JAKARTA -- Presiden Joko Widodo mengeluhkan masih rendahnya serapan anggaran stimulus penanganan Covid-19. Hingga 22 Juli, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 695 triliun dan baru terealisasi 19 persen atau sebesar Rp 136 triliun.

Jokowi memerinci, tingkat serapan anggaran di sektor kesehatan baru mencapai tujuh persen. Adapun untuk penanganan sektor lainnya, serapan anggaran perlindungan sosial terealisasi sebesar 38 persen, UMKM terealisasi 25 persen, dukungan untuk sektoral dan pemerintah daerah baru terserap 6,5 persen, serta insentif usaha yang terserap 13 persen.

Presiden meminta agar Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dapat mempercepat penyerapan anggaran.  “Inilah yang harus segera diatasi oleh komite dengan melakukan langkah-langkah terobosan. Bekerja lebih cepat," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas pengarahan kepada Komite Penanganan Covid-19 dan PEN melalui konferensi video di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (27/7).

Presiden mengatakan, jika serapan anggaran yang masih rendah ini terhambat masalah regulasi ataupun administrasi, perlu segera dibenahi dengan melakukan revisi. Dengan begitu, belanja anggaran dapat segera dilakukan.  

 “Kalau memang regulasi (masalah rendahnya serapan anggaran), ya revisi regulasi itu agar ada percepatan, lakukan shortcut," kata Jokowi.

Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman mengatakan, pemerintah sedang berupaya mengebut penyaluran insentif tenaga medis setelah di tahap awal sempat tersendat. Per 24 Juli, pembayaran insentif tenaga medis baru mencapai Rp 646 miliar atau 10,9 persen dari total alokasi anggaran Rp 5,9 triliun. Seluruh dana ini akan disalurkan kepada 195.055 tenaga medis yang menangani pasien Covid-19 di Indonesia.

Sebagai respons atas lambatnya penyaluran di awal, Kementerian Kesehatan telah menerbitkan aturan baru yang menyederhanakan prosedur pembayaran insentif. Cakupannya, penerimanya pun diperluas hingga rumah sakit mana pun yang menangani kasus Covid-19.

Aturan ini untuk memotong rantai birokrasi penyaluran insentif bagi tenaga kesehatan, sekaligus memperluas cakupannya. Berdasarkan aturan baru, proses verifikasi dokumen pengajuan insentif hanya sampai di tingkat dinas provinsi dan langsung diajukan ke Kementerian Keuangan.

"Karenanya, pemerintah meminta kerja sama seluruh pihak rumah sakit dan jajaran pemerintah daerah, untuk melancarkan pembayaran insentif. Bagi yang belum menyetorkan data, diimbau segera mengajukan," ujar Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman, Senin (27/7).

Fadjroel menambahkan, penanganan dan pengendalian pandemi Covid-19 di Indonesia membutuhkan kerja sama seluruh pihak yang terintegrasi, baik kementerian maupun lembaga di pusat dan daerah. Dia mengatakan, Presiden Jokowi juga meminta jajarannya membuat terobosan baru yang bisa dirasakan oleh masyarakat, serta terobosan itu berdampak pada percepatan penanganan Covid-19.

Insentif penanganan Covid-19 diberikan kepada dokter spesialis dengan besaran Rp 15 juta per orang per bulan, dokter umum dan gigi Rp 10 juta per orang per bulan, bidan dan perawat Rp 7,5 juta, dan tenaga medis lainnya Rp 5 juta per bulan.

Program komite

Komite Penanganan Covid-19 dan PEN menyatakan, telah menyusun lima program untuk menekan angka penularan Covid-19 dan menanggulangi dampak ekonominya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto selaku ketua komite menjelaskan, program disusun sesuai dengan tema pekerjaan yang harus dirampungkan.

Airlangga mengatakan, kelima program itu adalah Indonesia Aman, Indonesia Sehat, Indonesia Berdaya, Indonesia Tumbuh, dan Indonesia Bekerja. Ia menjelaskan, program Indonesia Aman salah satunya akan mengakselerasi tes PCR, pelacakan, dan karantina. Kemudian, menargetkan delapan daerah zona merah-oranye menjadi zona kuning dan hijau.

Selain itu, mempersiapkan masyarakat aman dalam menghadapi pilkada untuk 270 daerah pada 2020. "Juga persiapan distribusi obat, vaksin antibodi dalam satu tahun ke depan," kata Airlangga seusai rapat terbatas bersama Presiden Jokowi.

Selanjutnya untuk Indonesia Sehat, diperlukan langkah percepatan layanan rumah sakit, penyediaan alat kesehatan, dan obat-obatan di dalam negeri. Airlangga menambahkan, transformasi sistem kesehatan juga perlu dilakukan, termasuk di tubuh BPJS Kesehatan.

"Lantas untuk Indonesia Berdaya, mendorong penyaluran bansos dan program padat karya. Dan juga kartu Prakerja, subsidi gaji, dan penyaluran kredit modal kerja, juga penjaminan pemerintah dengan prioritas UMKM, termasuk penyaluran 12 juta bantuan ke UMKM sebesar 2,4 juta agar tepat sasaran," katanya.

Dia mengatakan, Presiden Jokowi telah mewanti-wanti Komite Penanganan Covid-19 dan PEN untuk meningkatkan serapan anggaran di sektor kesehatan dan perlindungan sosial. Khusus perlindungan sosial, implementasinya baru 38 persen dari seluruh anggaran. Airlangga menambahkan, pemerintah juga baru saja menyetujui pemberian subsidi listrik bagi yang bukan masyarakat berpenghasilan rendah, yaitu dengan merelaksasi abonemen listrik.

Kemudian untuk program Indonesia Tumbuh, pemerintah punya tugas untuk meningkatkan kinerja ekspor dan mendorong perekonomian, khususnya di level mikro. Demi mewujudkan target perbaikan perekonomian nasional ini, pemerintah meluncurkan slogan 'Beli Produk Indonesia' demi mendorong konsumsi terhadap produk lokal.

"Salah satu contoh program ini, menteri PUPR akan membeli karet dari perkebunan rakyat dan akan dicampur untuk penggunaan aspal, dan Kemenperin akan melakukan pembelian untuk bahan baku berbagai industri kecil dan menengah. Dan kementerian lain siapkan program lain," katanya. Adapun program Indonesia Bekerja adalah menyiapkan program-program perluasan lapangan kerja. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat