Internasional
BoP Mati Kutu di Hadapan Netanyahu
Pernyataan BoP soal penarikan pasukan berubah setelah diprotes Netanyahu.
TEL AVIV – Dewan Perdamaian yang dipimpin AS menyatakan bahwa penarikan pasukan Israel dari Gaza baru akan dilakukan setelah pelucutan senjata Hamas rampung. Pernyataan ini disampaikan menyusul pertemuan antara direktur badan tersebut, Nickolay Mladenov, dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Pertemuan yang berlangsung pada hari Senin di Yerusalem Barat itu terjadi di tengah sinyal ketidakpuasan para politisi Israel terhadap kesepakatan yang diumumkan oleh Presiden AS Donald Trump pada Kamis pekan lalu.
"Bertentangan dengan laporan yang tidak akurat, kami mencatat bahwa penarikan IDF ke luar 'Garis Kuning' (Yellow Line) hanya akan terjadi setelah proses pelucutan senjata rampung, sebagaimana telah dijanjikan Hamas kepada para mediator. Hal ini berlaku baik untuk senjata ringan, senjata berat, maupun terowongan," demikian pernyataan Dewan Perdamaian mengonfirmasi pertemuan di Yerusalem antara perwakilan tinggi Nickolay Mladenov, penasihat senior Aryeh Lightstone, dan Netanyahu.
Garis Kuning adalah batas wilayah yang ditetapkan dalam kesepakatan gencatan senjata Oktober 2025, yang secara garis besar membagi Gaza menjadi zona kendali Israel dan zona kendali Hamas. Sejak saat itu, IDF telah merebut lebih banyak wilayah dan kini menguasai lebih dari 60 persen wilayah Gaza.
Israel sebelumnya diperkirakan akan mundur hingga ke Garis Kuning sesuai ketentuan kesepakatan pelucutan senjata Hamas yang diumumkan pekan lalu—demikian disampaikan seorang pejabat Dewan Perdamaian kepada The Times of Israel pekan lalu—meskipun pernyataan hari Senin ini tidak menyebutkan hal tersebut secara spesifik.
Versi awal pernyataan Dewan Perdamaian sempat menyebutkan tentang "penarikan penuh IDF." Hal itu mengisyaratkan bahwa penarikan sebagian pasukan IDF ke luar Garis Kuning bisa saja terjadi sebelum seluruh proses pelucutan senjata rampung—sebagaimana tercantum dalam usulan Dewan Perdamaian pekan lalu.
Namun, kata "penuh" dihapus dari pernyataan Dewan Perdamaian pada Senin, hanya beberapa menit setelah pernyataan itu diterbitkan. Terlepas dari hal itu, kedua versi tersebut tampak bertentangan dengan pernyataan Mladenov pekan lalu, saat ia menegaskan bahwa "Penarikan pasukan harus berjalan beriringan dengan pelucutan senjata."
Perubahan sikap ini tampaknya merupakan bagian dari upaya Dewan Perdamaian untuk meyakinkan Israel agar menyetujui rencana pelucutan senjatanya. Langkah ini diambil setelah para pejabat di Yerusalem bersikeras bahwa tidak akan ada penarikan pasukan IDF sampai pelucutan senjata Hamas secara menyeluruh rampung, serta menyatakan keberatan terhadap rencana yang mengusulkan proses pelucutan senjata dan penarikan pasukan secara bertahap.
Pertemuan yang berlangsung pada Senin di Yerusalem Barat itu terjadi di tengah sinyal ketidakpuasan para politisi Israel terhadap kesepakatan yang diumumkan oleh Presiden AS Donald Trump pada Kamis pekan lalu.
Di sisi lain, Hamas bersikeras bahwa kesepakatan tersebut tidak akan dilaksanakan kecuali Israel juga menjalankan bagiannya dari kesepakatan itu.
Dalam pembicaraan tersebut, Mladenov mendesak Netanyahu untuk menghentikan serangan terhadap Gaza, menurut dua orang yang mengetahui perihal pertemuan itu sebagaimana dilaporkan kantor berita The Associated Press. Israel tetap bersikukuh menolak langkah tersebut, meskipun ada "gencatan senjata" bulan Oktober 2025. Sejak itu, Israel telah menewaskan lebih dari 1.200 warga Palestina, termasuk lebih dari 36 orang setelah kesepakatan pelucutan senjata diumumkan.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebelumnya dilaporkan telah menolak ketentuan-ketentuan utama dalam peta jalan yang diusulkan oleh Dewan Perdamaian (Board of Peace) untuk tahap kedua gencatan senjata di Gaza. Ia bersikeras bahwa Israel tidak akan menghentikan operasi militer maupun menarik diri dari wilayah-wilayah yang saat ini dikuasainya di dalam Jalur Gaza.
Sikap ini muncul di tengah penegasan kembali komitmen Hamas terhadap kesepakatan yang diumumkan pekan lalu, serta pernyataan kelompok tersebut bahwa mereka sedang menunggu tanggapan resmi dari Dewan Perdamaian dan pihak mediator terkait pelaksanaannya.
Menurut harian Israel Israel Hayom, Netanyahu menyampaikan sikapnya dalam pertemuan hari Senin dengan utusan utama Dewan Perdamaian untuk Gaza, Nickolay Mladenov.
"Israel tidak akan menarik diri dari posisi-posisi yang dikuasainya di Gaza, dan tidak akan melakukan gencatan senjata," ujar Netanyahu kepada Mladenov, sebagaimana dilaporkan. Perdana Menteri Israel itu juga menyatakan bahwa Hamas terus membangun kembali kemampuan militernya sehingga tetap menjadi ancaman.
Berdasarkan laporan tersebut, Dewan Keamanan Nasional Israel telah menyampaikan keberatan Netanyahu mengenai peta jalan Dewan Perdamaian itu kepada pihak Dewan maupun tim Presiden AS Donald Trump.
Lembaga penyiaran publik Israel, KAN, melaporkan bahwa militer Israel telah menetapkan tiga "garis merah" terkait kerangka kerja yang diusulkan tersebut; garis-garis merah ini diperkirakan akan dipaparkan oleh para pejabat tinggi militer kepada Kepala Staf Eyal Zamir sebelum diajukan kepada pimpinan politik.
Menurut KAN, pihak militer menuntut kebebasan operasional penuh untuk melakukan tindakan militer di mana pun di Gaza. Selain itu kendali berkelanjutan Israel atas persenjataan di dalam Jalur Gaza. Terakhir, tidak adanya penarikan pasukan Israel kecuali jika Hamas dilucuti senjatanya sepenuhnya.
Perpecahan politik di dalam Israel juga mencuat setelah Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dan Menteri Permukiman Orit Strock mendesak Netanyahu untuk mencegah pengerahan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) yang direncanakan dalam kerangka kerja Board of Peace.
Dalam sebuah surat kepada perdana menteri, kedua menteri tersebut menyerukan pertemuan darurat Kabinet Keamanan dan menuntut agar pelaksanaan pengerahan ISF ditangguhkan.
Mereka berargumen bahwa keputusan untuk menyetujui pasukan tersebut didasarkan pada "informasi yang keliru" dan mengklaim bahwa peta jalan Board of Peace bertentangan dengan tujuan Israel untuk melucuti senjata Hamas.
ISF disetujui oleh Kabinet Keamanan Israel pekan lalu sebagai bagian dari kerangka kerja lebih luas yang diusulkan dalam rencana Gaza Presiden Trump. Pasukan ini dimaksudkan untuk menjadi salah satu dari empat badan yang mengawasi Gaza selama masa transisi yang digariskan dalam tahap kedua kesepakatan tersebut.
Pemimpin oposisi Yair Lapid menantang klaim para menteri tersebut, dengan menuntut mereka mengungkap siapa yang diduga telah menyesatkan kabinet selama pembahasan mengenai usulan itu.
Sementara itu, Hamas menyatakan tetap berkomitmen pada kesepahaman yang telah dicapai terkait pelaksanaan tahap kedua gencatan senjata. "Hamas dan faksi-faksi Palestina tetap berkomitmen pada apa yang telah disepakati mengenai pelaksanaan tahap kedua kesepakatan gencatan senjata, termasuk kewajiban semua pihak," ujar seorang sumber senior Hamas.
Kelompok tersebut menambahkan bahwa mereka sedang menunggu "tanggapan yang jelas dan resmi" dari utusan Board of Peace, Nickolay Mladenov, dan pihak mediator mengenai langkah-langkah selanjutnya.
Jumat lalu, Board of Peace dan Presiden Trump mengumumkan bahwa kesepakatan telah dicapai untuk melanjutkan tahap kedua gencatan senjata, seraya menyatakan bahwa Hamas telah menerima peta jalan pelaksanaan yang terperinci. Terlepas dari upaya diplomatik yang sedang berlangsung, pasukan pendudukan Israel terus melanjutkan operasi militer di Gaza.
Palestine Chronicle melaporkan, serangan Israel menewaskan sedikitnya 22 warga Palestina dan melukai puluhan lainnya di seluruh Jalur Gaza dalam 24 jam terakhir merujuk sumber medis Palestina. Serangan terbaru tersebut menyasar bangunan tempat tinggal, kendaraan sipil, dan kawasan padat penduduk di Kota Gaza, Deir al-Balah, Khan Yunis, serta Jabaliya.
Sumber medis melaporkan bahwa dua warga Palestina, termasuk seorang anak, syahid ketika rudal Israel menghantam sebuah apartemen hunian di Menara al-Sousi, dekat pelabuhan Kota Gaza.
Di wilayah selatan Deir al-Balah, dua warga Palestina lainnya—termasuk seorang perempuan—tewas setelah serangan udara Israel menghantam sebuah apartemen di kawasan al-Masha’la.
Serangan lain menyasar apartemen milik keluarga al-Hams di al-Mawasi, sebelah barat laut Khan Yunis, yang menewaskan tiga warga Palestina, termasuk seorang anak.
Secara terpisah, pasukan Israel menewaskan empat warga Palestina setelah membom sebuah kendaraan sipil di belakang Pengadilan Syariah di pusat Kota Gaza.
Tiga warga Palestina lainnya syahid dan enam orang lainnya terluka dalam serangan Israel di Jalan al-Thawra, kawasan al-Rimal, Kota Gaza.
Dua bersaudara, Mohammad dan Hazem Atiya Jabr, juga tewas ketika kendaraan mereka menjadi sasaran serangan di dekat pintu masuk Deir al-Balah.
Di Gaza utara, seorang warga Palestina lainnya syahid dalam serangan di dekat Rumah Sakit Yemen al-Saeed di kamp pengungsi Jabaliya; ia menyusul ayah dan tiga saudaranya yang telah lebih dulu meninggal.
Sumber medis juga mengumumkan kematian Ahmed Momen al-Najjar, yang meninggal akibat luka-luka dari serangan sebelumnya di Jabaliya al-Balad, serta Saeed Ahmed al-Batsh, yang meninggal karena cedera yang dideritanya sekitar sebulan yang lalu.
Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, rumah-rumah sakit di seluruh wilayah Jalur Gaza menerima tujuh jenazah—termasuk satu orang yang akhirnya meninggal dunia akibat luka-luka sebelumnya—serta 23 orang yang terluka selama periode pelaporan terkini.
Kementerian tersebut menyatakan bahwa jumlah warga Palestina yang tewas sejak gencatan senjata diberlakukan pada 11 Oktober 2025 telah meningkat menjadi 1.230 jiwa, sementara 4.076 orang lainnya mengalami luka-luka. Selain itu, sebanyak 804 jenazah telah ditemukan dari wilayah-wilayah yang sebelumnya tidak dapat diakses.
Sejak dimulainya genosida oleh Israel pada Oktober 2023, kementerian tersebut menyebutkan bahwa total korban jiwa telah mencapai 73.356 warga Palestina, dengan 174.185 orang lainnya terluka.
Para pejabat kesehatan menambahkan bahwa banyak korban masih terjebak di bawah reruntuhan atau berada di lokasi yang tidak dapat dijangkau oleh ambulans maupun petugas pertahanan sipil, sehingga menghalangi tim penyelamat untuk mencapai mereka.
Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.
Login Gmail
Login Facebook