JAKARTA -- Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) mengungkap sejumlah permasalahan dalam penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) karena tidak sesuai ketentuan. Permasalahan itu diketahui dari hasil monitoring dan evaluasi (monev) penyaluran KUR di 23 provinsi di Indonesia dengan melibatkan total responden sebanyak 1047 debitur KUR dan 182 penyalur KUR.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop, Yulius, mengatakan bahwa dari hasil monev ditemukan beberapa pelanggaran atau ketidaksesuaian di lapangan. Pertama, terdapat debitur KUR mikro dan KUR supermikro dengan plafon sampai Rp 100 juta yang dikenakan agunan tambahan.

Kedua, terdapat KUR kecil dengan plafon di atas Rp 100 juta sampai Rp 500 juta yang dikenakan agunan tambahan tidak wajar. Nilainya melebihi dari jumlah akad yang diterima.

Ada pula nasabah penerima KUR yang dananya tidak sepenuhnya digunakan untuk modal usaha. "Ada sebagian yang digunakan juga untuk keperluan lainya, seperti merenovasi rumah, beli kendaraan, dan lainnya," ujar Yulius dalam seminar nasional hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan KUR di gedung Kemenkop, Jakarta, Selasa (21/11/2023).

Seorang pekerja menyiapkan pesanan katering di Perumahan Limus Pratama Regency, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (22/10/2022).- (ANTARA FOTO/ Darryl Ramadhan)

SHARE    

Temuan berikutnya, yaitu terdapat dana KUR yang diendapkan oleh bank, yaitu dengan cara diblokir atau ditahan beberapa bulan untuk menjamin. Kemudian, terdapat debitur KUR yang pada saat menerima kreditnya pernah atau sedang menerima kredit lainnya.

"Maka harapan kami agar pada kegiatan ini dapat menjadi ikhtiar kita mewujudkan penyaluran KUR yang tepat sasaran. Sehingga berdampak pada naik kelasnya UMKM Indonesia," ujar dia.

Sebagai informasi, target atau plafon KUR Tahun 2023 sebesar Rp 297 triliun. Sementara, realisasi penyaluran KUR sampai 20 November tahun ini berdasarkan data SIKP sebesar Rp 218,40 triliun atau sebesar 73,54 persen dari target.

Kemenkop UKMM akan memberlakukan sanksi kepada penyalur KUR yang terbukti melakukan pelanggaran. Saat ini, kementerian sedang menghitung siapa saja yang melanggar.

"Sedang kita hitung yang melanggar. Belum dapat kita (jumlah pelanggarnya)," ujar Yulius.
 
Ia menyebutkan, sanksi yang akan dikenakan meliputi pencabutan subsidi bunga. Maka, penyalur KUR tersebut tidak mendapatkan subsidi lagi.

"KUR itu kan bunganya enam persen. Padahal kalau pinjam di bank bunganya bisa sekitar 15 sampai 20 persen, selebihnya itu pakai subsidi bunga," kata Yulius.

Terkait realisasi KUR, Yulius menyebut penyaluran KUR tahun ini melambat. Perlambatan itu terlihat dari data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) yang mencatat, penyerapan KUR baru mencapai Rp 218,40 triliun per 20 November 2023 atau sekitar 73,54 persen.

Seorang pelaku UMKM menunjukkan berkas nomor induk berusaha (NIB) yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo di Gedung Olah Raga (GOR) Toware, Distrik Waibu, Sentani, Jayapura, Papua, Rabu (31/8/2022). Presiden membagikan 2.700 NIB agar para pelaku UMKM semakin mudah mengakses kredit usaha rakyat (KUR) untuk menambah permodalan. - (ANTARA FOTO/Gusti Tanati)

SHARE    

Kemenkop UKM pesimistis penyaluran KUR 2023 bisa menembus target. Apalagi, tidak sampai dua bulan lagi, tahun akan berganti.

"Sepertinya tidak ercapai (target KUR) tapi kita berusaha. Paling tidak bisa mencapai 80 persen (penyaluran KUR), karena tahun ini tinggal sebulan lagi," ujar dia.

Perlambatan penyaluran KUR atau tidak tercapainya target KUR pada 2023 karena ada persoalan administrasi. Setelah masalah itu selesai, barulah pemerintah kembali menggenjot penyerapan dana KUR.
 
"Masalah (administrasi) itu terkait mendiskusikan soal berapa subsidi bunga yang kita sampaikan. Ini masih didiskusikan cukup lama jadi agak terlambat," kata dia. 

Meski target KUR tahun ini tidak tercapai, dia melanjutkan, tahun depan target tersebut akan ditingkatkan. Ia tidak menyebutkan angka pastinya, tapi kata dia, mencapai Rp 300 triliun.

"Saya lupa (target) lebih tinggi. Masih didiskusikan," ujarnya.

Guna mengantisipasi perlambatan penyaluran KUR tahun depan, Yulius menjelaskan, pemerintah akan memperbaiki proses administrasinya, lalu semakin mendorong sosialisasi.

"Karena banyak kejadian, kita sudah ngomong berkali-kali, tapi enggak sampai ke masyarakat. Itu kekurangan yang akan kita dorong, kita akan jemput bola," kata Yulius.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menyampaikan bahwa total penyaluran KUR telah mencapai Rp 204,17 triliun per 6 November 2023.

"Dari sisi kuantitas, total penyaluran KUR per 6 November 2023 tercatat sebesar Rp204,17 triliun atau 68,74 persen dari target 2023 Rp 297 triliun dan telah diberikan kepada 3,67 juta debitur," kata Menko Airlangga.

Perajin menata produk boneka rajut buatannya di salah satu gerai dalam kegiatan bertajuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Vaganza 2022 di Gedung Samanta Krida, Malang, Jawa Timur, Selasa (27/9/2022).  - (ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto)

SHARE    

Kuantitas penyaluran KUR tersebut diikuti peningkatan kualitas yang tecermin dari capaian penyaluran di sektor produksi sebesar 55,8 persen, lalu dominasi penerima baru KUR yang mencapai 79 persen dari total penerima KUR, dan keberhasilan graduasi debitur KUR yang mencapai 52 persen debitur yang naik kelas.

Dari sisi penguatan pembiayaan UMKM, Airlangga menjelaskan bahwa KUR menjadi salah satu instrumen penting peningkatan kredit UMKM nasional. Pemerintah telah memberikan subsidi bunga sehingga suku bunga atau margin KUR tergolong rendah dan syarat agunan tambahan KUR juga dipermudah. Bahkan sebagai bentuk dukungan pemberdayaan UMKM, agunan tambahan bagi KUR sampai dengan Rp 100 juta tidak lagi diperlukan.

Menurut Airlangga, perusahaan penjaminan menjadi salah satu pemeran utama dalam pelaksanan program KUR sejak 2007, dan sampai 2023 telah terdapat 12 perusahaan penjaminan yang terdiri dari perusahaan penjamin pusat dan perusahaan penjamin daerah.

Adapun kontribusi penjamin KUR tersebut tecermin dari jumlah KUR yang dijaminkan. Sampai Agustus 2023, jumlah KUR yang telah dijaminkan mencapai Rp 1.542 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 45,3 juta. Nilai penjaminannya mencapai Rp 1.080 triliun dengan klaim yang dibayar sebesar Rp 22,8 triliun.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat