Pekerja melakukan bongkar muat beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur. | Republika/Thoudy Badai

Ekonomi

Stok Beras Melimpah, Pemerintah Siap Hadapi El Nino “Godzilla”

Pemerintah telah mengantisipasi potensi dampak fenomena El Nino.

MAKASSAR — Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan stok beras nasional dalam kondisi aman menghadapi ancaman El Nino ekstrem tahun ini. Pemerintah mengklaim cadangan pangan cukup untuk menopang kebutuhan hingga 11 bulan ke depan.

Amran mengatakan pemerintah telah mengantisipasi potensi dampak fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi pada 2026 dengan memperkuat stok dan produksi. Ia menilai pengalaman menghadapi El Nino sebelumnya menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas pangan nasional.

“Mulai terasa. Katanya kering enam bulan. Tapi sepertinya masih lebih tinggi dulu El Nino yang 2015,” kata Amran di Komplek Gudang Bulog Panaikang, Makassar, Ahad (5/4/2026).

Ia menjelaskan, periode kekeringan akibat El Nino diperkirakan berlangsung sekitar enam bulan. Namun, kondisi tersebut dinilai tidak akan mengganggu ketahanan pangan karena stok beras nasional saat ini berada pada level tertinggi sepanjang sejarah.

Amran menyebutkan stok beras nasional telah mencapai sekitar 4,5 juta ton dan diproyeksikan menembus 5 juta ton dalam 10 hingga 20 hari ke depan. Angka ini disebut sebagai capaian tertinggi sejak Indonesia merdeka.

“Sekarang stok kita tertinggi selama merdeka. Insya Allah 10 sampai 20 hari ke depan itu 5 juta ton,” ujarnya.

Selain cadangan pemerintah, Amran mengatakan terdapat stok beras di sektor perhotelan, restoran, dan katering sebesar 12,5 juta ton. Di sisi lain, potensi produksi dari lahan yang siap panen atau standing crop diperkirakan mencapai 11 juta ton.

Dengan kombinasi tersebut, total ketersediaan beras nasional diperkirakan melampaui 23 juta ton. Jumlah itu dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat dalam jangka panjang.

“Artinya 11 bulan ke depan ini aman. Untuk rakyat Indonesia, stoknya aman,” kata Amran.

Ia menilai kondisi tersebut jauh lebih kuat dibandingkan potensi kekeringan yang hanya berlangsung setengah tahun. Dengan cadangan besar dan produksi yang terus berjalan, risiko gangguan pasokan dapat ditekan.

Pemerintah juga memperkuat strategi melalui optimalisasi irigasi dan pompanisasi untuk menjaga produktivitas selama musim kering. Program tersebut ditargetkan mampu menghasilkan tambahan produksi minimal 2 juta ton per bulan.

Jika berlangsung selama enam bulan, tambahan produksi dapat mencapai sekitar 12 juta ton. Amran menilai skenario ini semakin memperkuat ketahanan pangan nasional hingga awal 2027.

“Artinya sampai Maret paling puncak tahun depan aman. Bahkan bisa sampai April,” ujarnya.

Ia menegaskan langkah antisipatif tersebut menjadi bagian dari strategi menghadapi potensi krisis pangan global akibat perubahan iklim dan ketegangan geopolitik. Pemerintah berupaya memastikan Indonesia tidak terdampak signifikan oleh dinamika global tersebut.

Amran juga menyinggung konflik di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Menurutnya, kondisi geopolitik tersebut tidak berdampak langsung terhadap harga pangan dalam negeri.

“Di tengah situasi politik Timur Tengah yang memanas, apakah akan mempengaruhi harga pangan? Alhamdulillah tidak. Kenapa? Berasnya sudah ada,” kata Amran.

Selain beras, pemerintah juga memastikan ketersediaan pupuk dalam kondisi aman. Amran mengatakan stok bahan baku pupuk telah diamankan sejak awal tahun untuk mengantisipasi gangguan pasokan global.

Langkah tersebut dilakukan mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai memiliki kesiapan dalam membaca potensi krisis energi dan pangan. Dengan stok yang mencukupi, pemerintah bahkan membuka peluang ekspor pupuk.

“Awal tahun kita sudah beli stok bahan baku pupuk. Sekarang stok pupuk kita banyak,” ujarnya.

Ia menyebut Indonesia berpotensi mengekspor pupuk urea ke sejumlah negara. Saat ini, terdapat permintaan dari tiga negara yang masih dalam tahap negosiasi.

“Kita akan ekspor urea. Sudah ada tiga negara yang meminta, tapi masih dalam tahap negosiasi,” kata Amran.

Di sisi lain, Amran juga menyoroti lonjakan stok beras di gudang BULOG yang kini mencapai 4,5 juta ton. Ia menilai peningkatan ini mencerminkan percepatan produksi dalam satu tahun terakhir.

“Ini belum pernah terjadi sejak republik ini berdiri,” ujarnya.

Di Sulawesi Selatan, stok beras meningkat dari sekitar 300 ribu ton menjadi lebih dari 700 ribu ton. Secara nasional, angka tersebut melonjak hampir tiga kali lipat dibandingkan periode sebelumnya.

Amran mengaitkan capaian tersebut dengan kebijakan pemerintah yang fokus pada peningkatan produktivitas petani dan optimalisasi lahan. Distribusi pangan juga terus diperkuat untuk menjaga stabilitas pasokan di berbagai daerah.

“Dengan kondisi sekarang, kekeringan enam bulan pun masih bisa kita hadapi. Stok kita kuat,” ujarnya.

Pemerintah juga terus menyalurkan bantuan pangan, termasuk beras kemasan kecil sesuai kebutuhan masyarakat. Upaya ini dilakukan untuk memastikan akses pangan tetap terjaga.

“Kalau rakyat butuh, kita layani,” kata Amran.

Selain sektor pangan, pemerintah mendorong pengembangan energi berbasis biofuel melalui implementasi biodiesel B50. Kebijakan ini diperkirakan mampu mengurangi impor solar hingga 5,3 juta ton dengan memanfaatkan CPO domestik.

Amran mengatakan kebijakan tersebut turut mendorong kenaikan produksi dan ekspor CPO nasional. Dampaknya dirasakan langsung oleh petani melalui peningkatan harga dan aktivitas ekonomi di desa.

“Kalau ekonomi di desa bergerak, semua petani-petani Indonesia bergerak untuk meningkatkan produktivitas dan produksi. Sekarang beras aman, pangan. Konsumsi kita pangan itu 60-70 persen, tambah sayur, ikan,” ujarnya.

Ia juga mendorong pengembangan energi alternatif seperti etanol berbasis singkong dan tebu. Menurutnya, potensi sumber daya tersebut dapat memperkuat posisi Indonesia di sektor pangan, energi, dan air.

“Kalau semua ini kita kelola dengan baik, Indonesia bisa menjadi negara super power,” katanya.

Di tengah tantangan global, Amran meminta pelaku usaha menjaga stabilitas harga input pertanian seperti pestisida. Ia mengingatkan agar kenaikan harga tetap wajar dan tidak membebani petani.

“Kami minta kenaikannya wajar saja, sekitar 5 sampai 10 persen. Jangan membebani petani,” katanya.

Pemerintah juga mulai mendorong hilirisasi beras untuk mengurangi ketergantungan impor produk turunan. Salah satunya melalui pengolahan beras menjadi menir dan tepung dalam negeri.

“Janganlah impor menir. Terus gimana caranya? Saya gilingkan. Ini beras bagus, ini aku menir-kan selesai, kan? Yang penting beras, kan? Jadi yang impor beras, apa namanya, menir itu, pecah. Nah, aku pecahkan, giling, kembali,” katanya.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat