TEHERAN – Pimpinan parlemen Iran telah secara resmi mengajukan rancangan undang-undang (RUU) strategis mengenai pengelolaan Selat Hormuz dan Teluk Persia. Langkah ini diambil sebagai tanggapan langsung terhadap pernyataan AS baru-baru ini yang mengklaim kendali atas jalur perairan vital tersebut.

Ibrahim Azizi, ketua Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Majlis (Parlemen) Iran, mengumumkan kemarin bahwa RUU "Tindakan Strategis untuk Keamanan dan Pembangunan Berkelanjutan di Selat Hormuz dan Teluk" telah resmi diajukan ke hadapan sidang parlemen.

"Ini adalah langkah awal," ujar Azizi, seraya menambahkan bahwa "langkah-langkah lanjutan yang akan membuat musuh menyesal akan segera menyusul." Ia juga menegaskan komitmen kuat badan legislatif tersebut untuk mempertahankan garis merah Iran, khususnya terkait pengelolaan selat itu.

Pengumuman ini menyusul pernyataan dari Markas Besar Pusat Khatam al-Anbiya Iran, yang menegaskan kembali bahwa Teheran tidak akan pernah mengizinkan campur tangan AS dalam pengelolaan titik lintas strategis tersebut. Markas besar itu memperingatkan bahwa "upaya petualangan Amerika untuk melakukan intervensi dalam pengelolaan telah sangat membahayakan keamanan kawasan, perdagangan internasional, dan lalu lintas kapal tanker minyak."

Sekitar seperlima dari pasokan minyak bumi dunia melintasi Selat Hormuz, sehingga keamanannya menjadi isu krusial bagi pasar energi global. Iran telah berulang kali mengancam akan menutup selat tersebut sebagai tanggapan atas tindakan bermusuhan atau sanksi berat, sementara AS mempertahankan kehadiran angkatan lautnya di kawasan tersebut demi menjamin kebebasan navigasi.

Langkah Iran ini merupakan tanggapan atas klaim Trump bahwa AS memegang kendali atas Selat Hormuz, sembari menuntut pembayaran kembali (reimbursement) atas kargo yang melintasi selat tersebut.

Dalam sebuah unggahan di TruthSocial pada 13 Juli, Trump mengklaim bahwa "Selat Hormuz TERBUKA, dan akan tetap TERBUKA, dengan atau tanpa Iran. Kami memberlakukan kembali BLOKADE IRAN—dinamakan demikian karena blokade ini hanya menghentikan kapal atau pelanggan Iran untuk masuk atau keluar."

Ia melanjutkan dengan klaim bahwa "Semua negara lain akan dapat menggunakan Selat tersebut secara adil dan terbuka. Mulai saat ini, AS akan dikenal sebagai 'PENJAGA SELAT HORMUZ,' namun sebagai konsekuensinya, dan demi KEADILAN, AS akan menerima pembayaran kembali—sebesar 20 persen dari nilai seluruh kargo yang dikirimkan—untuk menutupi segala biaya yang diperlukan dalam menjalankan tugas menjamin keselamatan dan keamanan di wilayah dunia yang sangat rawan konflik ini."

Pada Selasa, Presiden Donald Trump mendesak negara-negara Teluk untuk membayar kembali Amerika Serikat atas operasi militernya di Selat Hormuz, dengan alasan tingginya biaya perlindungan bagi sekutu regional di tengah ketegangan yang terus berlanjut dengan Iran.

Saat berbicara kepada para wartawan di Ruang Oval, Trump berargumen bahwa Washington telah mengerahkan sumber daya yang besar untuk mengamankan jalur perairan strategis tersebut dan kini saatnya menerima kompensasi dari negara-negara di kawasan itu.

Presiden AS Donald Trump saat KTT NATO 2026 di Ankara, Turki, 8 Juli 2026. KTT NATO berlangsung pada 7-8 Juli. - (EPA/GEORGI LICOVSKI)

SHARE    

"Saya ingin mendapatkan pembayaran kembali karena kami melindungi wilayah dunia yang sangat kaya. Kami mengeluarkan biaya, jadi... kami harus dibayar kembali atas perlindungan yang diberikan," ujar Trump.

Presiden secara khusus menyebut Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, dan Kuwait sebagai pihak yang mendapat manfaat dari komitmen militer AS, seraya menambahkan bahwa Washington juga turut melindungi "Israel".

"Kami melindungi sekutu... termasuk Israel, Arab Saudi, Qatar, dan UEA. Kami melindungi mereka semua, dan kami telah menjalankan tugas dengan sangat efektif," tegasnya.

Sementara China mendesak Amerika Serikat dan Iran untuk memulihkan jalur pelayaran yang aman melalui Selat Hormuz yang vital, menyusul kembali memanasnya konflik terkait pengelolaan jalur air strategis tersebut.

"Memulihkan pelayaran yang normal dan aman melalui selat tersebut sesegera mungkin merupakan harapan bersama masyarakat internasional," ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri China , Lin Jian, dalam sebuah taklimat pers.

Beijing akan "berupaya tanpa henti untuk membantu meredakan ketegangan" situasi tersebut, tambahnya.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat