JAKARTA -- Pemerintah menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah petani. Kebijakan tersebut ditempuh dengan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Pembelian Pemerintah untuk Gabah atau Beras.

Berdasarkan salinan beleid tersebut, HPP gabah kering panen (GKP) dengan kualitas kadar air maksimal 25 persen dan kadar hampa/kotoran maksimal 10 persen naik menjadi Rp 4.200 per kilogram (kg) di tingkat petani dan Rp 4.250 per kg di tingkat penggilingan.

Selanjutnya, HPP gabah kering giling (GKG) kadar air maksimal 14 persen dan kadar hampa/kotoran 3 persen dihargai Rp 5.250 per kg di penggilingan serta Rp 5.300 per kg di gudang Perum Bulog. Untuk HPP beras sebesar Rp 8.300 per kg di gudang Perum Bulog. Dengan syarat, kadar air beras maksimal 14 persen, butir patah maksimal 20 persen, kadar menir paling tinggi 2 persen dan derajat sosoh paling sedikit 95 persen. 

Sebelumnya, HPP gabah dan beras diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015. HPP GKP tingkat petani dan penggilingan masing-masing Rp 3.700 per kg dan Rp 3.750 per kg. Sementara, GKG di penggilingan sebesar Rp 4.600 per kg dan di gudang Bulog Rp 4.650 per kg. Sementara harga beras di Bulog dihargai Rp 7.300 per kg.

Buruh tani memanen tanaman padi yang terserang hama wereng di areal persawahan Dusun Gondang, Desa Mojokrapak, Kecamatan Tembelang, Jombang, Jawa Timur, Kamis (26/3/2020). - (ANTARA FOTO)

SHARE    

Harga acuan tersebut digunakan oleh Perum Bulog sebagai stabilisator harga pangan untuk melakukan penyerapan gabah petani dan penjualan beras.

Sekretaris Perusahaan Bulog Awaluddin Iqbal mengatakan, Permendag 24 Tahun 2020 akan menjadi landasan baru bagi Bulog untuk melakukan pembelian dari petani. Khususnya dalam melaksanakan penugasan pemerintah untuk melakukan penyerapan gabah dan pengadaan beras.

"Benar, kita mulai menggunakan aturan itu untuk menjalankan penugasan pemerintah menyerap gabah," kata Awaluddin kepada Republika, Senin (30/3).

 

Benar, kita mulai menggunakan aturan itu untuk menjalankan penugasan pemerintah menyerap gabah.

SHARE    

Awaluddin menyampaikan, dengan diubahnya acuan harga pembelian pemerintah tersebut, akan ada penghitungan ulang untuk penggantian selisih biaya pengadaan. Sebab, sesuai aturan yang ada, pemerintah tidak mengganti seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Bulog dalam melakukan penyerapan gabah maupun beras. Pemerintah hanya mengganti selisih antara biaya yang dikeluarkan oleh Bulog dan harga jual dari Bulog.

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Musdhalifah Machmud mengatakan, kenaikan perlu dilakukan untuk menyesuaikan harga gabah di pasaran. "Harga gabah sebelumnya sudah lima tahun belum diperbarui, jadi harus disesuaikan dengan perkembangan yang ada," kata Musdalifah.

Ia menjelaskan, besaran kenaikan acuan harga gabah sudah diperhitungkan berdasarkan saran dari kementerian dan lembaga teknis. Termasuk, Perum Bulog sebagai BUMN Pangan yang ditugaskan untuk melakukan penyerapan gabah petani.

Sejumlah pekerja memanen padi di area persawahan Desa Hutabohu, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo, Selasa (24/3/2020). - (ANTARAFOTO)

SHARE    

"Sudah diputuskan dalam rakortas Kemenko Perekonomian dan itu berdasarkan saran semuanya," katanya.

Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) Said Abdullah menilai, kebijakan tersebut sudah dinantikan sejak lama. Sebab, rata-rata harga gabah sudah berada pada rentang Rp 4.000 hingga Rp 5.000 per kg di tingkat petani.

"Keputusan ini cukup tepat dan juga dibuat menjelang panen raya padi bulan depan," katanya.

Menurut dia, dampak positif dari dinaikkannya HPP gabah akan membuat Bulog sebagai penyerap bisa lebih leluasa dan memiliki daya saing ketika berhadapan dengan penggilingan swasta yang juga menyerap gabah. Penguatan cadangan pangan, terutama beras, harus dilakukan untuk menjaga stabilitas harga di pasar. Terlebih, adanya situasi pandemi Covid-19 menuntut stabilitas harga tetap terjaga terutama komoditas beras.

Said memperkirakan, kenaikan harga acuan berpotensi mengerek harga beras di hilir. Namun, dia meyakini Bulog dapat melakukan intervensi mengingat cadangan beras Bulog yang saat ini lebih kuat. "Di saat situasi seperti ini, selain daya beli masyarakat yang rendah, tentunya petani juga harus diperhatikan. Saya rasa kenaikan harga ini sekaligus membantu petani kita," tuturnya. n 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat