Mahasiswa melakukan aksi teatrikal di depan Kampus D Gunadarma, Depok, Jawa Barat, Senin (27/7/2020). Aksi tersebut menuntut pihak kampus untuk transparansi keringanan biaya kuliah selama masa pandemi Covid-19. | ASPRILLA DWI ADHA/ANTARA FOTO
10 Aug 2020, 04:30 WIB

Kampus Swasta Tertekan Pandemi

Kampus-kampus swasta kecil di sejumlah daerah terancam tutup.

JAKARTA -- Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Budi Djatmiko mengatakan, 70 persen mahasiswa di perguruan tinggi swasta (PTS) menunggak uang kuliah tunggal (UKT) atau sumbangan pembinaan pendidikan (SPP). Pandemi Covid-19, menurutnya, membuat mahasiswa yang berasal dari kalangan ekonomi menengah bawah kesulitan membayar.

"Sekarang makin meningkat jumlahnya, yang menunggak itu sesuai laporan yang diterima Aptisi 70 persen, dan hanya 30 persen yang pada bayar," kata Budi saat dihubungi Republika, Ahad (9/8). Menurut Statistika Pendidikan Tinggi 2018 yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), tahun itu ada total 4,5 juta mahasiswa swasta ditambah sekitar satu juta mahasiswa baru. 

Artinya, setidaknya ada 5,5 juta mahasiswa di kampus-kampus swasta seantero negeri belum termasuk yang mendaftar pada 2019. Jika diambil 70 persen dari jumlah itu, mahasiswa yang menunggak bisa mencapai 3,8 juta orang. 

Menurut Budi Djatmiko, saat ini mahasiwa yang menunggak pembayaran terpaksa cuti perkuliahan karena tidak bisa membayar. Ia mengatakan, bantuan dari Pemerintah terkait keringanan pembayaran UKT tidak bisa membantu secara keseluruhan. 

Terkait

Menurutnya, kebanyakan mahasiswa yang menunggak pembayaran ada di PTS kecil yang mahasiswanya 1.000-2.000 orang. Tidak sedikit, di antara mahasiwa-mahasiswa tersebut berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. 

Ia menekankan, jumlah 70 persen mahasiswa menunggak dan cuti kuliah itu bisa mengancam operasional PTS bersangkutan. "Kalau yang PTS (besar) mahasiswa mereka berasal dari kalangan menengah ke atas. PTS kecil ini yang justru banyak bantu negara, karena jumlah PTS yang paling banyak itu yang kecil-kecil, kalau yang besar hanya 10 persen saja," ujarnya.

Berdasarkan catatan Aptisi, sebaran PTS yang banyak mahasiswanya menunggak terbesar ada di Pulau Jawa. "Kalau Provinsi Jawa barat dan Banten, Jawa Tengah, tapi selisihnya sedikit karena kan paling banyak PTS ada di provinsi ini," kata dia.

Ia berharap, semua pihak khususnya pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat dan BUMN membantu permasalahan PTS kecil tersebut. "Sekarang tidak bisa mengandalkan pemerintah saja, karena mengandalkan pemerintah itu kita tahu sendiri pemerintah dalam kondisi ini banyak prioritasnya," ungkapnya.

Rektor Universitas Islam Malang (Unisma) Profesor Masykuri mengakui ada sejumlah kesulitan yang dihadapi kampus swasta selama pandemi. "Jadi saya pikir hampir seluruh perguruan tinggi mengeluh hal yang sama," kata Masykuri yang juga menjabat ketua umum Forum Rektor Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (PTNU) se-Indonesia kepada Republika, Ahad (9/8).

Ia mencontohkan, terkait pelaksanaan pembelajaran daring, mulai dari keterbatasan jangkauan sinyal hingga kondisi perekonomian mahasiswa. Masykuri menyatakan, Unisma telah mengeluarkan hampir Rp 10 miliar untuk membantu pembelajaran daring mahasiswa selama semester ganjil dan genap. “Sampai-sampai kita punya perencanaan untuk melengkapi fasilitas menjadi tertunda karena terbawa pulsa dan sebagainya," kata dia. 

photo
Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Magelang (UMM) Teara Noviani (tengah) bersama sepupunya siswi SMK Fitri (kiri) dan adiknya pelajar SMP Salma belajar menggunakan sistem daring di tepi jalan Desa Kenalan, Magelang, Jawa Tengah, Selasa (21/7). Susahnya sinyal menjadi alasan mengapa mereka belajar di tepi jalan desa. - (Wihdan Hidayat / Republika)

Di sisi lain, Masykuri juga mengungkapkan masalah penerimaan mahasiswa baru selama pandemi Covid-19. "Tahun lalu pengumuman 6 Juli, sekarang 20 Agustus. Dan apa pun itu memang telah mempengaruhi terhadap kuantitas pendaftar kita," jelasnya.

Sementara itu, perguruan tinggi dibawah naungan Muhammadiyah (PTM) memberikan kemudahan berupa insentif kepada para mahasiswa di tengah pandemi covid-19. "Supaya meringankan mereka. Kita juga istilah Jawa-nya, tepo seliro, memaklumi ada Covid-19 kita berikan kemudahan," kata Ketua Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah, Lincolin Arsyad, Ahad (9/8).

Dia melanjutkan, pemberian insentif yang disampaikan seperti diskon untuk pembayaran kuliah dan dana guna mengakses internet. Ia tak menampik, ada persoalan pendaftaran yang dialami PTM.

“Memang agak sedikit terganggu terutama pada penerimaan mahasiswa, ini tertunda karena Covid-19, dari keuangan keluarga mahasiwa, duit mereka juga terganggu," kata dia.

Dari sekitar 160 PTM, menurutnya, ada ada sekitar enam yang sudah menutup pendaftaran mahasiswa baru. "Kepada Menteri Pendidikan diminta untuk membuat aturan yang jelas," kata dia.

Sebelumnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan akan menyediakan bantuan dana uang kuliah tunggal (UKT) kepada 419.605 mahasiswa terdampak pandemi Covid-19 dengan total anggaran sebesar Rp 1,007 triliun. Sebagian besar dana itu untuk kampus swasta.

”Kita tidak ingin kampus-kampus kemudian ditutup karena tidak ada mahasiswa yang kembali ke kampus, makanya kita berikan bantuan untuk mahasiswa melalui bantuan uang kuliah,” kata Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Prof Nizam dalam konferensi pers di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Senin. 

photo
Mahasiswa dari Aksi Geruduk Kampus menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah V, Yogyakarta, Kamis (9/7). Dalam aksinya, mereka menuntut transparansi pendidikan dan menggratiskan biaya SPP kuliah selama pandemi Covid19 - (Wihdan Hidayat / Republika)

Bantuan itu diberikan untuk mahasiswa yang sudah menjalankan studi di universitas dan dilakukan agar mereka tidak harus berhenti belajar karena dampak ekonomi dari Covid-19. Menurut Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikbud Abdul Kahar, mahasiswa yang disasar berada pada semester 3, 5 dan 7, tidak menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, dan perekonomiannya terkena dampak dari Covid-19.

Langkah itu diambil untuk mencegah drop out (DO) masif dari perguruan tinggi terutama swasta. Menurut dia, dalam kondisi normal terdapat sekitar satu persen mahasiswa yang tidak menamatkan studinya di universitas. Angka itu naik selama pandemi dengan diperkirakan sekitar 50 persen mahasiswa terancam DO akibat dampak Covid-19. 

Keringanan UKT akan diberikan sebesar Rp 2,4 juta dan bersifat sementara untuk satu semester. Akan tetapi, dia mengatakan pemerintah juga telah memikirkan skenario untuk memperpanjang bantuan jika pandemi tidak selesai dalam rentang waktu dua semester.

Sekitar 60 persen dialokasikan untuk swasta karena yang paling banyak merasakan kampus swasta. Mereka, kata Abdul Kahar, bisa meng-cover orang-orang yang tidak mampu sehingga menjadi prioritas.

"Kami prioritaskan karena PTS banyak di remote area (daerah) yang memang bekerja untuk orang-orang yang tidak mampu," kata Abdul Kahar ketika ditemui usai konferensi pers Teman KIP di Kantor Kemendikbud di Jakarta pada Senin.

Langkah itu dilakukan Kemendikbud untuk merealisasikan amanah Presiden Joko Widodo guna membantu mahasiswa dalam kondisi pandemi. Selain iut juga untuk mencegah DO masif dari perguruan tinggi terutama swasta.

"Mas Menteri (Nadiem Makarim) ingin menjamin amanah Presiden betul-betul dikawal. Amanahnya jelas tidak ada satu pun, kalau memungkinkan, agar mahasiswa tidak ada yang DO karena Covid-19," kata Sekretaris Ditjen Dikti Kemendikbud Paristiyanti Nurwadani. 

Sumber : Antara


,
×