JAKARTA — Fraksi Islam di DPR belum sependapat jika Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dibubarkan sebagaimana rekomendasi Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VII. Empat fraksi Islam, seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai, keberadaan BPIP masih dibutuhkan.

Sekretaris Fraksi PPP DPR Achmad Baidowi menuturkan, BPIP saat ini masih diperlukan, khususnya dalam membumikan Pancasila kepada masyarakat. Namun, ia berpesan agar BPIP melaksanakan tugas itu dengan visi, misi, dan program yang jelas. "Yang dibutuhkan saat ini adalah konsep dan aplikasi membumikan Pancasila. Bukan pernyataan-pernyataan," ujar sosok yang akrab disapa Awi tersebut, Senin (2/3).

Awi mengingatkan, agar BPIP menjadi lembaga yang menjadi pemersatu lewat Pancasila. Bukan lembaga yang justru menimbulkan polemik di masyarakat lewat pernyataan kontroversial. "BPIP harus menjadi figur simbol pemersatu, yang sebaiknya menghindari polemik," ujarnya. Khusus bagi Kepala BPIP Yudian Wahyudi, fraksi partai berlambang Ka'bah meminta untuk lebih berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan. 

Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid bahkan menganggap rekomendasi KUII untuk pembubaran BPIP dinilai kurang bijak. "Apa yang kurang dari BPIP, diberikan solusi perbaikannya. Kurang bijak kalau bubar (dibubarkan)," kata Jazilul kepada Republika, Senin (2/3).

Wakil ketua MPR tersebut berpandangan BPIP masih diperlukan untuk penguatan Ideologi Pancasila. Ia lebih sepakat yang harus dievaluasi bukan lembaganya, melainkan kepala BPIP Yudian Wahyudi. "Ketua BPIP harus dievaluasi, bisa kerja nggak sih," ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Ketua DPP PKB Yaqut Cholil Qoumas. Ia mempertanyakan alasan rekomendasi tersebut. "Apa alasan pembubaran BPIP? Apa karena statement ketuanya yang sering kontroversial? Kenapa mau ambil tikus harus bakar lumbung," kata dia. Anggota fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Daulay Partaonan mengingatkan agar orang-orang yang ada di dalam BPIP bekerja sesuai dengan tupoksinya.

Pergantian 

Ia berpandangan perlu dibedakan antara pernyataan seseorang dengan pernyataan lembaga. Menurut dia, lembaga tidak boleh dijadikan sebagai sumber kontroversi. Jangan sampai kesalahan seseorang malah justru dilimpahkan ke lembaga. "Karena itu, polemik yang terjadi belakangan, itu adalah murni polemik akibat pembicaraan para pengurusnya yang tidak profesional. Itu yang perlu dievaluasi," ujarnya.

Ia berpandangan, rekomendasi kongres umat Islam sebaiknya diarahkan kepada orang-orang yang bekerja di BPIP. Selain itu, wakil ketua Fraksi PAN tersebut menyarankan agar kongres umat Islam mendesak Presiden Jokowi untuk melakukan pergantian kepala BPIP. "Saya kira, Presiden pasti akan mendengar aspirasi kongres umat Islam tersebut. Yang penting, disampaikan secara jelas dan terang. Termasuk keberatan-keberatan mereka terkait dengan polemik yang ada seputar BPIP belakangan ini," kata Saleh.

Wakil Ketua Fraksi PKS di MPR Almuzzammil Yusuf meminta Presiden Joko Widodo untuk memberhentikan Kepala BPIP Yudian Wahyudi. Menurut dia, Yudian telah mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang justru membuat polemik di masyarakat. Lewat pernyataan yang menyebut agama adalah musuh Pancasila, ia menilai, Yudian tidak tepat menjadi kepala BPIP. Sebab, agama dan Pancasila adalah hal yang saling berkesinambungan.

"Arah kebijakan bangsa mengaktualisasikan nilai-nilai agama dan budaya luhur bangsa dalam kehidupan pribadi keluarga masyarakat bangsa dan negara," ujar Almuzzammil. Menurut dia, BPIP masih diperlukan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda. Namun, sosok Yudian bukanlah sosok yang tepat untuk mengisi posisi tersebut.

Sementara itu, Wakil Ketua BPIP Hariyono tak mempersoalkan desakan pembubaran lembaganya yang datang dari KUII. Menurut dia, BPIP akan tetap fokus pada tugas dan fungsinya dalam bekerja. "Itu sah-sah sajalah dalam negara demokrasi. Karena kami sebagai orang BPIP tidak punya kewajiban untuk menjawabnya secara lisan atau verbal. Tapi, kami fokus pada tugas dan fungsi BPIP," ujar Hariyono di Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat, Senin (2/3).

Menurut dia, kebebasan berpendapat merupakan hak setiap komunitas yang ada di seluruh Indonesia, termasuk KUII. Hariyono juga tak mempersoalkan dorongan KUII untuk mengembalikan penafsiran Pancasila ke MPR. Ia mengatakan, hal tersebut sah-sah saja. Namun, ia menilai, pengaktualisasian dan penyosialisasian nilai-nilai Pancasila bukan hanya tugas lembaga legislatif. "Itu tafsirnya pada mereka. Sekarang MPR itu lembaga eksekutif atau bukan? Gitu aja. Sementara aktualisasi, sosialisasi nilai-nilai Pancasila itu tugasnya eksekutif saja atau legislatif saja,” kata Hariyono. N nawir arsyad akbar ed: agus raharjo

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat