JAKARTA – Penguatan ekonomi kerakyatan dinilai perlu diikuti tata kelola yang akuntabel agar berbagai program strategis pemerintah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi hingga tingkat desa. Transparansi data, penguatan rantai pasok lokal, serta pengawasan pelaksanaan program disebut menjadi faktor penting agar manfaat ekonomi dapat dirasakan masyarakat.

Pandangan tersebut disampaikan Komite Almamater Rakyat Teritorial (KARAT) dalam refleksi Hari Ulang Tahun ke-27 organisasi di Cisarua, Bogor, Sabtu (11/7/2026). Organisasi itu menilai implementasi ekonomi berbasis Pasal 33 UUD 1945 perlu terus dikawal agar berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pimpinan KARAT Bungas T. Fernando Duling mengatakan, organisasi tersebut telah mengalami transformasi sejak berdiri pada 1999 dan kini memfokuskan gerakan pada penguatan ekonomi kerakyatan, riset di tingkat desa, pengawasan kebijakan publik, serta implementasi program pemerintah hingga tingkat akar rumput.

Dalam manifesto yang dibacakan, KARAT menyoroti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih sebagai instrumen yang berpotensi memperkuat ekonomi lokal apabila dijalankan dengan tata kelola yang baik.

Menanggapi proses hukum di Badan Gizi Nasional (BGN), Nando mengatakan, langkah tersebut menunjukkan pentingnya menjaga akuntabilitas dalam pelaksanaan program strategis nasional.

“Langkah bersih-bersih ini menunjukkan komitmen tertinggi kepala negara dalam memberantas korupsi demi mengamankan program strategis nasional,” ujar Nando, Senin (13/7/2026).

KARAT mendorong pengelola program memperkuat akuntabilitas melalui penyajian data pertumbuhan gizi, keterbukaan data serapan ekonomi lokal secara real time, serta pelibatan tenaga kerja lokal dalam operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Jika ketiga hal ini terealisasi, akselerasi program Koperasi Desa Merah Putih akan berjalan beriringan melalui integrasi data rantai pasok yang solid,” kata Nando.

Selain menyoroti program ekonomi pemerintah, KARAT juga menyatakan akan terus melakukan advokasi terhadap persoalan agraria dan pengelolaan sumber daya alam sebagai bagian dari upaya menjaga kedaulatan ekonomi nasional.

Menurut KARAT, penguatan ekonomi kerakyatan tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran, tetapi juga pada efektivitas tata kelola, keterlibatan masyarakat, dan keberhasilan membangun rantai ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya menegaskan bahwa ekonomi kerakyatan perlu kembali menjadi arah pembangunan nasional sesuai amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 untuk mewujudkan kesejahteraan yang lebih merata.

"Cukup lama kita berjuang untuk mengembalikan arah pembangunan ekonomi ke arah yang dirancang oleh pendiri-pendiri bangsa kita, yaitu ekonomi kekeluargaan, ekonomi kerakyatan, ekonomi di mana semua unsur harus berperan dan harus diberi kesempatan," kata Prabowo pada Puncak Peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-79 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu.

Presiden mengatakan konsep ekonomi yang dirancang para pendiri bangsa memberikan kesempatan kepada seluruh pelaku ekonomi untuk berkembang sehingga hasil pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata.

Menurut Prabowo, pendekatan kapitalisme neoliberal yang berkembang selama beberapa dekade terakhir didasarkan pada keyakinan bahwa pertumbuhan ekonomi akan menetes kepada seluruh lapisan masyarakat atau trickle-down effect.

Namun, ia menilai pengalaman selama puluhan tahun menunjukkan teori tersebut tidak mampu menciptakan kesejahteraan yang merata.

"Saya termasuk mungkin salah satu yang dari awal sudah memperingatkan bahwa paham kapitalisme neoliberal tidak akan berhasil dan tidak akan membawa kesejahteraan kepada rakyat banyak," ujarnya.

Prabowo juga menilai sejumlah negara Barat yang sebelumnya menjadi pelopor kebijakan neoliberal kini mulai meninggalkan pendekatan tersebut dan lebih mengutamakan kebijakan yang melindungi kepentingan nasional masing-masing.

Karena itu, kata Prabowo, pemerintah akan terus melanjutkan berbagai program yang bertujuan memperkuat ekonomi nasional, termasuk pengembangan koperasi sebagai sokoguru perekonomian Indonesia.

Ia mengatakan penguatan koperasi merupakan bagian dari upaya membangun sistem ekonomi yang lebih berkeadilan sekaligus memastikan manfaat pembangunan dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat