Teller menghitung uang dolar AS di kantor cabang Bank Muamalat Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, Kamis (30/5/2024). | Dok Republika

Ekonomi

Rupiah Terus Melemah, BI Perkuat Intervensi

Tekanan terhadap rupiah diperkirakan masih akan berlanjut dalam jangka pendek.

JAKARTA – Pelemahan rupiah memasuki babak baru. Setelah menembus level psikologis Rp18.000 per dolar AS, sejumlah analis memperkirakan tekanan terhadap mata uang Garuda masih akan berlanjut seiring meningkatnya ketidakpastian global dan tingginya kebutuhan valuta asing di dalam negeri.

Pengamat Mata Uang dan Komoditas Ibrahim Assuaibi bahkan memproyeksikan rupiah berpotensi menyentuh level Rp19.000 per dolar AS pada Juni 2026 apabila berbagai faktor eksternal dan domestik yang menekan pasar keuangan belum mereda.

Mengutip data Bloomberg, rupiah dibuka melemah 37 poin ke posisi Rp18.003 per dolar AS pada Kamis (4/6/2026). Pelemahan berlanjut hingga siang hari dan sempat menyentuh level Rp18.051 per dolar AS.

“Saat ini rupiah sudah di atas Rp18.000. Di bulan Juni ini kemungkinan rupiah di Rp19.000 per dolar AS,” kata Ibrahim kepada wartawan, Kamis (4/6/2026).

Prediksi tersebut muncul di tengah kondisi yang dinilai tidak lazim. Pasalnya, pelemahan rupiah terjadi ketika indeks dolar AS justru sedang terkoreksi dan harga minyak dunia mengalami penurunan. Dalam kondisi normal, pelemahan dolar AS biasanya memberikan ruang penguatan bagi mata uang negara berkembang, termasuk rupiah.

Menurut Ibrahim, tekanan terhadap rupiah saat ini tidak semata-mata dipicu faktor moneter, melainkan kombinasi persoalan eksternal dan domestik yang membentuk sentimen negatif di pasar.

Dari sisi global, ketegangan geopolitik di Timur Tengah masih menjadi perhatian utama. Konflik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel dinilai terus meningkatkan ketidakpastian pasar keuangan dunia.

“Dari eksternal, pergolakan di Timur Tengah, terutama di Selat Hormuz antara Iran dan AS, sampai saat ini terus memanas, walaupun terjadi tembak-menembak secara sporadis yang tidak begitu besar,” ujarnya.

Ibrahim menilai eskalasi konflik berpotensi mengganggu jalur perdagangan energi dunia, terutama di Selat Hormuz yang menjadi jalur strategis sekitar 20 persen pasokan minyak global. Jika gangguan berlanjut, harga minyak dunia diperkirakan kembali meningkat dan memicu tekanan inflasi global.

Dalam kondisi tersebut, bank sentral di berbagai negara diperkirakan akan mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama. Bahkan, menurut Ibrahim, Federal Reserve masih memiliki peluang menaikkan suku bunga satu kali lagi pada tahun ini apabila tekanan inflasi kembali meningkat.

“Inflasi tinggi membuat bank sentral global kemungkinan besar akan mempertahankan suku bunga tinggi dan bisa saja akan menaikkan suku bunga. Bank Sentral AS sendiri kemungkinan besar akan menaikkan suku bunga dalam tahun 2026 ini satu kali,” katanya.

Namun faktor global bukan satu-satunya penyebab. Ibrahim menilai tekanan dari dalam negeri justru semakin dominan karena tingginya kebutuhan dolar AS di tengah berbagai kewajiban pembayaran eksternal.

Indonesia masih mengimpor sekitar 1,5 juta barel minyak per hari, dengan sekitar 85 persen digunakan untuk kebutuhan bersubsidi. Ketika harga minyak meningkat, kebutuhan devisa untuk impor energi otomatis ikut naik dan memperbesar permintaan dolar AS.

Selain impor energi, kebutuhan dolar juga meningkat karena musim pembagian dividen perusahaan, pembayaran utang luar negeri yang jatuh tempo, serta meningkatnya minat masyarakat memindahkan dana ke instrumen valuta asing.

“Ini membuat kebutuhan dolar yang cukup tinggi,” tegas Ibrahim.

Ia juga menyoroti kondisi fiskal yang menurutnya turut memengaruhi persepsi pasar terhadap perekonomian Indonesia. Menurut Ibrahim, pelemahan rupiah saat ini tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada Bank Indonesia karena akar persoalannya lebih luas.

“Harus diingat bahwa kenapa rupiah ini kok melemah bahkan akan menuju level Rp19.000 per dolar AS, kesalahan utama bukan di Bank Indonesia, melainkan di fiskal,” katanya.

Ibrahim mengkritik sejumlah program prioritas pemerintah yang dinilai perlu dievaluasi agar tidak menambah tekanan terhadap kondisi fiskal negara. Menurut dia, pasar saat ini sangat sensitif terhadap kemampuan pemerintah menjaga kredibilitas anggaran dan keberlanjutan pembiayaan.

Di sisi lain, Bank Indonesia memiliki pandangan berbeda. Otoritas moneter menilai pelemahan rupiah masih didominasi faktor global, terutama meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah yang kembali memicu kekhawatiran investor.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti mengatakan konflik yang terus berlanjut telah meningkatkan risiko inflasi global dan mendorong arus modal keluar dari negara-negara berkembang.

“Pelemahan nilai tukar masih dipengaruhi oleh tensi geopolitik Timur Tengah yang kembali tereskalasi dan menghambat prospek damai, sehingga mendorong harga minyak tetap tinggi dan meningkatkan risiko inflasi global serta arus dana keluar dari negara emerging,” kata Destry dalam keterangan resmi, Kamis (4/6/2026).

Selain faktor global, Bank Indonesia mengakui permintaan dolar AS di dalam negeri juga masih tinggi, terutama untuk kebutuhan repatriasi dividen dan pembayaran utang luar negeri korporasi maupun pemerintah.

Untuk menjaga stabilitas rupiah, Bank Indonesia terus melakukan intervensi di pasar valuta asing melalui berbagai instrumen. Langkah tersebut dilakukan melalui transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar offshore, transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik, serta pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

“Bank Indonesia akan terus hadir di pasar dan meningkatkan intensitas intervensi untuk memastikan mekanisme pasar berjalan dengan baik dan stabilitas nilai tukar rupiah terjaga sesuai dengan fundamentalnya,” ujar Destry.

Selain intervensi pasar, Bank Indonesia juga memperkuat daya tarik aset keuangan domestik melalui kebijakan suku bunga yang pro-pasar serta mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan internasional.

Salah satu langkah yang ditempuh adalah memperluas implementasi Local Currency Transaction (LCT) dengan sejumlah negara mitra seperti China, Jepang, Malaysia, Thailand, Korea Selatan, dan Uni Emirat Arab.

Menurut Destry, nilai transaksi perdagangan menggunakan skema LCT terus meningkat. Hingga April 2026, total transaksi telah mencapai sekitar 22,7 miliar dolar AS, mendekati capaian sepanjang tahun lalu yang sebesar 25,7 miliar dolar AS.

Di samping itu, Bank Indonesia juga memperketat pembelian dolar AS tanpa underlying transaksi. Mulai Juni 2026, batas pembelian valuta asing tanpa dokumen pendukung diturunkan menjadi 25.000 dolar AS per orang per bulan, lebih rendah dibandingkan batas sebelumnya sebesar 50.000 dolar AS.

Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga keseimbangan pasar valas domestik dan mengurangi tekanan spekulatif terhadap rupiah.

“Mulai 2 Juni 2026, Bank Indonesia telah memberlakukan ketentuan threshold tunai beli valas terhadap Rupiah tanpa underlying menjadi 25 ribu dolar AS per pelaku per bulan,” kata Denny.

Meski demikian, tekanan terhadap rupiah diperkirakan masih akan berlanjut dalam jangka pendek. Selain faktor geopolitik dan kebutuhan devisa yang tinggi, pasar juga menunggu berbagai perkembangan terkait kondisi fiskal, realisasi investasi, hingga arah kebijakan moneter global.

Dengan posisi rupiah yang telah menembus Rp18.000 per dolar AS, perhatian kini tertuju pada kemampuan pemerintah dan Bank Indonesia menjaga stabilitas pasar sekaligus meredam dampaknya terhadap sektor riil. Sebab, pelemahan kurs yang berkepanjangan berpotensi meningkatkan biaya impor, mendorong inflasi, serta menekan daya beli masyarakat dan dunia usaha.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat