JAKARTA -- Kementerian Agama (Kemenag) memastikan upaya meningkatkan kesejahteraan guru di lingkungan madrasah dan pendidikan agama tetap menjadi salah satu prioritas pemerintah, meski ruang fiskal masih menghadapi berbagai tantangan. Berbagai langkah tengah disiapkan, mulai dari membuka kembali pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru (PPG), mempercepat penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG), hingga membenahi sistem data guru agar kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran.

Komitmen tersebut disampaikan Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi'i saat menutup Simposium Guru Nasional 2026 di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Rabu (29/4/2026). Menurut dia, Kemenag terus mencari berbagai solusi agar peningkatan kesejahteraan guru dapat direalisasikan secara bertahap dan berkelanjutan.

Salah satu langkah yang tengah dipersiapkan adalah relaksasi kebijakan pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru (PPG). Wamenag mengatakan pemerintah telah menyiapkan regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan program tersebut sehingga PPG diharapkan dapat kembali berjalan pada 2026.

"Dalam waktu dekat, kami merencanakan adanya relaksasi kebijakan terkait program Pendidikan Profesi Guru (PPG). Saat ini, surat keputusannya sudah disiapkan dan jika segera ditandatangani, maka program PPG tahun 2026 dapat kembali kita laksanakan," ujar Wamenag.

Program PPG menjadi salah satu instrumen penting karena menjadi syarat bagi guru untuk memperoleh sertifikat pendidik sekaligus menerima Tunjangan Profesi Guru. Percepatan pelaksanaan PPG diharapkan dapat memperluas jumlah guru yang memperoleh pengakuan kompetensi sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka.

Selain PPG, Kemenag juga terus mempercepat penyelesaian pembayaran Tunjangan Profesi Guru. Muhammad Syafi'i mengatakan pencairan TPG bagi guru madrasah non-ASN lulusan PPG Tahun 2025 yang telah memiliki Nomor Registrasi Guru (NRG) kini telah terealisasi sepenuhnya secara nasional.

"TPG Non-ASN lulusan 2025 yang telah memiliki Nomor Registrasi Guru sudah cair 100 persen secara nasional menggunakan anggaran yang tersedia di daerah," katanya.

Meski demikian, Kemenag tetap melakukan proses validasi dan pemutakhiran data secara berkala agar penyaluran tunjangan berjalan akurat serta menghindari kendala administrasi pada tahap berikutnya.

Menurut Muhammad Syafi'i, perbaikan kesejahteraan guru tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran, tetapi juga sangat ditentukan oleh kualitas data yang dimiliki pemerintah. Karena itu, Kemenag mulai melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem informasi yang selama ini tersebar di berbagai aplikasi.

Sebagai landasan, Kementerian Agama telah menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Kewajiban Satu Pintu Data. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menyederhanakan tata kelola data sekaligus meningkatkan akurasi dalam penyusunan berbagai kebijakan pendidikan.

"Dulu kita memiliki lebih dari 2.600 aplikasi. Bisa dibayangkan betapa sulitnya menyinkronkan data sebanyak itu. Saat ini, kita sedang berproses memangkasnya menjadi hanya 20 aplikasi utama," ujarnya.

Melalui integrasi tersebut, pemerintah dapat memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai jumlah madrasah, persebaran guru, tenaga kependidikan, hingga pendidik di lingkungan pesantren. Data yang lebih valid dinilai menjadi fondasi penting agar kebijakan pengangkatan, sertifikasi, pemberian tunjangan, maupun distribusi anggaran dapat dilakukan secara lebih efektif.

Muhammad Syafi'i menegaskan perhatian pemerintah terhadap nasib guru tidak akan berkurang meski kondisi fiskal masih menuntut efisiensi di berbagai sektor. Menurut dia, peningkatan kesejahteraan guru tetap menjadi agenda yang terus diperjuangkan Kementerian Agama.

"Yakinlah, konsistensi Kementerian Agama dalam mempertimbangkan kesejahteraan guru tidak pernah menurun. Kami terus mencari solusi terbaik agar harapan kita semua dapat segera terealisasi," katanya.

Penutupan Simposium Guru Nasional 2026 turut dihadiri Staf Khusus Menteri Agama Nona Gayatri Nasution, Staf Ahli Menteri Agama Adiyarto Sumardjono, Tenaga Ahli Menteri Agama Junisab Akbar, jajaran pejabat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, serta perwakilan guru madrasah dan guru Pendidikan Agama Islam dari berbagai daerah.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat