM dan Kementerian ESDM sudah memberikan izin untuk para investor lain mengakses open data Blok Masela.

"Sampai hari ini, izin BKPM sudah disepakati open data. Lalu, lanjutannya adalah proposal. Shell akan masuk dalam tender. Kalau Pertamina berminat, menyiapkan proposal," ujar Dwi.

Vice President Corporate Services Inpex Henry Banjarnahor menjelaskan, Shell mundur dari pengembangan Blok Masela karena dinilai kurang menguntungkan.

"Jadi, mereka datang ke Inpex mengatakan ingin divestasi. Alasannya, seperti yang sudah disampaikan ke Kepala SKK Migas, mereka melihat portofolio global mereka di seluruh dunia dan menganggap bahwa investasi di negara lain lebih menguntungkan mereka," ujar Henry.

Henry menekankan, proses divestasi adalah hal biasa dalam proyek hulu migas. Meski ditinggalkan Shell, Inpex berkomitmen penuh tetap menjalankan proyek tersebut.

Shell memiliki hak kelola 35 persen di proyek ini. Sedangkan Inpex sebagai operator utama memiliki hak kelola 65 persen. Untuk bisa melepaskan hak kelola 35 persen, Shell harus melakukan pembukaan data ke calon mitra baru.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat