Oleh FUJI EP

JAKARTA -- Kementerian Agama mengusulkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1445 H/ 2024 M dengan rata-rata sebesar Rp 105 juta. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Tb Ace Hasan Syadzili mengatakan, akan mendalami, membahas dan menganalisis lebih lanjut terkait BPIH yang diusulkan pemerintah.

"Kami meyakini bahwa masih bisa ada ruang buat kita untuk menurunkan biaya haji (BPIH) yang diusulkan Kementerian Agama tersebut dengan tetap mengedepankan prinsip istitha'ah, mudah-mudahan bisa terjangkau oleh masyarakat," kata Ace kepada Republika, Selasa (14/11/2023).

Sejumlah calon jamaah haji dan umrah melaksanakan manasik haji di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Senin (23/5/2022). Latihan manasik haji tersebut untuk membekali para calon jamaah haji dan umrah terkait pemahaman tata cara pelaksanaan ibadah secara mandiri ketika di tanah suci. Republika/Putra M. Akbar - (Republika/Putra M. Akbar)

SHARE    

Ace mengatakan, biaya perjalanan ibadah haji yang harus dibayar jamaah (Bipih) tetap harus lebih besar daripada nilai manfaat. Dia menegaskan, bagaimanapun yang namanya Bipih menunjukkan kemampuan dari jamaah untuk membayar biaya haji. Karena itu, porsi Bipih harus lebih besar dari nilai manfaat yang berasal dari pengelolaan dana haji.

"Kalau saya menginginkan supaya biaya haji itu, pertama harus lebih besar biaya yang dibayar oleh jamaah, yang kedua kita harus tetap mengedepankan keadilan dalam mendistribusikan nilai manfaat itu, sehingga jangan sampai biaya nilai manfaat bagi masyarakat yang akan berangkat haji tahun depan dimakan oleh jamaah tahun ini itu tidak baik," ujar Ace.

 

Kita harus tetap mengedepankan keadilan dalam mendistribusikan nilai manfaat itu, sehingga jangan sampai biaya nilai manfaat bagi masyarakat yang akan berangkat haji tahun depan dimakan oleh jamaah tahun ini

ACE HASAN SYADZILI

 

SHARE    

Ace mengatakan, hal yang paling penting yakni Bipih bisa terjangkau oleh jamaah haji."Saya sih menghitung memperkirakan antara 55 persen sampai 60 persen (Bipih) yang dibayar oleh jamaah," jelas Ace.

Tidak hanya itu, Ace mengingatkan, pemerintah juga harus memperhatikan bahwa jumlah kuota haji tahun ini jauh lebih besar daripada tahun lalu. Kuota tahun lalu yang berjumlah 221000 orang bertambah menjadi 241.000 orang. Penambahan kuota tersebut dinilai  akan mempengaruhi pengambilan nilai manfaat dari dana haji.

Sebelumnya, Kemenag mengusulkan BPIH 1445 H/ 2024 M dengan rata-rata sebesar Rp 105 juta. Sesuai mekanisme pembahasan biaya haji, usulan ini disampaikan oleh Menag Yaqut Cholil Qoumas kepada DPR dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII di Jakarta, Senin, (13/11/2023).

  ​

Pada 2023, pemerintah mengusulkan BPIH dengan rata-rata sebesar Rp 98.893.909. Setelah dilakukan serangkaian pembahasan melalui Panja BPIH dan peninjauan harga, pada akhirnya disepakati BPIH 2023 rata-rata sebesar Rp 90.050.637, dengan asumsi kurs 1 Dolar AS sebesar Rp 15.150 dan 1 Riyal Arab Saudi sebesar Rp 4.040. Selanjutnya, disepakati biaya Bipih yang dibayar jamaah pada 2023 rata-rata sebesar Rp 49.812.700 (55,3 persen), sedang yang bersumber dari nilai manfaat sebesar rata-rata Rp 40.237.937 (44,7 persen).

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Dirjen PHU Kemenag) Hilman Latief menjelaskan, usulan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2024 yang disampaikan pemerintah ke DPR RI lebih tinggi dibanding biaya haji 2023. Menurut dia, ada sejumlah faktor yang menjadi penyebab, antara lain, kenaikan kurs baik dolar maupun riyal dan penambahan layanan. 

"Biaya haji 2023 disepakati dengan asumsi kurs 1 dolar AS sebesar Rp 15.150 dan 1 riyal Arab Saudi sebesar Rp 4.040. Sementara, usulan biaya haji 2024 disusun dengan asumsi kurs 1 dolar AS sebesar Rp 16.000 dan 1 Arab Saudi sebesar Rp 4.266," kata Hilman melalui pesan tertulis yang diterima Republika, Selasa (14/11/2023).

Calon Jamaal haji asal Kecamatan/Kabupaten Indramayu Dedy Musashi menilai usulan pemerintah terkait BPIH 2024 terlalu tinggi. Dia khawatir biaya tersebut akan memberatkan bagi calon jamaah yang akan berangkat pada tahun depan. Dedy berharap, usulan biaya haji tersebut dikaji kembali dan dibahas bersama antara pemerintah dan DPR. ''Sangat keberatan,'' ujar salah seorang calhaj asal Kecamatan/Kabupaten Indramayu, Dedy Musashi, kepada Republika, Rabu (15/11/2023).

Kuota petugas

Menag Yaqut Cholil Qoumas mengungkapkan pengurangan kuota petugas haji Indonesia menjadi tantangan tersendiri terhadap penanganan jamaah haji lanjut usia (lansia) pada penyelenggaraan ibadah haji 1445 Hijriah/2024 Masehi.

Menag di Jakarta, Senin, mengatakan untuk penyelenggaraan haji tahun depan, Arab Saudi hanya akan memberikan kuota petugas haji Indonesia sebanyak 2.000 orang.Jumlah kuota tersebut berkurang sebesar 50 persen dari sebelumnya mencapai sebanyak 4.200-4.600 orang petugas haji Indonesia."Karena berkurangnya 50 persen jelas menjadi tantangan untuk jamaah lanjut usia Indonesia," kata dia.

  ​

Meski demikian, Yaqut menegaskan bahwa pemerintah akan berupaya secara maksimal untuk mencarikan solusi terkait kuota petugas. Persiapan internal terkait penambahan kuota petugas hingga menjalin komunikasi dengan otoritas haji Arab Saudi akan dibahas lebih jauh.

Dia menegaskan, petugas haji memiliki peran sentral yang memastikan seluruh jamaah haji Indonesia dapat menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah rukun Islam kelima itu secara lancar hingga kembali ke Tanah Air."Kuota yang lalu pun belum bisa apalagi dikurangi. Idealnya 1:50 namun kuota yang dihitung 1:100, ini akan kami upayakan," ujarnya.

Kementerian Agama mengkonfirmasi pada musim haji 2023 sebanyak 774 haji wafat dan satu orang hilang di Tanah Suci, sementara sekitar 30 orang lainnya meninggal dunia setelah tiba di Indonesia, yang rata-rata merupakan jamaah haji lansia.

Untuk mengurangi kasus jamaah wafat maupun sakit, Kementerian Agama sudah menyiapkan skema yang memprioritaskan penerapan persyaratan kemampuan (istitha'ah) kesehatan jamaah haji bersama Kementerian Kesehatan.

Penerapan skema itu akan dilakukan kepada calon peserta haji melalui penyuluhan kesehatan serta bimbingan manasik haji dan melibatkan peran serta masyarakat atau Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah dan organisasi masyarakat Islam.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat