Internasional
Fajar Baru Timur Tengah
AS-Iran sepakati memorandum menuju perdamaian permanen.
TEHERAN – Amerika Serikat dan Iran mengumumkan tercapainya memorandum awal soal penghentian perang secara permanen. Pihak-pihak di Iran menekankan kesepakatan itu menandai era baru di Timur Tengah.
“Selamat datang di era baru Timur Tengah,” tulis Kedutaan Besar Iran di Turki selepas pengumuman kesepakatan awal oleh Trump. Bendera Iran tampak terkibar di seberang Selat Hormuz.
AS selama ini dinilai sebagai pemegang hegemoni di kawasan. Sejak 1990-an, berbagai aksi militer AS telah memorak-porandakan wilayah itu. Dukungan luas AS juga memungkinkan Israel terus melanjutkan penjajahan di Palestina dan serangan ke negara-negara sekitarnya.
Petualangan AS di kawasan ditopang perjanjian dagang dengan negara Teluk yang memungkinkan juga berdirinya berbagai pangkalan militer AS di berbagai negara.
Aksi balasan Iran atas pangkalan-pangkalan itu menunjukkan bahwa klaim perlindungan oleh AS ternyata omong kosong. Alih-alih dilindungi, negara-negara Teluk justru habis amunisi pencegatnya untuk mencegah kehancuran total pangkalan-pangkalan AS.
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi hari Ahad menegaskan bahwa negara-negara di kawasan secara bertahap mulai menyadari bahwa keamanan berkelanjutan, pembangunan ekonomi, dan stabilitas regional hanya dapat dicapai melalui kerja sama di antara semua negara di kawasan dan saling menghormati kepentingan mereka.
Berbicara pada pertemuan dengan pejabat lokal dan aktivis demonstrasi populer, Araghchi mengatakan, “Pengalaman perang baru-baru ini telah membuktikan bahwa keamanan regional tidak dapat dibangun dengan mengecualikan atau meminggirkan Iran,” dan menambahkan bahwa setiap arsitektur keamanan baru di kawasan memerlukan “partisipasi penuh dan kerja sama dari semua negara.”
Dia menekankan bahwa “rakyat Iran menggagalkan skema musuh melalui ketabahan mereka dalam menghadapi tekanan dan ancaman,” mengirimkan pesan yang jelas kepada dunia, dan “berhasil mencapai keuntungan strategis yang dampaknya kini terasa di seluruh kawasan dan global.”
Araghchi menegaskan bahwa “kohesi nasional, perlawanan rakyat, dan kehadiran mereka di lapangan publik merupakan pilar utama kekuatan diplomatik Iran,” dan mengatakan bahwa ketabahan Iran telah mengungkap realitas kekuatannya dan menghancurkan narasi musuh tentang kemundurannya.
Dia lebih lanjut mengatakan bahwa Iran telah bangkit dari perang dengan lebih kuat dan lebih bersatu, sebuah hasil dari ketabahan dan solidaritas rakyat serta kemampuan pertahanannya.
Araghchi sebelumnya mengatakan kepada Al Mayadeen bahwa Teheran mencapai keuntungan strategis melalui perang tersebut, dan menekankan bahwa arsitektur keamanan kawasan harus dibangun oleh negaranya sendiri, bebas dari campur tangan AS dan pangkalan militer.
Wakil Presiden AS JD Vance, pendukung utama perjanjian untuk mengakhiri perang terhadap Iran, mengatakan bahwa perjanjian gencatan senjata yang diumumkan dapat berarti “era baru” di Timur Tengah, dan ia memuji upaya Trump dengan negara-negara Teluk dan sekutu regional untuk mengamankan perjanjian tersebut.
“Apa yang telah dilakukan presiden adalah menciptakan ruang nyata untuk mentransformasi kawasan tersebut,” katanya kepada Fox News. “Dan sekarang, semoga ada era baru bagi Iran.”
“Saya pikir kita dapat dengan aman mengatakan, dengan keyakinan, bahwa Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir,” katanya juga yang merupakan posisi penting bagi AS.
“Ini merupakan hal yang luar biasa bagi rakyat Amerika,” kata Vance, mengungkapkan harapan bahwa harga energi kini akan turun. Ia mengatakan rencananya akan hadir pada upacara penandatanganan minggu depan, dan kemungkinan Trump juga akan hadir di sana.
Kesepakatan
Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazem Gharibabadi, membenarkan bahwa kesepakatan telah dicapai untuk mengakhiri perang AS-Israel dengan Republik Islam. Perundingan 60 hari akan dilakukan selekasnya.
Misi diplomatik Iran di India mengutip Gharibabadi yang mengumumkan bahwa “Diakhirinya perang dan semua operasi militer di berbagai bidang, termasuk #Lebanon, akan diumumkan mulai malam ini.” Postingan di X menambahkan, “Akhir dari blokade laut AS terhadap Iran akan dimulai malam ini.”
Dia mengatakan kepada TV pemerintah Iran bahwa kesepakatan itu mencakup gencatan senjata dalam konflik di Lebanon antara Israel dan kelompok Hizbullah yang didukung Iran, yang juga dikatakan oleh perdana menteri Pakistan dalam sebuah pernyataan.
Gharibabadi menambahkan dalam sambutannya kepada media pemerintah bahwa negosiasi untuk mencapai kesepakatan akhir akan diadakan selama periode 60 hari, dan menambahkan bahwa Teheran akan mengambil tindakan sendiri jika terjadi “pelanggaran dari pihak lain.”
"Ketika negosiasi dimulai dalam waktu 60 hari dengan tujuan mencapai kesepakatan akhir, jika kesepakatan akhir tersebut pada akhirnya tercapai, maka isu utama bagi kami tentu saja adalah penerapan ketentuan-ketentuannya,” katanya.
Pernyataan Gharibabadi muncul tak lama setelah Presiden AS Donald Trump menegaskan bahwa kesepakatan antara kedua negara telah “selesai” dan bahwa ia telah “mengizinkan” pembukaan Selat Hormuz, yang telah diblokir oleh Iran, dan penghentian blokade AS terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran secara bersamaan. Postingan dari Iran tidak merujuk pada Selat Hormuz.
Israel tidak diikutsertakan dalam perundingan mengenai perjanjian tersebut, yang persyaratannya dilaporkan telah menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan pejabat Israel. Kesepakatan tersebut dilaporkan gagal mencapai salah satu tujuan perang yang ditetapkan oleh AS dan Israel, termasuk menghilangkan program senjata nuklir Iran, menghabiskan persediaan rudal balistiknya, mengakhiri dukungannya terhadap proksi, dan menciptakan kondisi untuk jatuhnya rezim tersebut.
Perang antara Iran di satu sisi melawan Israel dan Amerika Serikat di sisi lain dinilai telah mengubah banyak asumsi lama mengenai keamanan kawasan Timur Tengah. Bagi Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, konflik tersebut bukan hanya memunculkan pertanyaan mengenai masa depan hubungan negara-negara Arab dengan Amerika Serikat dan Israel, tetapi juga membuka diskusi baru mengenai perlunya mekanisme pertahanan bersama di dunia Islam.
Dalam wawancara dengan Republika, Boroujerdi menilai perang telah memperlihatkan rapuhnya sistem hukum internasional dan menurunnya kredibilitas berbagai organisasi global yang selama ini menjadi rujukan penyelesaian konflik. Menurut dia, selama perang berlangsung, berbagai prinsip yang selama ini menjadi fondasi tata dunia internasional justru dilanggar oleh pihak-pihak yang mengaku sebagai penjaga ketertiban global.
"Saya berpendapat bahwa Israel, Amerika, dan para komandannya telah melanggar seluruh aturan, hukum, norma, dan etika internasional. Serangan terhadap Iran bertentangan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, namun tetap dilakukan," kata Boroujerdi.
Ia menuding berbagai fasilitas sipil menjadi sasaran serangan selama perang. Menurut dia, sekolah, universitas, masjid, rumah sakit, pusat kesehatan, infrastruktur energi hingga situs-situs bersejarah turut terdampak serangan.
Boroujerdi bahkan menyebut sebuah sekolah di Kota Minab menjadi sasaran dua rudal Tomahawk pada hari pertama perang. Ia mengklaim serangan itu menewaskan 175 orang, termasuk 168 siswi.
Bagi Teheran, kata dia, rangkaian peristiwa tersebut menunjukkan bahwa hukum internasional tidak lagi diterapkan secara setara.
"Setelah perang ini, benar-benar hukum internasional perlu ditinjau kembali. Jika hukum hanya untuk mereka dan kita yang harus mematuhinya, saya tidak berpikir ada negara lain yang akan menerima hal ini," ujarnya.
Tidak hanya hukum internasional, Boroujerdi juga menilai kredibilitas organisasi-organisasi internasional mengalami kemunduran serius. Ia menyoroti ketidakmampuan Dewan Keamanan PBB menghentikan konflik maupun mencegah eskalasi sejak awal perang.
Menurut dia, standar ganda juga terlihat dalam respons terhadap tindakan Iran. Ketika Iran diserang, kata Boroujerdi, tidak ada kecaman yang berarti dari komunitas internasional. Namun ketika Iran melakukan serangan balasan yang disebutnya sebagai hak membela diri berdasarkan Pasal 51 Piagam PBB, kecaman justru diarahkan kepada Teheran.
"Organisasi-organisasi internasional ini tidak lagi memiliki kredibilitas. Organisasi yang mengeluarkan resolusi atas luka satu perempuan atau anak di suatu negara, tetapi diam terhadap pembantaian ratusan dan ribuan perempuan dan anak di Gaza, Lebanon, dan Iran, telah kehilangan kredibilitasnya," ujarnya.
Boroujerdi juga berpendapat bahwa perang telah menggerus posisi Amerika Serikat sebagai penjamin keamanan kawasan. Menurut dia, banyak negara Arab mulai mempertanyakan efektivitas hubungan keamanan yang selama ini dibangun dengan Washington.
Ia menilai negara-negara Arab dan Islam kini tengah meninjau ulang hubungan mereka, baik terkait normalisasi dengan Israel maupun kerja sama strategis dengan Amerika Serikat. "Negara-negara Arab kini memahami bahwa pangkalan Amerika bukan untuk melindungi mereka, melainkan mereka yang justru melindungi pangkalan tersebut," kata dia.
Perubahan cara pandang tersebut, lanjut Boroujerdi, berpotensi mendorong lahirnya gagasan baru mengenai arsitektur keamanan kawasan yang lebih mandiri dan tidak bergantung pada kekuatan eksternal.
Dalam konteks itu, muncul pula pembicaraan mengenai kemungkinan terbentuknya mekanisme pertahanan bersama negara-negara Islam yang kerap disebut sebagai "NATO Islam". Meski demikian, menurut Boroujerdi, konsep tersebut masih jauh dari bentuk yang konkret.
"Gagasan seperti NATO Islam mungkin belum jelas bentuknya, namun yang pasti banyak negara Islam mulai memikirkan pakta pertahanan di dalam kawasan dan dunia Islam," ujarnya.
Menurut dia, dampak terpenting dari perang bukan semata-mata perubahan peta politik regional, melainkan meningkatnya kesadaran di kalangan negara-negara Islam mengenai pentingnya membangun sistem keamanan kolektif mereka sendiri. "Jika hasil dari perang ini adalah meningkatnya kesadaran Islam, maka itu tentu merupakan hasil yang baik," kata Boroujerdi.
Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.
