OTTAWA – Kanada jadi yang terkini merencanakan pengakuan atas Palestina. Kendati demikian, pengakuan itu disertai syarat Hamas tak boleh lagi mengikuti pemilu di Palestina.

Perdana Menteri Kanada Mark Carney mengumumkan rencana mengakui negara Palestina di tengah berlanjutnya kekejaman Israel di Gaza. Negara itu jadi yang terkini dari negara-negara barat yang mulai mengambil sikap serupa.

Dia menjelaskan bahwa Ottawa berharap solusi dua negara dapat dicapai melalui proses perdamaian yang dinegosiasikan, namun pendekatan tersebut “tidak lagi dapat dipertahankan”.

“Kanada bermaksud mengakui Negara Palestina pada sesi ke-80 Majelis Umum PBB pada September 2025,” kata Carney kepada wartawan. Langkah ini mengikuti pengumuman serupa oleh Inggris dan Perancis awal bulan ini.

Namun tidak jelas bagaimana pengakuan tersebut akan berdampak pada perang Israel yang sedang berlangsung di Gaza dan perluasan pemukiman ilegal di Tepi Barat – dua wilayah yang akan membentuk negara Palestina.

Perdana Menteri Kanada Mark Carney berbicara dengan media saat konferensi pers di Ottawa, Ontario, Rabu, 30 Juli 2025. - (Adrian Wyld/The Canadian Press via AP)

SHARE    

Carney mengatakan pengakuan tersebut didasarkan pada janji reformasi dari Otoritas Palestina dan Presiden Mahmoud Abbas, serta komitmen untuk menyelenggarakan pemilihan umum pada 2026.

Pemilihan umum terakhir di Palestina dilaksanakan pada 2006. Kala itu, kelompok Hamas memenangkan mayoritas kursi parlemen. Namun, negara-negara Barat dan Israel menolak kemenangan itu dengan dalih bahwa Hamas masih berstatus sebagai kelompok teror.

Selepas pemilihan dan sikap Barat tersebut, terjadi perang sipil di Gaza yang berujung pemisahan pemerintahan dengan Tepi Barat. Hamas menguasai sepenuhnya Gaza, sementara Otoritas Palestina yang kebanyakan berisi anggota Fatah memerintah secara terbatas di Tepi Barat yang diduduki Israel.

Dalam pengumumannya, PM Kanada menekankan bahwa Hamas tidak dapat memainkan peran apa pun di masa depan Palestina dan tidak akan diizinkan untuk mengambil bagian dalam pemilu mendatang, suatu kondisi yang menurut sebagian orang mungkin mencemari proses demokrasi. “Mempertahankan solusi dua negara berarti mendukung semua orang yang memilih perdamaian dibandingkan kekerasan atau terorisme,” kata Carney.

Selepas pengumuman itu, Presiden AS Donald Trump menyatakan kesepakatan perdagangan dengan Kanada bakal sulit tercapai setelah negara tetangga AS itu mengumumkan dukungannya terhadap negara Palestina.

Pendukung Palestina menghadiri pawai di Toronto, Kanada, Selasa, (10/10/2023). - (Arlyn McAdorey/The Canadian Press via AP)

SHARE    

"Kanada baru saja mengumumkan bahwa mereka mendukung Negara Palestina. Hal ini akan membuat kesepakatan perdagangan dengan mereka menjadi sangat sulit," tulis Trump dalam postingan di jaringan media sosialnya, Truth Social. 

Kanada dan Amerika Serikat sedang bernegosiasi untuk mencapai perjanjian perdagangan pada 1 Agustus, tanggal ketika Presiden AS Donald Trump mengancam akan mengenakan tarif sebesar 35 persen pada semua barang Kanada yang tidak tercakup dalam Perjanjian AS-Meksiko-Kanada.

Carney mengatakan kemarin bahwa negosiasi dengan pemerintahan Trump mengenai tarif bersifat konstruktif, namun pembicaraan tersebut mungkin tidak dapat diselesaikan pada batas waktu yang ditentukan.

Amerika Serikat, sekutu utama Israel, telah menolak langkah-langkah untuk mengakui negara Palestina, dan mengatakan bahwa kebijakan tersebut menguntungkan Hamas. Awal bulan ini, Trump mengecam Presiden Prancis, Emmanuel Macron, ketika mengumumkan rencana untuk mengakui Palestina.

“Apa yang dia katakan tidak penting,” kata Trump tentang Macron. “Itu tidak akan mengubah apa pun.” Pada Selasa, ia juga keberatan dengan langkah Inggris, dengan mengatakan bahwa masalah tersebut tidak diangkat dalam pertemuannya dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer di Skotlandia.

Presiden AS Donald Trump bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih, Washington, Selasa, 7 Mei 2025. - (Pool via AP)

SHARE    

"Anda memberi hadiah kepada Hamas jika Anda melakukan hal tersebut. Saya rasa mereka tidak seharusnya diberi hadiah. Jujur saja, saya tidak termasuk dalam kelompok (yang mengakui Palestina) tersebut," kata Trump.

Pemerintahan Trump tidak kenal kompromi dalam mendukung Israel, meskipun ada tuduhan dari para ahli PBB dan kelompok hak asasi manusia bahwa sekutu AS tersebut melakukan genosida terhadap warga Palestina. Militer Israel telah membunuh lebih dari 60.000 warga Palestina di Gaza dan meratakan sebagian besar wilayahnya sejak dimulainya perang pada 2023.

Sebelumnya, negara-negara Arab yang diujungtombaki Mesir, Saudi, dan Qatar pada Rabu mendeklarasikan di Markas PBB solusi dua negara dengan syarat Hamas harus dilucuti senjatanya. Hamas juga disyaratkan menyerahkan kekuasaan ke Otoritas Palestina. 

Dukungan masyarakat

Di masyarakat Palestina, survei yang dilakukan Palestine Center for Policy and Survey Research (PCPSR) pada Mei 2025 lalu menunjukkan bahwa dukungan mayoritas masih kepada Hamas. Terkait pelucutan senjata Hamas, misalnya, mayoritas di Tepi Barat (85 persen) dan di Jalur Gaza (64 persen)  menjawab menentang hal tersebut. Hanya 18 persen yang mendukungnya. 

Sebanyak 65 persen juga menentang pengusiran pemimpin militer Hamas dari Jalur Gaza jika hal itu merupakan syarat untuk menghentikan perang, dan hanya 31 persen mendukungnya. 

Pejuang Hamas berdiri dalam formasi menjelang upacara penyerahan sandera Israel ke Palang Merah di Nuseirat, Jalur Gaza, 22 Februari 2025. - (AP Photo/Abdel Kareem Hana)

SHARE    

Ketika ditanya partai politik atau gerakan mana yang mereka dukung, persentase terbesar (32 persen) mengatakan mereka lebih memilih Hamas, diikuti oleh Fatah (21 persen), 12 persen memilih pihak ketiga, dan 34 persen mengatakan mereka tidak mendukung salah satu dari mereka atau tidak tahu. 

Tujuh bulan lalu, 36 persen mengatakan mereka mendukung Hamas dan 21 persen mengatakan mereka mendukung Fatah. Hasil ini berarti bahwa dukungan terhadap Hamas selama tujuh bulan terakhir mengalami penurunan sebesar 4 poin persentase, sementara dukungan terhadap Fatah tetap tidak berubah selama periode yang sama. 

Dukungan untuk Hamas saat ini mencapai 29 persen di Tepi Barat dibandingkan dengan 37 persen tujuh bulan lalu; dan untuk Fatah sebesar 18 persen dibandingkan dengan 18 persen tujuh bulan lalu. Di Jalur Gaza, dukungan terhadap Hamas mencapai 37 persen dibandingkan dengan 35 persen tujuh bulan lalu; dan dukungan untuk Fatah sebesar 25 persen dibandingkan 26 persen pada tujuh bulan lalu.

Jika pemilu legislatif baru diadakan hari ini dengan partisipasi seluruh kekuatan politik yang ikut serta dalam pemilu tahun 2006, maka 62 persen menyatakan akan ikut serta. Di antara peserta pemilu 43 persen menyatakan akan memilih Hamas, 28 persen memilih Fatah, 8 persen memilih pihak ketiga, serta 19 persen belum mengambil keputusan. 

Dibandingkan hasil tujuh bulan lalu, hasil saat ini di kalangan pemilih yang berpartisipasi dalam pemilu menunjukkan penurunan sebesar 2 poin persentase untuk Hamas dan peningkatan satu poin persentase untuk Fatah. 

Mayoritas penduduk penduduk Tepi Barat (88 persen) dan Jalur Gaza (69 persen) juga meyakini Israel tidak akan mundur dari Jalur Gaza jika Hamas setuju untuk melucuti senjata seperti. Hanya 17 persen yang percaya bahwa perang akan benar-benar berakhir dan Israel akan menarik diri dari Jalur Gaza jika hal tersebut terjadi.

Sebanyak 42 persen mendukung Jalur Gaza berada di bawah kendali Hamas saat agresi Israel selesai. Terdapat perbedaan yang signifikan antara warga Tepi Barat dan warga Gaza, dimana hanya 28 persen warga Gaza yang mengatakan bahwa Hamas benar-benar akan menguasai wilayah tersebut, dibandingkan dengan persentase yang jauh lebih tinggi (51 persen) di Tepi Barat. 

Agresi brutal Israel yang memunculkan penderitaan mendalam di Gaza agaknya memengaruhi pandangan ini. Tujuh bulan lalu, 37 persen warga Gaza mengatakan Hamas akan menguasai Jalur Gaza setelah perang. Sebanyak 21 persen memperkirakan tentara Israel akan menguasai Jalur Gaza; 19 persen percaya bahwa Otoritas Palestina akan kembali mengendalikan Jalur Gaza; dan 24 persen percaya bahwa negara tersebut akan berada di bawah kendali internasional.

Jika kesepakatan dicapai untuk mengakhiri perang di Jalur Gaza, hanya 40 persen mendukung kembalinya Otoritas Palestina untuk mengelola urusan Jalur Gaza dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta tanggung jawab rekonstruksi. Mayoritas sebanyak 56 persen tidak mendukungnya. September lalu, 70 persen mengatakan mereka menentang kembalinya Otoritas Palestina ke Jalur Gaza dan kendali atas penyeberangan Rafah setelah gencatan senjata tercapai.

Survei itu juga menemukan bahwa kepuasan terhadap peran Hamas turun menjadi 57 persen (67 persen di Tepi Barat dan 43 persen di Jalur Gaza). Sementara kepuasan terhadap Fatah sebesar 24 persen (19 persen di Tepi Barat dan 31 persen di Jalur Gaza). Kepuasan terhadap Otoritas Palestina sebesar 23 persen (28 persen di Jalur Gaza dan 19 persen di Tepi Barat).

PCPSR melakukan survei dengan sampel 1.270 orang. Sebanyak 830 diantaranya diwawancarai secara tatap muka di Tepi Barat di 83 lokasi pemukiman dan 440 di Jalur Gaza di 44 lokasi.  Margin kesalahannya berada pada plus minus 3,5 persen. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat