JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengkaji perubahan skema penyaluran subsidi energi langsung kepada masyarakat penerima bantuan. Dengan mekanisme baru, subsidi tidak lagi disalurkan melalui perusahaan pelat merah atau BUMN.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Andin Hadiyanto menilai, desain subsidi yang optimal memang langsung diberikan kepada penerima atau masyarakat membutuhkan. Hanya saja, tantangan terbesar yang akan dihadapi adalah akurasi data. "Basis datanya harus lebih baik dan lengkap," ujar Andin dalam telekonferensi bersama wartawan di Jakarta, Rabu (8/4).

Meski tidak mudah melakukan reformasi subsidi, Andin menuturkan, perubahan skema subsidi energi akan membuat kebijakan subsidi ke depan semakin efisien. Dia menyampaikan, orang-orang yang mendapatkan subsidi adalah mereka yang memang berhak. Dampak berikutnya, anggaran belanja pemerintah dapat lebih hemat dan bisa dialokasikan untuk kepentingan lain yang juga berdampak besar kepada masyarakat membutuhkan.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani menuturkan, pihaknya sudah berdiskusi dengan Kementerian BUMN maupun pihak terkait lainnya mengenai skema subsidi baru ke depan. Saat ini, pemerintah sedang melakukan kajian mendalam. Menurut Askolani, perubahan skema ini tidak hanya untuk jangka pendek, tetapi jangka panjang.

"Sehingga, harus kami yakini, kami tidak boleh terburu-buru. Harus betul-betul solid dan komprehensif untuk melakukan perubahan,\" ujar Askolani dalam kesempatan yang sama.

Askolani menjelaskan, pemerintah akan segera membahas rencana perubahan skema subsidi energi dalam sidang kabinet. Dia berharap, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa membuat keputusan segera dan dituangkan dalam dokumen pemerintah.

Askolani menambahkan, pemerintah memiliki mekanisme tersendiri untuk mengkaji rencana perubahan skema subsidi yang tidak disebutkan secara terperinci. Namun, ia menyebutkan, salah satu faktor yang menjadi dasar kajian adalah kejadian dalam penanganan pandemi virus korona baru atau Covid-19 saat ini.

Menurut Askolani, penanganan Covid-19 yang sekarang dilakukan bisa menjadi bahan pembelajaran secara komprehensif untuk merancang kebijakan ke depannya. "Ini bisa menjadi pijakan untuk reformasi pada tahun-tahun ke depan. Tidak hanya subsidi, juga kebijakan di bidang kesehatan, jaring pengaman sosial, dan perlindungan UMKM," katanya.

Sebelumnya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendukung implementasi penyaluran subsidi energi langsung ke masyarakat yang membutuhkan. Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan, pemerintah akan menerapkan kebijakan subsidi energi yang baru ke depan. Erick mengatakan, subsidi listrik, BBM, dan LPG nantinya akan langsung disalurkan kepada masyarakat dan tidak lagi melalui BUMN.

Dia mengakui, keputusan ini diambil seusai rapat antara dirinya, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri ESDM Arifin Tasrif saat membahas kebijakan energi ke depan. Erick menyampaikan, kebijakan ini akan diumumkan oleh Menkeu pada pertengahan tahun ini atau paling lambat awal 2021.

"Kita sudah rapat dengan Menkeu dan Menteri ESDM mengenai kebijakan energi ke depan dan prioritas dari subsidi. Kebijakan ke depan kita ingin perusahaan BUMN tidak terima subsidi. Subsidinya biar langsung ke rakyat," ujar Erick, pekan lalu.

Erick menyebut, kebijakan ini mendorong BUMN untuk lebih fokus dalam peningkatan kinerja perusahaan. Erick juga berharap kebijakan subsidi langsung ke rakyat mampu mencegah upaya window dressing di bursa saham. \"Ini bagian dari transparansi supaya perusahaan BUMN benar-benar menjadi korporasi yang memikirkan korporasi dan bagian mengubah paradigma pimpinan direksi BUMN," ucap Erick.

Tak hanya subsidi pada sektor BUMN energi, Erick juga tengah mengkaji kebijakan serupa untuk sektor pertanian. Erick mengaku akan melakukan pembahasan dalam satu-dua pekan ke depan terkait penyaluran subsidi pupuk. Seperti subsidi energi, nantinya subsidi pupuk tak lagi disalurkan lewat BUMN, tapi langsung ke rakyat.

"Terus terang, yang akan kita pelajari pupuk. Kementerian BUMN sekarang akan pelajari pupuk, kita akan ada rapat khusus mengenai pupuk supaya kita bisa pastikan. Kita juga ada koordinasi dengan kementerian lain," kata Erick. n

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat