Petani bergegas usai menyemprotkan cairan pestisida pada tanaman kentang di Gunung Labu, Kayu Aro Barat, Kerinci, Jambi, Jumat (7/8). Kementerian Pertanian mendorong para petani untuk mengakses kredit usaha rakyat yang telah digelontorkan pemerintah melal | ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan
27 Nov 2020, 07:15 WIB

Kementan Fokus Jaga Produksi Pangan

Pemerintah lebih memfokuskan produksi pangan untuk menjaga pertumbuhan sektor pertanian.

JAKARTA -- Pemerintah bakal lebih memfokuskan produksi pangan untuk menjaga pertumbuhan sektor pertanian. Tujuannya agar sektor pertanian dapat menjadi penyangga utama dalam proses pemulihan ekonomi nasional yang tengah mengalami kontraksi akibat pandemi Covid-19. 

Kepala Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Kementerian Pertanian Sudi Mardianto mengatakan, sektor pertanian mampu bertahan dengan pertumbuhan positif lantaran kegiatan produksi tidak pernah berhenti. Selain itu, kebutuhan produksi seperti pupuk, benih, serta alat mesin pertanian berasal dari dalam negeri sehingga tidak memiliki gangguan rantai pasok.

"Bertahannya sektor pertanian karena dia setiap saat berproduksi. Berbeda dengan sektor lain seperti industri makanan, perhotelan, yang terhenti," kata Sudi kepada Republika, Jumat (7/8). 

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan menyumbang 15,46 persen terhadap total produk domestik bruto (PDB) nasional pada kuartal II 2020. Angka itu naik dari posisi kuartal I 2020 yang hanya 12,84 persen maupun kuartal II tahun 2019 yang sebesar 13,57 persen. 

Terkait

Selain itu, pertanian menjadi satu-satunya sektor lapangan usaha dari lima sektor terbesar penyumbang PDB yang mampu tumbuh positif. Sektor pertanian tumbuh 2,19 persen. Sementara, empat sektor besar lainnya, yakni industri, perdagangan, pertambangan, dan konstruksi mengalami pertumbuhan minus. 

Sudi menuturkan, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dalam arahannya kerap mengingatkan untuk selalu fokus mendorong dan memperhatikan petani dalam proses produksi di masa pandemi. "Artinya kami selalu memantau dan memastikan supaya tidak ada gangguang dalam kegiatan produksi oleh petani," ujarnya. 

Selain tengah menggarap proyek food estate Kalimantan Tengah bersama kementerian dan lembaga lain, Sudi mengatakan, Kementan juga tengah merancang kegiatan pertanaman di lahan kering untuk musim tanam pada Oktober 2020. Lahan kering akan menjadi perhatian utama Kementan untuk perluasan area sawah selain lahan rawa yang berada di dalam food estate Kalteng. 

Hanya saja, ia tak menampik pada level distribusi produk pertanian sempat mengalami persoalan lantaran rendahnya permintaan. Hal itu pun terlihat dari pertumbuhan industri makanan dan minuman yang mengalami kontraksi. Padahal, sektor tersebut menjadi pengguna produk pertanian yang dihasilkan para petani.  "Seandainya tidak ada gangguan, pasti pertanian akan tumbuh jauh lebih tinggi," katanya menambahkan. 

Oleh karena itu, Sudi meyakini dibukanya kembali bisnis hotel dan restoran dapat mendorong meningkatnya permintaan produk pangan. Meski tidak dapat langsung dalam skala besar, kenaikan permintaan yang terjadi secara perlahan dapat mengerek kembali harga komoditas sehingga meningkatkan pendapatan petani.

"Jika ini bisa dijaga terus, sampai ke ujung 2020 sektor pertanian akan menjadi penyangga utama ekonomi kita untuk tetap bisa tumbuh," kata dia. 

Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan Said Abdullah mengatakan, sektor pertanian terbukti menjadi penyelamat ekonomi masyarakat karena tetap tumbuh di saat hampir semua sektor mengalami kontraksi. Menurut dia, sektor pertanian menjadi tumpuan ekonomi masyarakat kecil di perdesaan. 

Oleh karena itu, ia berharap pemerintah memberikan dukungan yang lebih kuat kepada para petani. “Sektor pertanian harusnya bisa menjadi andalan sejalan dengan pemulihan ekonomi sektor lain yang dilakukan secara perlahan," kata Said, kemarin.

Ia menjelaskan, petani membutuhkan agar proses produksi berjalan dengan baik. Caranya, dengan menyediakan sarana pertanian yang cukup bagi petani. Selain itu, memastikan jalur distribusi dan pasar produk.

Said menambahkan, para petani juga membutuhkan dukungan insentif nonproduksi, seperti biaya kesehatan, keringanan pajak bumi, dan bantuan langsung tunai. "Kementerian Pertanian sudah merencanakan itu dan mengumumkannya. Tapi realisasinya yang perlu disegerakan," kata dia. 

Pada Juli 2020, indeks nilai tukar petani (NTP) juga menunjukkan peningkatan dari 99,6 pada Juni menjadi 100,09. NTP adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani.

NTP jadi salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan atau daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi.

Sekretaris Umum Serikat Petani Indonesia Agus Ruli mengatakan, kenaikan NTP belum sepenuhnya merefleksikan kondisi petani di Indonesia. Sebab, kata dia, masih terdapat beberapa subsektor usaha tani yang mengalami penurunan NTP.

Subsektor tanaman pangan, misalnya, mengalami penurunan sebesar 0,25 persen dan subsektor hortikultura mengalami penurunan 0,74 persen. Hal itu salah satunya karena harga komoditas yang rendah lantaran panen masih terjadi di sejumlah daerah. 

Menurut dia, persoalan rendahnya harga di tingkat petani ketika musim panen merupakan masalah klasik yang harusnya bisa dihindari. “Karena kalau sedang musim panen, titik kritisnya pada tahap penyerapan dan distribusi. Ini yang harus dibenahi secara tuntas oleh pemerintah,” katanya.

Menurut Agus, rencana pemerintah melakukan sentralisasi produksi pangan melalui cetak sawah hingga food estate belum cukup untuk menyelesaikan masalah klasik tersebut. Harus ada terobosan pada sisi distribusi produk pertanian.

“Kami menilai distribusi lahan melalui program reforma agraria dan diversifikasi pangan justru lebih tepat untuk segera dilaksanakan saat ini,” katanya. 

Sementara dalam konteks pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 melalui sektor pertanian, Agus menegaskan pemulihan harus dibarengi dengan perubahan orientasi pertanian di Indonesia. Orientasi pembangunan pertanian Indonesia harus berdasarkan pada konsep kedaulatan pangan.

“Ini yang sudah tercantum dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengaj Nasional) dan telah menjadi visi pemerintahan," ujarnya. 

Melalui kedaulatan pangan, kata dia, petani dan orang-orang yang bekerja di perdesaan memiliki jaminan atas hak untuk menentukan pangannya secara mandiri, meliputi alat dan sistem produksi serta pemasaran di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan. Ia mengatakan, konsep kedaulatan pangan juga menjadi dasar bagi instrumen perlindungan petani di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan tengah diimplementasikan di dunia.


,
×