TEHERAN – ⁠Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei ⁠mengatakan negara-negara Teluk ‌tidak lagi “menjadi tameng” bagi pangkalan militer AS, dan ⁠AS tidak lagi ⁠memiliki “tempat berlindung yang aman” ⁠di wilayah tersebut. Ia menggarisbawahi hal itu akan memicu pengaturan keamanan baru di wilayah.

Khamenei membuat komentar tersebut di saluran ⁠Telegram miliknya pada hari Selasa. Pernyataan itu muncul ⁠saat Teheran ⁠dan Washington mendiskusikan kerangka kerja untuk ‌mengakhiri perang mereka yang telah berlangsung selama tiga bulan. 

"Waktu tidak dapat diputar kembali, dan negara-negara serta wilayah-wilayah di kawasan ini tidak akan lagi berfungsi sebagai tameng bagi pangkalan-pangkalan Amerika. Amerika tidak akan lagi mempunyai tempat berlindung yang aman bagi kejahatan atau untuk mendirikan pangkalan-pangkalan militer di kawasan tersebut," katanya. 

Pemimpin tertinggi Iran mengambil alih kekuasaan pada bulan Maret setelah ayahnya, Ayatollah Ali Khamenei, terbunuh dalam serangan udara AS-Israel.  

Sejak diangkat menjadi pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei tidak pernah muncul dalam video atau kamera apa pun. Namun, dia telah mengeluarkan pernyataannya melalui televisi pemerintah. 

Khamenei mengatakan negara-negara Timur Tengah tidak akan lagi menjadi “perisai” bagi pangkalan militer AS, dan AS tidak lagi memiliki “tempat berlindung yang aman” di wilayah tersebut. Hal ini menjadi salah satu argumen utama Iran selama perang: bahwa negara-negara di kawasan harus mengakhiri kehadiran Amerika. 

Artinya, setiap kali Iran merasakan adanya ancaman, Iran akan membalas dan menyerang. Amerika Serikat tidak akan aman lagi. Pemimpin tertinggi kemudian berbicara tentang kemenangan “poros perlawanan”, termasuk Lebanon, dan mengatakan bahwa pasukan proksi Iran telah memberikan pelajaran kepada Amerika dan “entitas Zionis”.

Khamenei menyerukan negara-negara Islam dan negara-negara lain untuk berbagi kepentingan bersama yang akan membentuk tatanan baru dan masa depan kawasan dan dunia.

“Dengan ketulusan dan kemurnian, saya mengundang semua negara dan pemerintahan Islam untuk menjalin persahabatan dan kerja sama demi kebaikan bersama.” Pesannya jelas berfokus pada tatanan regional baru – tatanan pasca-Amerika.

Perang Amerika Serikat (AS)-Israel melawan Iran belakangan memang memunculkan proyeksi baru tentang tatanan keamanan kawasan Teluk dan Timur Tengah. Sejumlah pejabat dan analis menilai konflik ini bukan hanya mengubah hubungan Iran dengan negara-negara Arab Teluk, tetapi juga membuka peluang lahirnya arsitektur regional yang lebih mandiri tanpa dominasi Washington.

Kelindan AS

Amerika Serikat sejak lama terlibat erat dengan dinamika geopolitik di Timur Tengah. Pakar Timur Tengah dari the George Washington University menuliskan dalam bukunya “America’s Middle East: The Ruination of a Region, AS mula-mula masuk ke Timur Tengah untuk mengadang Uni Soviet dan ideologi komunisnya di wilayah itu pada 1950-an.

Sejak itu, AS selalu campur tangan dalam urusan keamanan, politik dan ekonomi Timur Tengah. Alih-alih membawa kemakmuran, aksi berulang AS itu meluluhlantakkan wilayah tersebut melalui berbagai perang dan sanksi ekonomi.

Meski mendaku sebagai jawara demokrasi, AS tak ragu mendukung rezim otokratik demi kepentingan mereka. Saat ini, tak ada satupun negara Timur Tengah dan Teluk yang nasibnya lepas dari pengaruh AS. 

Namun serangan AS ke Iran dan perlawanan republik Iran disebut jadi titik balik pengaruh itu. Terlebih, AS ternyata tak berdaya melindungi negara-negara kliennya dari serangan balasan Iran ke pangkalan-pangkalan AS di wilayah mereka.

Mantan komandan Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC), Mohsen Rezaei, bahkan menyebut perang tersebut sebagai tanda “kemunduran Amerika di Timur Tengah”. Dalam wawancaranya dengan kantor berita semi-resmi Tasnim, Rezaei mengatakan bahwa untuk pertama kalinya sejak Perang Dunia II, kekuatan super Amerika mengalami kemunduran besar.

“Amerika tidak akan kembali menjadi Amerika seperti masa lalu,” ujar Rezaei yang kini menjadi anggota Dewan Kebijaksanaan Iran sekaligus penasihat militer Pemimpin Tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei.

Ia juga memuji para negosiator Teheran yang disebut terus memperjuangkan hak-hak rakyat Iran, meski militer Iran dan IRGC masih berada dalam posisi siaga penuh.

Optimisme serupa disampaikan Duta Besar Iran untuk Arab Saudi, Alireza Enayati. Dalam unggahannya di platform X, Enayati menilai kawasan kini memiliki momentum untuk bersatu membangun kembali Timur Tengah melalui kerja sama regional.

Menurut dia, Iran merupakan bangsa yang tangguh menghadapi tekanan dan memiliki peluang menjadi “kesempatan baru” bagi kawasan untuk meninggalkan pola konflik lama serta mulai memikirkan masa depan bersama.

Namun, jalan menuju rekonsiliasi regional diperkirakan tidak mudah. Perang telah memperdalam krisis kepercayaan antara Iran dan negara-negara Teluk.

Asisten Profesor Hubungan Internasional Universitas Qatar, Abdulla Banndar Al-Etaibi, mengatakan hubungan tersebut pada akhirnya tetap harus dipulihkan karena negara-negara di kawasan berbagi kepentingan geografis dan stabilitas yang sama.

“Ada persoalan besar terkait kepercayaan, tetapi pada akhirnya kita hidup di kawasan yang sama. Stabilitas dan deeskalasi tetap menjadi kebutuhan bersama,” kata Al-Etaibi kepada Al Jazeera.

Ia menambahkan, negara-negara Teluk sejatinya memiliki tujuan yang sama meski menggunakan pendekatan berbeda. Sebagian memilih jalur Dewan Keamanan PBB, sebagian menempuh mediasi, sementara yang lain cenderung menunggu perkembangan situasi.

“Metodenya berbeda, tetapi tujuannya sama, yakni menjaga stabilitas kawasan,” ujarnya.

Sementara itu, profesor ilmu politik Universitas Kuwait, Abdullah Alshayji, menilai perang ini sejak awal lebih merupakan “perang pilihan” dibanding perang yang tak terhindarkan.

Menurut dia, Presiden AS Donald Trump sempat meyakini Iran berada di titik lemah dan rezim di Teheran dapat dijatuhkan. Namun perhitungan itu dinilai keliru.

“Pada akhirnya itu menjadi salah kalkulasi besar,” ujar Alshayji dalam program Inside Story Al Jazeera.

Ia mengatakan Iran kini memanfaatkan tekanan domestik di AS, termasuk kenaikan harga energi dan bahan bakar, untuk memperkuat posisi tawarnya dalam negosiasi.

“Karena konflik ini, kawasan kami ikut menanggung dampaknya. Bahkan dunia menghadapi krisis energi paling serius dalam beberapa tahun terakhir,” katanya.

Di sisi lain, Israel disebut mulai khawatir tersisih dari tahap akhir pembicaraan kesepakatan potensial antara Teheran dan Washington.

Analis Iran, Esfandyar Batmanghelidj, memandang komunikasi bersama para pemimpin Timur Tengah dengan Donald Trump yang mencegah serangan besar ke Iran pekan lalu sebagai “titik balik historis” dalam pola keamanan kawasan.

Dalam unggahannya di X, ia menyebut dinamika baru mulai terlihat ketika negara-negara regional memilih membangun kesepakatan melalui mediasi dan negosiasi antar-kekuatan kawasan, bukan lagi sepenuhnya bergantung pada AS.

“Ini menunjukkan pendewasaan diplomasi regional yang telah dibangun bertahun-tahun dan kini menghadapi ujian terbesar pascaperang Iran,” tulisnya.

Batmanghelidj menilai pertanyaan penting ke depan adalah apakah pengalaman ini dapat dikonsolidasikan menjadi tatanan baru Timur Tengah pascaperang.

“Jika itu berhasil, maka masa depan paling cerah kawasan ini mungkin justru ada di depan mata,” ujarnya.

Sementara Arab Saudi menunjukkan tanda pembangkangan terhadap AS. Kerajaan menegaskan tidak akan menormalisasi hubungan dengan Israel tanpa adanya “jalur yang tidak dapat diputar balik” menuju pembentukan negara Palestina merdeka. Sikap itu disampaikan sumber Saudi kepada media internasional setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendesak sejumlah negara Muslim dan Arab segera bergabung dalam perjanjian normalisasi Abraham Accords sebagai syarat pascagencatan senjata dengan Iran.

Trump sebelumnya meminta Arab Saudi, Qatar, Mesir, Yordania, Turki, dan Pakistan untuk “segera” menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Desakan itu disampaikan di tengah upaya Washington merundingkan kesepakatan baru dengan Iran.

Namun, sumber Saudi menegaskan posisi Riyadh tidak berubah. Arab Saudi hanya bersedia membuka normalisasi apabila terdapat proses yang jelas dan tidak bisa dibatalkan menuju berdirinya negara Palestina yang merdeka.

Pernyataan tersebut kembali menegaskan posisi resmi Kerajaan Saudi dalam beberapa tahun terakhir, yakni bahwa perdamaian dengan Israel tidak dapat dipisahkan dari penyelesaian isu Palestina.

Menteri Luar Negeri Saudi Pangeran Faisal bin Farhan sebelumnya juga pernah menegaskan normalisasi tidak akan terjadi tanpa jalan menuju negara Palestina. “Stabilitas hanya bisa tercapai melalui penyelesaian persoalan Palestina,” kata Faisal dalam wawancara yang dikutip Anadolu Agency pada 2024.

Sikap Riyadh itu muncul ketika pemerintahan Trump kembali mendorong perluasan Abraham Accords, perjanjian normalisasi yang sebelumnya melibatkan Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, dan Sudan.

Dalam laporan Times of Israel, Trump disebut menjadikan perluasan Abraham Accords sebagai bagian penting dari strategi diplomasi Timur Tengahnya. Ia juga disebut meminta negara-negara Muslim yang terlibat dalam pembicaraan terkait Iran untuk ikut menormalisasi hubungan dengan Israel.

Meski demikian, perang Gaza dan meningkatnya tekanan publik di dunia Arab membuat proses normalisasi Saudi-Israel semakin sulit diwujudkan.

Sejumlah analis menilai Arab Saudi menghadapi tekanan besar sebagai penjaga dua kota suci umat Islam, Makkah dan Madinah. Normalisasi dengan Israel tanpa solusi konkret bagi Palestina dinilai dapat memicu kemarahan publik di dunia Islam.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat