Oleh AMRI AMRULLAH

MOSKOW -- Pengetetatan terhadap aktivitas LGBT kembali dilakukan oleh Rusia. Kementerian Kehakiman Negeri Beruang Merah itu telah mengajukan mosi kepada Mahkamah Agung untuk melarang kegiatan yang mereka sebut gerakan publik LGBT internasional sebagai tindakan dari kelompok ekstremis.

Tidak jelas apakah pernyataan kementerian tersebut merujuk pada komunitas LGBT secara keseluruhan atau organisasi tertentu. Dikatakan bahwa gerakan tersebut telah menunjukkan tanda-tanda aktivitas ekstremis, termasuk menghasut perselisihan sosial dan agama.

Parade kaum LGBT di London pada Juli 2022. - (James Manning/PA via AP)

SHARE    

Larangan ini dapat membuat aktivis LGBT rentan terhadap tuntutan pidana. Label ekstremis telah digunakan di masa lalu oleh pihak berwenang Rusia untuk melawan organisasi hak asasi manusia dan kelompok-kelompok oposisi seperti Yayasan Anti-Korupsi Alexei Navalny.

Pengadilan tinggi akan memeriksa mosi tersebut pada tanggal 30 November. Larangan tersebut akan membuat organisasi LGBT tidak mungkin beroperasi dan membuat para aktivis dan karyawannya berisiko dituntut secara pidana, demikian dikutip oleh Moscow Times yang mengutip salah satu dari sedikit aktivis LGBT yang masih berada di Rusia."Pada dasarnya, ini akan menyebabkan penuntutan pidana hanya berdasarkan orientasi atau identitas seseorang."

 

Pada dasarnya, ini akan menyebabkan penuntutan pidana hanya berdasarkan orientasi atau identitas seseorang.

 

 

SHARE    

Para analis berpendapat bahwa langkah ini merupakan langkah populis yang dirancang untuk memenangkan suara menjelang pemilihan presiden tahun depan. Vladimir Putin secara luas diperkirakan akan mencalonkan diri untuk masa jabatan kelima sebagai presiden, meskipun ia belum secara terbuka menyatakan pencalonannya.

Rusia di bawah kepemimpinan Putin telah menindak aktivisme LGBT, yang dianggapnya sebagai bagian dari serangan Barat terhadap "nilai-nilai tradisional Rusia". Kampanye ini dipercepat setelah invasi ke Ukraina pada Februari 2022.

Undang-undang yang disahkan pada Desember lalu melarang propaganda hubungan seksual non-tradisional di antara semua kelompok umur. Ini adalah perluasan dari undang-undang tahun 2013 yang ditujukan untuk anak di bawah umur.

Undang-undang ini mengkategorikan penggambaran hubungan sesama jenis di media massa atau iklan di bawah payung yang sama dengan mendistribusikan pornografi, mempromosikan kekerasan, atau memicu ketegangan ras, etnis, dan agama.

Presiden Rusia Vladimir Putin- (AP Photo/Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin)

SHARE    

Rusia memperketat undang-undang anti-LGBT tahun lalu, yang memungkinkan pihak berwenang untuk mendenda setiap individu atau organisasi yang terbukti mempromosikan homoseksualitas di depan umum, online, atau dalam film, buku, atau iklan.

Operator layanan seluler dan streaming media di Rusia, Vimpelcom, didenda pada Rabu (16/8/2023), karena menyiarkan 'film LGBT' dengan tidak mencantumkan tanda peringkat usia 18+ pada film tersebut, demikian laporan kantor berita Rusia dari ruang sidang di Moskow.

Vimpelcom didenda 1 juta rubel, karena mendistribusikan film "Little Italy", yang berisi adegan LGBT, tanpa label 18+, kantor berita RIA melaporkan. Kinopoisk, yang dimiliki oleh raksasa teknologi Yandex dan situs streaming Ivi, juga didenda karena pelanggaran yang sama dalam beberapa minggu terakhir.

Vimpelcom, yang menyediakan layanan seluler dengan merek Beeline dan mengoperasikan situs streaming Beeline TV di Rusia, tidak menanggapi permintaan Reuters untuk memberikan komentar.

Perusahaan ini tidak mengakui kesalahannya, RIA melaporkan, mengutip perwakilannya di pengadilan. Pengacara Vimpelcom mengatakan bahwa Beeline TV tersedia melalui layanan berlangganan."Setiap pelanggan tahu apa yang mereka pilih dan tonton, tidak ada akses yang meluas," kata pengacara tersebut.

Aktivis pro-LGBT mengibarkan bendera pelangi di Moskow, Rusia, pada 2013. - (AP Photo/File)

SHARE    

Anggota parlemen Rusia berpendapat bahwa undang-undang Rusia diperlukan untuk melindungi masyarakat dari apa yang mereka anggap sebagai "nilai-nilai Barat" yang merosot. Kelompok-kelompok hak asasi manusia mengatakan bahwa undang-undang tersebut dirancang untuk melarang representasi lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) dalam kehidupan publik.

Para pejabat bersikeras bahwa hubungan seksual non-tradisional tidak dilarang di Rusia.Wakil Menteri Kehakiman Andrey Loginov mengatakan pada Senin lalu pada tinjauan PBB mengenai catatan hak asasi manusia Rusia bahwa hak-hak LGBT diabadikan dalam undang-undang. Menurut dia, diskriminasi berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender dilarang. Namun, langkah terbaru ini kemungkinan akan menimbulkan kekhawatiran yang mendalam dalam komunitas yang sudah terancam.

"Para aktivis menghadapi tekanan dari negara, serta dari kelompok-kelompok homofobia dan transfobia, dan sering kali mengalami serangan fisik," tambah pegiat yang tak mau disebutkan namanya itu.

Bos badan amal LGBT Dilya Gafurova, yang telah meninggalkan Rusia, mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa pihak berwenang tidak hanya berusaha untuk menghapus LGBT dari ruang publik. "Mereka ingin melarang kami sebagai kelompok sosial,"ujar dia. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat