JAKARTA -- Komisi VIII DPR mendorong pemerintah memperhatikan kondisi amal usaha organisasi masyarakat (ormas) keagamaan yang terdampak pandemi Covid-19. Perhatian bisa diprioritaskan pada amal usaha ormas di sektor pendidikan. 

Ketua Komisi VIII DPR Syaiful Huda pun mendorong adanya dana darurat pendidikan. Menurut dia, salah satu persoalan mendasar dari penyelenggaraan pendidikan selama pandemi adalah keterbatasan anggaran. 

“Dana darurat pendidikan bisa digunakan untuk siswa hingga menambah honorarium bagi para guru yang juga harus bekerja ekstra keras," kata Huda lewat pesan singkat kepada Republika, Selasa (4/8). 

Legislator perwakilan Jawa Barat ini kemudian mengeluhkan lambatnya lembaga/kementerian dalam penanganan pandemi Covid-19. Hal itu terlihat dengan ditandai dari minimnya serapan anggaran. Dari Rp 695 triliun anggaran penanganan yang disediakan, kata Huda, baru terserap 20 persen atau sekitar Rp141 triliun. 

Menurut Huda, dana darurat pendidikan penting untuk meringankan pihak-pihak yang berkutat di dunia pendidikan. Sementara anggaran Covid-19 hanya menyentuh tiga bidang utama yakni penanganan kesehatan, penanggulangan dampak sosial, dan pemulihan ekonomi. "Pendidikan belum tersentuh," ujar politikus Fraksi Kebangkitan Bangsa ini.

Anggota Komisi VIII DPR Nurhasan Zaidi meminta Kementerian Agama agar tak lupa terhadap amal usaha ormas yang terdampak Covid-19. Menurut politikus Fraksi PKS ini, di kondisi seperti inilah, Kemenag harus lebih berperan membantu mereka.

“Covid-19 secara medis masih menjadi ancaman yang menimbulkan ketakutan di masyarakat. Kemenag harus dapat menghimpun semua kekuatan tokoh agama dan ormas keagamaan," ujar Nurhasan yang mewakili daerah pemilihan Jawa Barat ini.

Ia lalu menekankan pentingnya Kemenag dalam memperhatikan nasib para penyuluh agama yang terlibat dalam amal usaha sebuah ormas. Untuk itu, ia mendorong adanya refocusing anggaran untuk membantu mereka yang terdampak.

"Kita cukup prihatin dengan kondisi mereka yang terdampak secara ekonomi. Mereka adalah garda terdepan dalam mengemban amanah menjalankan tupoksi Kementerian Agama," ujar dia.

Juru Bicara Kemenag Oman Fathurahman mengatakan, Kemenag melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Ditjen Bimas) rutin melakukan pertemuan dengan ormas. Namun, sejauh ini memang belum ada pembahasan mengena dampak pandemi terhadap amal usaha ormas. 

Oman mengatakan, dampak dari pandemi Covid-19 dirasakan semua pihak. Para pengelola perjalanan ibadah haji dan umrah juga terdampak. Menurutnya, negara berkewajiban memfasilitasi supaya masyarakat kembali bisa bertahan. Tapi negara mempunyai keterbatasan. Kemenag pun, ia tegaskan, demikian. 

"Yang bisa dilakukan Kementerian Agama adalah memediasi, supaya amal usaha itu bisa berjalan dalam kondisi mungkin serba tidak sempurna. Saya kira itu yang dilakukan," ujar Oman.

Kemenag juga telah mencoba memfasilitasi para pengusaha haji dan umrah khusus yang terdampak. Ia berharap amal usaha ormas dapat bertahan di tengah pandemi ini. Paling tidak, Kemenag menilai, pada masa pandemi ini diusahakan untuk bertahan saja dulu. "Saya terus terang tidak punya komentar khusus yang spesifik terkait dengan amal usaha itu," ujar dia.

Wisudawan Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar mengikuti acara wisuda di kampus Unismuh Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (4/8/2020). Sebanyak 1 - (Adiwinata Solihin/ANTARA FOTO)

SHARE    

Kemenag bertugas membuat kebijakan terkait dengan hal agama. Ia mengatakan, jika ada regulasi yang dikeluarkan Kemenag dan dianggap menyulitkan dalam situasi pandemi, hal itu bisa dikomunikasikan supaya ada kebijakan yang meringankan.

Pandemi Covid-19 telah berdampak pada amal usaha yang dimiliki organisasi keagamaan. Salah satu ormas Islam yang memiliki banyak amal usaha adalah PP Muhammadiyah. Amal usaha yang dimiliki Muhammadiyah di antaranya bergerak di bidang pendidikan, rumah sakit, panti asuhan, dan ekonomi. 

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menyampaikan, berdasarkan data tahun 2019, terdapat 162 perguruan tinggi Muhammadiyah/Aisyiah (PTM/PTMA). Total mahasiswa mencapai 589.421 orang, dosen 17.729 orang, dan sekitar 9.000 karyawan. 

Muhammadiyah melalui organisasi wanita Muhammadiyah, yakni 'Aisyiah juga memiliki 107 rumah sakit dan 245 klinik dengan jumlah karyawan sekitar 17 ribu. Jumlah lembaga pendidikan PAUD dan sekolah, madrasah, pesantren sekitar 30 ribu.  

Mu'ti mengatakan, pandemi Covid-19 berdampak terhadap kondisi ekonomi yang sangat serius. Sekitar 50 persen mahasiswa tidak membayar SPP sebagaimana mestinya. Demikian halnya dengan sekolah/madrasah. Pasien rawat jalan/inap di rumah sakit juga turun drastis. Berbagai usaha yang dikelola Majelis Ekonomi juga mengalami penurunan.

Menurut dia, Muhammadiyah harus berjuang ekstra keras untuk bisa bertahan karena tetap harus membayar gaji dosen, dokter, perawat, dan pegawai sebagaimana mestinya. Di rumah sakit, reimburse dari pemerintah baik untuk layanan BPJS dan Covid-19 sering kali tidak tepat waktu.

VP Public Affairs and Communications Huawei Indonesia Ken Qi Jian (keempat kiri), Pemimpin Redaksi Republika Irfan Junaidi (ketiga kiri), Ketua Bidang Dakwah PBNU Abdul Manan Gani (keempat kanan), Ketua Lembaga Dakwah PP Muhammadiyah (tengah) menyerahkan simbolis kepada perwakilan pengurus Masjid Istiqlal saat kegiatan I Do Care Berbagi Qurban Untuk Negeri di area Masjid Istiqlal, Jakarta, Rabu (29/7). - (Republika/Thoudy Badai)

SHARE    

Kendati demikian, kata dia, Muhammadiyah tetap aktif dalam program penanganan Covid-19 meski dalam situasi sulit. Ada sebanyak 79 rumah sakit yang melayani pasien Covid-19 dengan melibatkan lebih dari 67 ribu relawan dokter, perawat, dan konsultan.

Laporan terakhir per 31 Juli, Muhammadiyah melalui Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC) telah mengeluarkan anggaran sekitar Rp 182 miliar. Dana tersebut belum termasuk biaya perawatan pasien Covid-19 di rumah sakit Muhammadiyah atau 'Aisyiah.

Ketua umum Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyyah, Faisol Nasar bin Madi mengatakan, lembaga pendidikan Al-Irsyad ikut terdampak pandemi. Apalagi, wali murid saat ini memiliki keinginan yang bermacam-macam. Tak sedikit wali murid yang meminta untuk pemotongan biaya SPP.

Sementara itu, guru atau karyawan di lembaga pendidikan Al-Irsyad banyak yang digaji melalui biaya SPP tersebut. Jika dilakukan pemotongan, maka lembaga pendidikan pun tidak berjalan dengan semestinya. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat