JAKARTA — Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 mencatat defisit Rp135,7 triliun hingga akhir Februari 2026. Nilai tersebut setara 0,53 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dan meningkat tajam dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Kementerian Keuangan mencatat pada Februari 2025 defisit APBN hanya Rp30,7 triliun atau sekitar 0,13 persen terhadap PDB.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, peningkatan defisit terjadi karena pemerintah mempercepat realisasi belanja sejak awal tahun untuk mendorong aktivitas ekonomi. “Memang APBN didesain untuk defisit. Sekarang kami mendorong belanja lebih merata sepanjang tahun supaya dampaknya terhadap perekonomian lebih terasa,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2026 di Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Hingga akhir Februari 2026, realisasi pendapatan negara mencapai Rp358 triliun atau tumbuh 12,8 persen secara tahunan. Pendapatan tersebut berasal dari penerimaan pajak Rp245,1 triliun, kepabeanan dan cukai Rp44,9 triliun, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp68 triliun.

Pertumbuhan pendapatan terutama ditopang oleh penerimaan pajak yang meningkat signifikan. Secara tahunan, penerimaan pajak tercatat tumbuh hingga 30,4 persen.

Namun, penerimaan dari kepabeanan dan cukai serta PNBP masih mengalami kontraksi masing-masing sebesar 14,7 persen dan 11,4 persen. Penurunan ini dipengaruhi fluktuasi harga komoditas global serta dinamika produksi industri.

Di sisi lain, realisasi belanja negara mencapai Rp493,8 triliun atau meningkat 41,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Belanja tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp346,1 triliun dan transfer ke daerah Rp147,7 triliun.

Belanja pemerintah pusat mencakup belanja kementerian dan lembaga Rp155 triliun serta belanja nonkementerian/lembaga Rp191 triliun. Purbaya mengatakan percepatan belanja dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mempercepat pergerakan ekonomi sejak awal tahun.

“Belanja diarahkan untuk mendukung program prioritas pemerintah, menjaga daya beli masyarakat, serta mendorong aktivitas ekonomi sejak awal tahun,” kata Purbaya.

Di tengah kondisi fiskal tersebut, pemerintah juga mewaspadai meningkatnya ketidakpastian global akibat konflik di Timur Tengah. Ketegangan geopolitik, termasuk potensi penutupan Selat Hormuz, dinilai dapat mengganggu pasokan energi global dan memicu lonjakan harga minyak.

Purbaya mengatakan ketidakpastian tersebut mulai tercermin di pasar keuangan internasional melalui meningkatnya sentimen penghindaran risiko. Investor global cenderung memindahkan dana ke aset yang dianggap lebih aman.

“Ketidakpastian ini terlihat dari meningkatnya sentimen risk off di pasar keuangan global, ditandai volatilitas yang tinggi pada indeks pasar seperti VIX dan MOVE, penguatan dolar AS, serta kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat,” kata Purbaya.

Menurut dia, gejolak tersebut dapat merambat ke perekonomian Indonesia melalui beberapa jalur, mulai dari perdagangan hingga pasar keuangan.

Dari sisi perdagangan, kenaikan harga minyak berpotensi meningkatkan biaya impor energi. Kondisi ini dapat menekan surplus neraca perdagangan sekaligus memengaruhi neraca pembayaran Indonesia.

Sementara dari sisi pasar keuangan, ketidakpastian global berpotensi memicu aliran modal keluar dari pasar domestik. Kondisi tersebut dapat menekan pasar saham, pasar obligasi, serta nilai tukar rupiah.

“Dari jalur pasar keuangan, ketidakpastian global bisa memicu capital outflow, menekan pasar saham dan obligasi, serta meningkatkan biaya pendanaan,” kata Purbaya.

Dari sisi fiskal, pemerintah menyiapkan APBN sebagai penyangga utama untuk meredam dampak gejolak global terhadap perekonomian nasional. Namun konflik geopolitik juga berpotensi meningkatkan beban subsidi energi serta biaya bunga utang pemerintah.

Di sisi lain, Indonesia masih memiliki peluang tambahan penerimaan dari lonjakan harga komoditas ekspor seperti batu bara, nikel, dan minyak sawit mentah (CPO).

“APBN akan tetap dijaga prudent agar respons kebijakan tetap terukur, sehingga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat tetap terjaga,” kata Purbaya.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat