JAKARTA — Stabilitas harga bahan bakar minyak (BBM) di tengah tekanan global dinilai menjadi sinyal kebijakan energi yang menjaga daya beli masyarakat. Langkah pemerintah menahan kenaikan harga disebut berdampak langsung pada ketahanan ekonomi domestik.

Kebijakan ini juga dinilai mencerminkan respons pemerintah terhadap gejolak geopolitik yang masih berlangsung.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham mengatakan, kebijakan pemerintah yang tidak menaikkan harga BBM menunjukkan keberpihakan pada masyarakat. Hal itu disampaikan saat menghadiri Silaturrahmi Nasional Ormas Islam dan Halal Bi Halal Idul Fitri 1447 H Majelis Ulama Indonesia di Jakarta, Rabu (15/4/2026).

“Saya melihat bahwa ini adalah pertanda kepemimpinan yang kuat di satu sisi, sekaligus sebagai sebuah kebijakan keberpihakan kepada rakyat,” ujar Idrus.

Ia menilai, di tengah banyak negara yang mengalami kenaikan harga BBM akibat tekanan global, Indonesia mampu menahan harga. “Pemerintah tetap mengambil kebijakan tidak menaikkan harga BBM meskipun tekanan gejolak luar negeri yang demikian luar biasa,” kata Idrus.

Menurut Idrus, kebijakan tersebut tidak hanya ditentukan di level pengambil keputusan, tetapi juga ditopang pelaksanaan di lapangan. Ia menilai peran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia penting dalam memastikan kebijakan berjalan.

“Ada dua peran di sini, yaitu pengambil kebijakan yang visioner dan tegas, serta eksekusi yang berjalan efektif,” kata Idrus.

Idrus menambahkan, stabilitas harga BBM turut menjaga daya beli masyarakat dan menopang kondisi ekonomi nasional. Ia berharap kebijakan tersebut dapat dipertahankan dalam jangka panjang.

Ia juga mengajak masyarakat melihat kebijakan ini secara lebih luas. “Kalau ini adalah nikmat, maka mari kita syukuri. Jangan diingkari. Karena dengan bersyukur, nikmat itu bisa ditambah,” kata Idrus.

Terkait kritik terhadap pemerintah, Idrus menekankan pentingnya penilaian yang objektif. “Pemimpin itu manusia, bukan malaikat dan bukan setan. Maka kita harus jujur melihat, ada kekurangan, tapi juga ada kelebihan yang harus kita akui dan dukung,” ujar Idrus.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebelumnya menegaskan tidak ada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan LPG subsidi di tengah krisis geopolitik Timur Tengah saat ini.

"Pemerintah berupaya agar harga BBM dan LPG subsidi di Indonesia tidak mengalami kenaikan dan kami terus mencari jalan keluar," kata Bahlil, akhir pekan lalu.

Dia mengatakan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa Indonesia harus swasembada energi dan pangan, sehingga sebagai Menteri ESDM ditugaskan untuk mencapai target tersebut.

Bahlil mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai upaya sehingga jumlah impor BBM dan LPG semakin diminimalkan.

"Kita akan berdayakan sumber daya alam yang kita punya, sehingga swasembada energi bisa tercapai," katanya.

Stok nasional dalam kondisi aman, yakni BBM hingga 20 hari ke depan dan LPG hingga 10 hari ke depan, setelah melewati masa krisis dan suplai dipastikan cukup.

Pemerintah berkomitmen tidak menaikkan harga BBM subsidi dan LPG 3 kg untuk menjaga stabilitas ekonomi.

Kebutuhan BBM Indonesia mencapai sekitar 1,5 hingga 1,6 juta barel per hari pada tahun 2024-2026.

Konsumsi ini didominasi oleh bensin sekitar 100 ribu KL/hari dan solar sekitar 111 ribu KL/hari pada 2026.

Produksi domestik BBM hanya berkisar 600 ribu barel per hari, menyebabkan impor tinggi untuk menutup kesenjangan.

Ia mengatakan lebih dari 59 persen kebutuhan BBM nasional dipenuhi dari impor, sebagian besar dari Singapura dan Malaysia.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat