JAKARTA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) didorong tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga melibatkan lebih banyak pelaku ekonomi lokal dan kampus. Pendekatan inklusif dinilai penting agar program memiliki dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas di daerah.

Aliansi Yayasan Makan Bergizi Gratis Nusantara menggandeng mahasiswa dan organisasi Advokasi Rakyat untuk Nusantara (ARUN) untuk memperkenalkan model “Tata Kelola 10 Ribu”. Sistem tersebut disiapkan untuk memperkuat transparansi pengelolaan sekaligus mengintegrasikan UMKM ke rantai pasok pangan program MBG.

Ketua UKM IKM Nusantara Chandra Manggih Rahayu mengatakan, pelibatan UMKM dilakukan agar program MBG tidak berjalan eksklusif dan hanya berorientasi pada distribusi bantuan pangan.

“Kami menempatkan UMKM sebagai pilar utama. Tujuannya, agar program ini tidak hanya memperbaiki kualitas SDM, tetapi juga menjadi stimulan bagi ekonomi mikro di daerah,” kata dia, Ahad (24/5/2026).

Selain UMKM, aliansi juga melibatkan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi melalui program riset lapangan dan metode live-in di unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Ketua Yayasan Telaga Kasih Nusantara Linda Kartika Dewi mengatakan, keterlibatan perguruan tinggi diperlukan untuk memastikan implementasi program berjalan efektif hingga tingkat lapangan.

“Kami ingin memastikan standardisasi mutu tidak hanya bagus di atas kertas, tapi teruji di lapangan,” kata Linda, yang juga menjabat sebagai Ketua Srikandi DPP ARUN.

Aliansi MBG Nusantara berencana menggelar focus group discussion (FGD) pada Juni mendatang bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila untuk merumuskan model implementasi ekonomi inklusif dalam program MBG.

Ketua Aliansi Yayasan MBG Nusantara sekaligus Sekjen DPP ARUN Bungas T Fernando Duling mengatakan, program MBG perlu memberi ruang keterlibatan masyarakat dalam aktivitas produksi dan distribusi pangan.

“Semangatnya adalah kebangkitan ekonomi. Rakyat harus terlibat langsung dalam produksi, bukan hanya menjadi konsumen,” kata Nando.

Hingga saat ini, jaringan dapur SPPG Aliansi MBG Nusantara telah tersebar di sejumlah wilayah, antara lain Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Tengah, NTB, hingga Papua Selatan.

Jaringan tersebut dipersiapkan sebagai infrastruktur distribusi pangan sekaligus penggerak ekonomi lokal di sekitar titik operasional program MBG.

Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan MBG telah menyerap 1,28 juta pekerja melalui keberadaan 29.225 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) seluruh Indonesia.

Dalam keterangan resmi di Jakarta, Badan Komunikasi Pemerintah RI menyebutkan, data tersebut sejalan dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada Sidang Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026, Rabu (20/5).

"Dari MBG saja kita sudah buka 1,2 juta lapangan kerja baru di dapur-dapur. Dan kita pastikan pasar terjamin, offtaketerjamin untuk puluhan juta petani, peternak, dan nelayan kita," ujar Presiden Prabowo dalam kesempatan tersebut.

Para pekerja tersebut bertugas menyiapkan makanan bergizi bagi 62,45 juta penerima manfaat yang terdiri dari peserta didik, balita, ibu hamil, ibu menyusui, dan santri.

Namun, dampak ekonomi program MBG tidak hanya berasal dari penyerapan tenaga kerja, tetapi juga melalui keterlibatan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok bahan pangan hingga distribusi makanan.

BGN mencatat, hingga 22 Mei 2026, terdapat 142.387 pemasok yang terlibat dalam program tersebut. Dari jumlah tersebut, sebanyak 59.921 berasal dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), 13.306 dari koperasi, 690 dari Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), 1.410 dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan 157 dari Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma).

Sementara itu, 66.903 pemasok lainnya berasal dari berbagai kategori penyedia bahan pangan dan jasa pendukung lainnya.

BGN menambahkan, program MBG turut menggerakkan ekonomi rakyat dari hulu hingga hilir dengan menciptakan permintaan bahan pangan dalam jumlah besar secara berkelanjutan.

Sebagai contoh, satu SPPG membutuhkan sekitar 200 kg beras per hari atau setara 4,8 ton per bulan untuk memenuhi 3.000 porsi MBG.

Selain itu, satu SPPG juga membutuhkan sekitar 2.800 ekor ayam per bulan, dengan asumsi menu ayam disajikan dua kali dalam sepekan.

BGN juga mencatat bahwa setiap SPPG membutuhkan sekitar 450 liter susu per hari untuk memenuhi 3.000 porsi MBG, dengan masing-masing penerima memperoleh 150 mililiter susu per sajian.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat