Ribuan tenda darurat milik keluarga Palestina yang mengungsi didirikan di pantai wilayah barat Kota Gaza, Jalur Gaza, pada 14 Agustus 2026. | EPA/MOHAMMED SABER

Nasional

Gaza Dihantui Serangan Besar Israel Jelang Pemilu

Perwira militer dilaporkan meolak rencana perang besar Netanyahu.

TEL AVIV – Para pejabat tinggi militer Israel dilaporkan menduga bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mungkin berupaya meningkatkan eskalasi situasi di Gaza dalam waktu dekat. Ini dilakukan menjelang pemilihan umum parlemen.

Surat kabar Israel, Maariv, melaporkan adanya penilaian di kalangan petinggi militer Israel yang mengindikasikan bahwa Netanyahu tidak ingin konflik yang sedang berlangsung berakhir dan mungkin akan memicu kembali eskalasi di Gaza.

Menurut laporan tersebut, para pejabat militer khawatir bahwa eskalasi semacam itu dapat digunakan untuk mengganggu atau menunda proses pemilihan umum.

Kekhawatiran tersebut telah memicu peringatan yang sangat tegas dan tidak biasa dari para perwira tinggi. "Kami tidak akan terlibat dalam perang baru yang tidak perlu," demikian pernyataan mereka yang dikutip dalam laporan tersebut.

Perbedaan pandangan ini mencerminkan ketegangan yang kian meningkat antara pimpinan politik dan militer Israel terkait kelanjutan atau perluasan operasi militer, di tengah situasi politik yang menantang bagi Netanyahu menjelang pemilu.

photo
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berpidato pada konferensi pers di Yerusalem, 21 Mei 2025. - (EPA-EFE/RONEN ZVULUN / POOL)

Hal ini berkaitan erat dengan hasil jajak pendapat terkini yang menunjukkan bahwa blok pemerintahan Netanyahu tidak berhasil meraih mayoritas kursi parlemen yang dibutuhkan untuk membentuk pemerintahan.

Israel dijadwalkan akan menggelar pemilihan umum parlemen pada 27 Oktober.

Kementerian Kesehatan di Gaza pada Ahad  menyatakan bahwa jumlah korban jiwa akibat agresi Israel yang terus berlangsung di wilayah tersebut telah mencapai 73.420 warga Palestina tewas dan 174.369 orang terluka sejak 7 Oktober 2023.

Sumber-sumber tersebut menyebutkan bahwa rumah sakit di Gaza menerima satu korban jiwa dan lima warga Palestina yang terluka dalam kurun waktu 48 jam terakhir.

Sejak gencatan senjata yang mulai berlaku pada 11 Oktober 2025, jumlah warga Palestina yang syahid bertambah menjadi 1.286 orang, sementara 4.257 lainnya mengalami luka-luka. Sebanyak 813 jenazah juga telah berhasil dievakuasi.

Otoritas kesehatan melaporkan bahwa sejumlah korban masih terjebak di bawah reruntuhan dan di jalanan, karena tim ambulans serta penyelamat terus menghadapi kesulitan untuk menjangkau dan mengevakuasi mereka.

photo
Warga Palestina meratapi jenazah mantan polisi Abed Almalek Abu Jobein, di Rumah Sakit Al-Shifa, Kota Gaza, pada 14 Juli 2026. Setidaknya tujuh warga Palestina tewas dalam serangan Israel terhadap sebuah kantor polisi di Jabalia, Gaza utara. - (EPA/MOHAMMED SABER )

Kekhawatiran militer Israel—sebagaimana dilaporkan—mengenai eskalasi yang tidak perlu dalam genosida yang sedang berlangsung di Gaza muncul di tengah langkah Netanyahu yang juga meningkatkan retorika keras terhadap Turki, menyusul serangan Israel ke pangkalan udara militer Abu al-Duhur di Suriah utara.

Tokoh-tokoh oposisi Israel menuduh perdana menteri mereka sengaja memanaskan situasi dengan Ankara demi kepentingan politik dalam negeri.

Mantan Perdana Menteri Ehud Barak dan pemimpin Partai Demokrat, Yair Golan, termasuk di antara mereka yang secara terbuka menuduh Netanyahu memanfaatkan konfrontasi dengan Turki untuk pertimbangan politik.

Para pejabat keamanan Israel dilaporkan juga mengungkapkan kekhawatiran serupa; mereka memperingatkan agar tidak terjadi konfrontasi yang "tidak perlu" dengan Ankara serta berpendapat bahwa pernyataan Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Katz berisiko semakin meningkatkan ketegangan.

Serangan terbaru Israel ini juga memicu ketegangan hubungan dengan Washington, pihak yang selama ini kerap menjadi pendukung tanpa syarat bagi Tel Aviv.

Duta Besar AS untuk Turki sekaligus Utusan Khusus untuk Suriah dan Irak, Tom Barrack, menyatakan bahwa badan-badan intelijen AS tidak menemukan bukti yang mendukung klaim Israel bahwa Turki sedang memindahkan aset militer ke pangkalan udara Suriah tersebut.

photo
Pasukan Israel bersiaga menghadapi warga Palestina yang mendatangi para pemukim Israel—beberapa di antaranya bersenjata—yang sedang melintasi desa Sara di Tepi Barat, dekat Nablus, pada 25 Juli 2026. - (EPA/ALAA BADARNEH)

Ketegangan di dalam negeri ini muncul di tengah meningkatnya tekanan terhadap Israel dari berbagai pemerintah yang selama ini menjadi mitra internasionalnya.

Media Israel, Ynet, menggambarkan posisi diplomatik negara tersebut kian tertekan, merujuk pada perkembangan yang melibatkan Inggris, Australia, Kanada, Jerman, dan negara-negara Eropa lainnya.

Salah satu sumber utama kritik tersebut adalah proyek permukiman E1 milik Israel di Tepi Barat yang diduduki.

Sejumlah pemerintah Barat telah mengecam rencana pembangunan di kawasan dekat permukiman ilegal Ma’ale Adumim, seraya memperingatkan bahwa proyek itu akan semakin memecah belah wilayah Palestina.

Inggris dilaporkan sedang mempertimbangkan langkah-langkah tambahan terhadap Israel terkait rencana permukiman tersebut.

Para pejabat Eropa menyebut E1 sebagai "ancaman eksistensial" bagi solusi dua negara, meskipun beberapa di antaranya dilaporkan khawatir bahwa tindakan hukuman yang diambil tepat sebelum pemilihan umum Israel dapat menguntungkan posisi politik Netanyahu dan sekutu-sekutunya dari kalangan ekstremis.

photo
Para pemukim Israel mengepung sebuah rumah warga Palestina selama empat hari berturut-turut di kota Qusra, sebelah selatan Nablus, pada 12 Agustus 2026. - (EPA/ALAA BADARNEH)

Kecaman serangan relawan

Israel kembali menuai kecaman atas keputusannya untuk tidak melakukan penyelidikan pidana terkait pembunuhan terarah terhadap tujuh pekerja kemanusiaan World Central Kitchen di Gaza pada April 2024.

Australia, Inggris, dan Kanada secara bersama-sama mengecam keputusan tersebut dan menyebutnya sebagai tindakan yang "memalukan". Mereka menegaskan bahwa para korban dan keluarga mereka berhak mendapatkan keadilan serta pertanggungjawaban.

Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong menyatakan "kemarahan yang mendalam", sementara Kanada menyebut keputusan Israel itu "tidak dapat diterima".

Di sisi lain, Inggris menyatakan pihaknya "sangat terkejut dan marah" mewakili keluarga dari tiga warga negara Inggris yang tewas dalam serangan tersebut.

Polandia, yang warganya juga termasuk di antara mereka yang tewas akibat tindakan Israel, mendesak Tel Aviv untuk bekerja sama dalam penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Polandia.

Para pekerja kemanusiaan tersebut tewas dalam serangan beruntun Israel yang menghantam konvoi mereka—yang saat itu telah diberi tanda pengenal dengan jelas. Militer Israel mengakui adanya "kegagalan operasional", namun menyimpulkan bahwa tindakan pihak-pihak yang terlibat tidak menimbulkan dugaan yang cukup kuat mengenai adanya tindak pidana.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat