JAKARTA -- Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kementerian Agama (Kemenag) menyatakan, pihaknya membuat skenario sebagai persiapan dibukanya kembali umrah oleh pemerintah Arab Saudi. Pembahasan nasib jamaah yang tertunda keberangkatannya saat pembatasan diberlakukan Kerajaan Saudi pada Februari lalu jadi prioritas.

"Kami sedang siapkan beberapa skenario," kata Direktur Bina Haji Umrah Ditjen PHU Kemenag, Arfi Hatim, saat dihubungi, Jumat (7/8). Selain menyiapkan skenario di internal, Ditjen PHU juga akan menggelar koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. 

Salah satu tujuan utamanya untuk membahas keberangkatan umrah yang tertunda karena Covid-19. Pada Februari 2020, ribuan jamaah umrah batal diterbangkan karena Saudi menutup akses masuk ke nagaranya. "Termasuk koordinasi dengan beberapa kementerian dan lembaga terkait lain," ujar Arfi.

Arfi belum menyampaikan detail skenarionya seperti apa dan kapan jadwal pertemuan antara kementerian dan lembaga akan digelar. Namun, kata Arfi, yang jelas perlu ada pembahasan dalam pertemuan itu demi kenyamanan masyarakat dalam berumrah di tengah Covid-19. "Ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan untuk menjamin kesehatan, keselamatan, dan keamanan jamaah umrah," katanya.

Sejumlah calon jamaah umrah yang batal berangkat ke Jeddah lewat Singapura mencari koper miliknya saat tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang, Sumatra Selatan, Jumat (28/2/2020). Sebanyak 112 orang calon jamaah umrah dari Sumatra Selatan melalui Bandara Changi, Singapura, dipulangkan kembali ke Tanah Air akibat penangguhan visa umrah dan wisata yang dikeluarkan Kerajaan Arab Saudi terkait penyebaran virus Covid-19 - (ANTARA FOTO)

SHARE    

Sekjen Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji Umrah Republik Indonesia (Amphuri) Firman M Nur menyampaikan skenario pertama jika umrah dibuka oleh Pemerintah Saudi adalah memprioritaskan keberangkatan jamaah yang tertunda. Hal ini merupakan kesepakatan awal dengan Kemenag dan juga maskapai penerbangan.

"Bahwasanya jamaah-jamaah yang tertunda yang sudah masuk dalam Siskopatuh (Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus) akan diprioritaskan berangkat lebih dahulu," ujar Firman.

Namun, kata dia, tidak bisa dipungkiri bahwa semuanya kembali kepada kebijakan Kerajaan Arab Saudi tentang tata cara, tata kelola, dan pelayanan umrah sesuai protokol pencegahan Covid-19. Tata cara itu mulai dari batasan usia ataupun dengan kriteria kesehatan yang ditentukan Saudi harus dijalankan jamaah.

Firman berharap jika memang ada protokol kesehatan untuk umrah dari Arab Saudi, Pemerintah Indonesia dan juga penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) bisa memperolehnya lebih awal. Hal itu agar yang berkepentingan dapat mensosialisasikan kepada jamaah. “Namun sampai saat ini sebagai cerminan protokol pelaksanaannya adalah sebagaimana pelaksanaan haji tahun ini," katanya.

Firman mengatakan, sudah mendapat informasi umrah akan segera dibuka Saudi. Menurutnya, informasi ini sangat menggembirakan bagi penyelenggara dan jamaah. "Insya Allah umrah akan segera dibuka dan kita berharap Indonesia diberi kesempatan awal untuk bisa mengirimkan jamaahnya ke Tanah Suci," ujar dia.

Menurut Firman, destinasi ziarah ke Masjid Nabawi masih bisa dilakukan di tengah Covid-19. Hal itu sesuai hadits Nabi Muhammad SAW bahwa umat Islam jangan memaksakan pergi ke suatu tempat, kecuali ke tiga masjid. Di antaranya Masjidil Haram di Makkah, Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjidil Aqsa di Palestina. 

Sementara itu, Komisi VIII DPR berharap Kerajaan Saudi tidak buru-buru membuka umrah sebelum dipastikan wilayahnya bebas Covid-19. "Jika kondisi persebaran Covid-19 belum terkendali di Arab Saudi, sebaiknya kita menunggu terlebih dahulu. Jangan dulu dibuka," kata Wakil Ketua Komisi VII Ace Hasan Syadzily saat dihubungi, Jumat (7/8).

Politikus Partai Golkar itu mengatakan, dibukanya kembali umrah memang merupakan kebijakan internal Kerajaan Saudi. Tentu yang mengetahui tentang kondisi faktual dan objektif dari kondisi terkini Covid-19. "Kita harus mengedepankan kesehatan calon jamaah umrah sebagai prioritas utama," katanya.

Menurutnya, pemerintah harus dapat memastikan apakah ada pembatasan jumlah jamaah setelah umrah dibuka. Pemerintah juga harus dapat memastikan bahwa penyelenggara umrah taat terhadap protokol Covid-19. "Harus dipastikan dulu pembatasan jumlah jamaah umrah yang sangat mungkin untuk tetap terjaga dengan protokol Covid-19," katanya.

Sebaiknya, kata Ace, untuk pelaksanaan ibadah umrah seperti halnya pada pelaksanaan haji yang lalu dengan jumlah jamaah yang sangat terbatas. Ini menyangkut kuota setiap negara dan kesiapan masing-masing negara. "Terutama negara Muslim dalam mengirimkan jamaah umrah ke Arab Saudi pasti banyak," katanya.

Pelaksanaan ibadah haji 2020/1441 Hijriyah yang dinilai berlangsung lancar membuat Kerajaan Arab Saudi membuka opsi membuka kembali izin pelaksanaan umrah. Dilansir Saudi Gazette, Wakil Menteri Haji dan Umrah untuk Urusan Haji, Dr Hussein al-Sharif, menyebut persiapan umrah akan dimulai dengan proses evaluasi dan penilaian terhadap pelaksanaan haji.

Terkait rencana dibukanya umrah, Konsulat Jenderal RI Jeddah, Eko Hartono, menyebut Kerajaan Saudi memang berencana membuka penerbangan internasional mulai 16 September mendatang.

"Rencananya, mulai 16 September, Pemerintah Saudi akan membolehkan warga negara asing untuk berkunjung. Berarti umrah sudah boleh mulai tanggal tersebut. Izin berkunjung untuk semua negara," ujar Eko saat dihubungi Republika, Selasa (4/8).

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat