JAKARTA -- Organisasi massa (ormas) keagamaan tetap berkomitmen membantu masyarakat meskipun amal usaha mereka ikut terdampak pandemi Covid-19. Segala sumber daya dikerahkan untuk membantu penanganan Covid-19 hingga penyelenggaraan pendidikan. 

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menegaskan, Muhammadiyah tetap aktif dalam program penanganan Covid-19. Sampai sekarang, kata dia, ada 79 rumah sakit yang melayani pasien Covid-19 dengan melibatkan lebih dari 67 ribu relawan dokter, perawat, hingga konsultan. 

"Walaupun amal usaha terdampak Covid-19, Muhammadiyah tetap mandiri dan memberi untuk negeri," kata Mu'ti kepada Republika, kemarin. 

Mu'ti mengatakan, berdasarkan laporan terakhir per 31 Juli, Muhammadiyah melalui Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC) telah mengeluarkan dana lebih dari Rp 183 miliar. Dana tersebut digunakan untuk membantu masyarakat Indonesia yang terdampak Covid-19. "Dana tersebut belum termasuk biaya perawatan pasien Covid-19 di rumah sakit Muhammadiyah dan 'Aisyiyah," ujarnya.

Menurut Mu'ti, Muhammadiyah merupakan gerakan dakwah dengan amal usaha yang paling besar dalam hal pendidikan, rumah sakit, panti asuhan, dan ekonomi. Terdapat 190 perguruan tinggi Muhammadiyah dan 'Aisyiyah (PTM dan PTMA) dengan total mahasiswa sekitar 800 ribu orang, dosen 17.729 orang, dan sekitar 9.000 karyawan.

Selain itu, Muhammadiyah dan 'Aisyiyah memiliki 107 rumah sakit dan 245 klinik dengan jumlah karyawan sekitar 17 ribu orang. Jumlah lembaga pendidikan PAUD dan sekolah, madrasah, pesantren sekitar 30 ribu. Dari data tersebut, lebih dari 60 ribu orang bekerja di Muhammadiyah dan 'Aisyiyah. Jumlah itu belum termasuk yang bekerja paruh waktu.  

Menurut dia, perlu percepatan dan langkah terintegrasi dalam penanganan Covid-19 serta dampak ekonomi-sosial yang ditimbulkan. "Tak dapat dipungkiri, Covid-19 berdampak terhadap ekonomi yang dikelola masyarakat, termasuk Muhammadiyah," katanya.  

Mu'ti sebelumnya menyampaikan, pandemi Covid-19 berdampak terhadap kondisi ekonomi yang sangat serius. Sekitar 50 persen mahasiswa tidak membayar SPP sebagaimana mestinya. Demikian halnya dengan sekolah/madrasah. Pasien rawat jalan/inap di rumah sakit juga turun drastis.  Menurut dia, Muhammadiyah terus berjuang untuk bisa bertahan karena tetap harus membayar gaji dosen, dokter, perawat, dan pegawai sebagaimana mestinya. 

Ketua Bidang Ekonomi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ( PBNU) Umarsyah mengatakan, pandemi Covid-19 tidak terlalu memberikan dampak terhadap amal usaha yang dimiliki NU. "Secara organisasi NU gak punya banyak amal usaha. Jadi gak begitu terdampak. Paling cuma lembaga pendidikan, rumah sakit, universitas, dan lain-lain," ujar Umarsyah kepada Republika. 

Menurut dia, yang lebih penting untuk diperhatikan pemerintah adalah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dijalankan oleh masyarakat. Karena, menurut dia, UMKM sangat terdampak oleh Covid-19.  "Itu sangat terasa dampaknya. Tapi karena kebanyakan kita (UMKM warga NU) ada di sektor riil, alhamdulillah masih bisa bertahan," ucapnya. 

 

Secara organisasi NU gak punya banyak amal usaha. Jadi gak begitu terdampak. Paling cuma lembaga pendidikan, rumah sakit, universitas, dan lain-lain.

 

 

SHARE    

Umarsyah menambahkan, pemerintah mesti mengajak dialog semua lapisan dan semua kalangan masyarakat, sehingga bisa mendapatkan solusi. "Bahkan sekadar ngobrol berbincang dengan kita tidak pernah," katanya. 

Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih mengaku khawatir dengan banyaknya amal usaha ormas Islam yang terdampak pandemi. Apalagi, dampaknya bukan hanya dirasakan amal usaha di bidang ekonomi, tapi juga pendidikan. 

"Muhammadiyah, NU, Persis, Mathlaul Anwar, Persatuan Umat Islam, Al Irsyad, dan sebagainya yang banyak mengelola pendidikan sekarang kondisinya butuh bantuan," kata Fikri kepada Republika, Senin (3/8).

Ia mengatakan, ormas-ormas tersebut begitu berperan dalam angka partisipasi kasar (APK), angka partisipasi murni (APM), dan angka partisipasi sekolah (APS). Ketiganya merupakan standar nilai keberhasilan pembangunan dunia pendidikan. 

Sejumlah warga mengantre untuk mengambil paket bahan pokok gratis di Warung Bahan Pokok Gratis Muhammadiyah (WarungMu) di Masjid Raya Mujahidin, Jalan Sancang, Kota Bandung, Rabu, beberapa waktu lalu. - (Abdan Syakura/Republika)

SHARE    

Menurut Fikri, APK, APS, dan APM Indonesia selama ini terdongkrak berkat kontribusi amal usaha ormas di bidang pendidikan. "Nah giliran pandemi mereka terdampak, maka tidak ada kata lain kecuali negara harus hadir," ujar Fikri.

Pendidikan selama pandemi, kata Fikri, tak bisa dikelola berlandaskan bisnis. Ia menyarankan agar anggaran program organisasi penggerak (POP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dialihkan untuk ormas yang berkutat di bidang pendidikan. Tujuannya agar dampak pandemi Covid-19 ini dapat terasa ringan bagi mereka.

"POP yang lebih dari setengah triliun rupiah itu alihkan saja untuk bantu ormas penyelenggara pendidikan. Untuk pelaksanaan PJJ dan kepentingan pendidikan yang semakin kompleks," ujar politikus PKS tersebut.

Sementara itu, Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Gomar Gultom mengatakan, pandemi covid-19 yang tak kunjung usai ikut memukul keuangan PGI. Akibatnya, banyak kegiatan PGI yang terpaksa terhenti. Ia menambahkan, perekonomian warga yang juga terdampak,  membuat persembahan warga dan iuran gereja anggota pun jadi macet.

Untuk menyiasatinya, kata Gomar, PGI  melakukan penghematan dalam berbagai aspek, melakukan refocusing anggaran, dan menggelar penggalangan dana dari para sahabat PGI. Penggalangan dana dilakukan untuk mendukung operasional PGI dan gerakan menghadapi dampak pandemi. "Warga lebih tergerak untuk menolong sesama yang kesulitan," katanya.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat