JAKARTA -- Kementerian Agama (Kemenag) menargetkan percepatan sertifikasi ratusan ribu guru sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas pendidikan keagamaan sekaligus meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik. Selain mempercepat pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru (PPG), pemerintah juga menyiapkan percepatan pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG), peningkatan bantuan insentif bagi guru nonsertifikasi, hingga memperjuangkan pengangkatan guru honorer madrasah menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Komitmen tersebut disampaikan Menteri Agama Nasaruddin Umar saat membuka Simposium Guru Nasional Kementerian Agama 2026 di Jakarta, Rabu (29/4/2026). Menurut dia, perbaikan kualitas pendidikan tidak akan tercapai tanpa dibarengi peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru yang menjadi ujung tombak proses pembelajaran.

"Kami menargetkan penuntasan sertifikasi bagi 467.353 guru yang telah berpendidikan S1 dalam waktu dua tahun. Anggaran sebesar Rp11,59 triliun telah kita proyeksikan untuk memastikan setiap guru yang kompeten segera memiliki sertifikat pendidik dan berhak atas TPG," kata Menag.

Target tersebut merupakan kelanjutan dari peningkatan signifikan jumlah peserta PPG Dalam Jabatan pada 2025. Jika pada 2024 peserta PPG tercatat sebanyak 29.933 guru, maka pada 2025 jumlahnya melonjak menjadi 206.411 guru atau meningkat sekitar 700 persen.

"Alhamdulillah, keikutsertaan PPG dalam jabatan pada 2025 meningkat tajam, mencapai 700 persen. Jika tahun 2024 ada 29.933 guru ikut PPG dalam Jabatan, tahun 2025 mencapai 206.411 guru," ujarnya.

Selain sertifikasi, Kemenag juga menyiapkan peningkatan bantuan insentif bagi guru yang belum bersertifikat maupun belum memperoleh inpassing. Besaran bantuan tersebut diusulkan mengacu pada standar Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dengan kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp12,76 triliun untuk menjangkau sekitar 467.809 guru.

Data Kementerian Agama menunjukkan jumlah guru binaan saat ini mencapai 1.157.050 orang. Sebanyak 360.632 guru atau sekitar 31,2 persen berstatus aparatur sipil negara, baik PNS maupun PPPK. Sementara sisanya, sebanyak 796.418 orang atau sekitar 68,8 persen merupakan guru non-ASN. Mayoritas bertugas di lingkungan madrasah dengan jumlah mencapai 655.622 orang.

Menurut Menag, komposisi tersebut menunjukkan bahwa sistem pendidikan keagamaan di Indonesia masih sangat bergantung pada peran guru non-ASN.

"Data ini menunjukkan satu hal yang fundamental tentang kontribusi Guru Non-ASN yang sangat tinggi. Karenanya, kebijakan tata kelola guru ke depan fokus pada penguatan status, peningkatan kesejahteraan, dan pengembangan profesionalisme mereka," ujarnya.

Persoalan status kepegawaian guru honorer madrasah juga menjadi perhatian pemerintah. Nasaruddin menegaskan Kementerian Agama terus berkoordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga agar guru honorer memiliki kesempatan lebih besar diangkat menjadi calon PPPK.

"Kami terus melakukan koordinasi intensif dengan Kemenpan-RB, BKN, bahkan DPR untuk mengusulkan formasi agar guru honorer madrasah dapat diangkat menjadi CPPPK," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Agama juga memaparkan perkembangan pencairan Tunjangan Profesi Guru. Hingga Maret 2026, realisasi pencairan TPG bagi Guru Pendidikan Agama Islam untuk periode Januari-Februari telah mencapai 87,4 persen.

Dari total 234.265 guru yang berhak menerima tunjangan, sebanyak 204.747 guru telah menerima pembayaran.

"Bagi yang masih dalam proses, saya telah menginstruksikan jajaran di daerah untuk mempercepat verifikasi dokumen dan transfer bank agar tidak ada lagi guru yang harus menunggu terlalu lama," tegasnya.

Sementara itu, pencairan TPG bagi guru madrasah non-ASN telah mencapai 100 persen secara nasional, termasuk bagi lulusan PPG Tahun 2025 yang telah memperoleh Nomor Registrasi Guru (NRG). Pembayaran dilakukan menggunakan anggaran yang telah tersedia di masing-masing daerah.

Adapun pencairan TPG bagi guru madrasah ASN masih berlangsung bertahap karena proses administrasi di setiap daerah belum seragam.

"Sedangkan pencairan TPG Madrasah ASN masih belum seragam secara nasional. Sebagian daerah sudah mencairkan, sebagian lainnya masih dalam proses," ujar Menag.

Nasaruddin menambahkan, Simposium Guru Nasional menjadi forum dialog antara pemerintah dan para guru untuk memastikan setiap persoalan di lapangan dapat ditindaklanjuti secara langsung. Menurut dia, Kementerian Agama ingin membangun tata kelola pendidikan yang lebih terbuka sekaligus mengurangi jarak antara pembuat kebijakan dengan tenaga pendidik.

Pada kesempatan yang sama, ia juga menegaskan sikap pemerintah yang tetap mempertahankan posisi madrasah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional.

"Kami juga dengan tegas menolak aspirasi yang ingin mengeluarkan madrasah dari Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), karena madrasah adalah bagian integral yang tak terpisahkan dari sejarah dan masa depan pendidikan Indonesia," katanya.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat