JAKARTA – Pandemi Covid-19 mengganggu masalah keuangan sebagian besar perguruan tinggi swasta (PTS) di Indonesia. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), akan mencairkan bantuan uang kuliah tunggal (UKT) untuk meringankan persoalan tersebut.

Kemendikbud menyatakan bahwa bantuan subsidi UKT tersebut akan cair paling lambat sebelum tahun ajaran baru, yakni sekitar akhir Agustus 2020. Sebesar 60 persen dialokasikan untuk swasta karena PTS dinilai terdampak pandemi paling besar.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) Nizam mengatakan, pihaknya sudah mendata PTS mana saja yang dijadikan prioritas subsidi uang kuliah. Pendataan tersebut sudah dilakukan oleh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikbud.

“Secara umum prioritas kita berikan untuk mahasiswa dan PT (Perguruan Tinggi) di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) dan yang relatif tertinggal,” kata Nizam saat dihubungi Republika, Rabu (12/8).

Ketua Forum Rektor Indonesia (FRI) Arif Satria mengatakan, bantuan subsidi Rp 2,4 juta untuk UKT mahasiswa akan sangat membantu operasional PTS. Karena itu, dia berharap pencairan secepat mungkin dilakukan. “Apalagi porsi swasta lebih besar daripada porsi negeri dari bantuan itu,” kata rektor IPB tersebut.

Pengamat pendidikan tinggi yang juga Rektor Universitas Widya Mataram (UWM) Yogyakarta, Edy Suandi Hamid, mengatakan, pemerintah memang telah melakukan intervensi berupa memberikan bantuan KIP Kuliah dan KIP Kuliah Plus. Mahasiswa penerima bantuan tersebut akan mendapatkan keringanan UKT sebesar Rp 2,4 juta.

Bantuan ini, menurut Edy, sangat membantu PTS yang kesulitan finansial. Namun, kata dia, pemerintah harus benar-benar memastikan bantuan ini sampai kepada PTS yang berhak mendapatkan.

“PTS ada yang besar, menengah, dan kecil. Yang besar aman-aman saja lah. Tapi sebagian lagi yang menengah ke bawah betul-betul menghadapi masalah,” kata dia.

Bagi PTS menengah sampai kecil, biasanya memungut SPP yang tidak tinggi. Pada masa pandemi ini penurunan jumlah calon mahasiswa baru mempengaruhi mereka. Oleh sebab itu, Edy memandang diperlukannya pemetaan PTS agar bantuan subsidi uang kuliah tepat sasaran.

Rektor Universitas al-Azhar Indonesia, Asep Saefuddin, menilai, saat ini yang perlu didorong adalah penguatan pembelajaran jarak jauh (PJJ). “Pemerintah telah memberikan UKT kepada beberapa mahasiswa. Tentu ini bagus. Tetapi tidak menyeluruh,” kata Asep.

Dia mengatakan, saat ini selain keringanan biaya UKT, perguruan tinggi juga membutuhkan bantuan internet. Bantuan yang dimaksud baik berupa infrastruktur internet dan juga kuota data untuk akses para mahasiswa.

Asep mengusulkan agar pemerintah segera membangun infrastruktur internet. Infrastruktur internet ini tidak hanya membantu mahasiswa, tapi masyarakat secara umum. Infastruktur penunjang internet ini bisa dibangun di tempat-tempat strategis.

 

Fasilitas ini bisa disimpan di lokasi-lokasi strategis, seperti balai desa, masjid-masjid, gereja, dan tempat ibadah lainnya.

 

 

SHARE    

“Fasilitas ini bisa disimpan di lokasi-lokasi strategis, seperti balai desa, masjid-masjid, gereja, dan tempat ibadah lainnya,” kata Asep.

Terkait kebutuhan jaringan internet, Sekretaris Dirjen Dikti Paristiyanti Nurwardani menjelaskan, saat ini pihaknya beserta perguruan tinggi menyiapkan sarana BTS Mobile. Selain itu, disiapkan juga 15 ribu tablet modeling karya anak bangsa.

Bantuan tersebut akan ditempatkan di wilayah yang sulit dijangkau akses internet. BTS Mobile dibuat oleh Ditjen Dikti bersama beberapa perguruan tinggi di Indonesia.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat