JAKARTA – Kementerian Perdagangan (Kemendag) meminta importir untuk segera menggelontorkan stok bawang putih. Menurut Kemendag, pergerakan harga bawang putih di Indonesia menjadi liar, terutama setelah penyebaran virus korona dari Cina. Dia mencontohkan, harga bawang putih di Ambon bisa melonjak mencapai Rp 60 ribu per kilogram (kg) dari harga normal sebesar Rp 35 ribu per kg.

"Maka terus terang, berdasarkan data tersebut, kami panggil importir yang masih pegang barang. Kami ancam kalau tidak keluarkan (stok bawang putih) kita tindak dengan Satgas Pangan," ujar Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Suhanto kepada wartawan di Jakarta, Jumat (6/3). 

Suhanto menjelaskan, komoditas seperti bawang putih dan gula mengalami kenaikan harga, terutama di Indonesia bagian timur. Kenaikan itu terjadi seiring dengan kemunculan virus korona. "Kemudian, dikembangkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Seolah-olah komoditas tersebut tidak akan dilakukan importasi oleh kementerian," kata Suhanto.

Menurut Suhanto, terdapat oknum pelaku usaha yang menyimpan barangnya dengan harapan jika stok bahan pokok berkurang harga akan naik. Dia mengatakan, pelaku usaha tersebut memahami 90 persen kebutuhan bawang putih masih diimpor dari Cina. "Sehingga, dengan info korona, seolah-olah tidak ada pergerakan bawang putih dari daratan Cina ke daratan lain. Per akhir Desember, Kemendag baru mengeluarkan izin impor bawang putih," kata Suhanto. 

Para importir, kata dia, menginformasikan perlu waktu 10 hari hingga bawang putih sampai ke dalam negeri. "Jadi paling lambat dua minggu, barang sudah akan masuk pasar," ujar Suhanto. 

Jelang Ramadhan, kata dia, dinas perdagangan di daerah dan jajarannya akan mengawal ketersediaan komoditas tersebut. Sore ini, lanjut Suhanto, Kemendag juga akan memanggil seluruh importir untuk meminta komitmen penugasan importasi supaya barang tersebut dikirimkan dengan mempertimbangkan harga eceran tertinggi (HET) yang berlaku.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana mengatakan, telah menerbitkan surat persetujuan impor (SPI) bawang putih sebanyak 34.825 ton hingga awal bulan ini. Penerbitan SPI bawang putih terus diproses sesuai permohonan para importir yang diterima Kemendag.

Indrasari mengaku, dalam waktu dekat belum ada SPI bawang putih yang akan kembali diterbitkan. Menurut dia, Kemendag memperhitungkan kebutuhan di dalam negeri dan kesesuaian dengan rekomendasi yang terbit.

"Jadi begini, setelah importir mendapatkan RIPH (rekomendasi impor produk hortikultura) dari Kementan, mereka harus tetap mengajukan SPI ke Kemendag," kata Indrasari.

Kementerian Pertanian sebelumnya menyatakan telah menerbitkan RIPH bawang putih sebanyak 103 ribu ton. Indrasari mengatakan, para importir harus melapor kembali kepada Kemendag untuk bisa mendapatkan SPI. Tanpa melapor atau mengajukan SPI, Kemendag tidak akan memproses SPI sesuai angka RIPH. "Kalau ada permohonan, pasti kita terbitkan," tuturnya.

Sementara itu, Perkumpulan Pelaku Usaha Bawang Putih dan Sayuran Umbi Indonesia (Pusbarindo) meminta Kemendag untuk segera menerbitkan SPI bawang putih sesuai besaran RIPH yang telah diterbitkan Kementan.

Ketua Pusbarindo Valentino menjelaskan, dari total RIPH yang telah diterbitkan Kementan 103 ribu ton pada 7 Februari 2020, Kemendag baru menerbitkan SPI sebanyak 25,8 ribu ton pada 26 Februari 2020.

"Diperlukan waktu 19 hari untuk pelaku usaha mendapatkan izin impor. Itu pun jumlahnya selalu tidak sesuai dengan rekomendasi," kata Valentino.

Valentino menjelaskan, dari total izin impor itu, hanya satu anggota Pusbarindo yang mendapatkan SPI dengan alokasi 800 ton atau sekitar 3 persen dari total volume dalam SPI.

Padahal, Valentino mengatakan, para importir yang selama ini tergabung dalam Pusbarindo merupakan perusahaan yang patuh dalam melakukan wajib tanam bawang putih di dalam negeri sesuai regulasi pemerintah. Sejauh ini, terdapat 56 perusahaan anggota Pusbarindo, 25 di antaranya merupakan importir aktif.

"Selama ini, Pusbarindo selalu bersama pemerintah mengatasi gejolak harga. Maka, kami memohon agar pemerintah memperhatikan anggota kami," tuturnya. n ed: ahmad fikri noor

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat