Oleh ZAHROTUL OKTAVIANI

JAKARTA -- Anggota Komisi 8 DPR RI, Abdul Wachid, menyoroti adanya jamaah haji 1444 H/2023 M yang berangkat tidak sesuai antrean. Politisi asal Partai Gerindra tersebut menyampaikan temuan itu dalam agenda rapat kerja (raker) bersama Kementerian Agama (Kemenag) dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Senin (2/10/2023).

Abdul Wachid meminta menag untuk mendalami hingga tingkat pelaksanaan di wilayah maupun kabupaten berkaitan dengan adanya laporan calon jamaah (calhaj) baru mendaftar, tapi bisa langsung berangkat. "Ada beberapa temuan, termasuk protes dari masyarakat, terkait adanya kuota tambahan diisi oleh orang-orang yang tidak berhak berangkat. Ada juga yang baru mendaftar, tapi langsung berangkat dan mendapat nilai manfaat," ujar dia dalam raker tersebut.

Direktorat Jenderal Penyelenggeraan Haji dan Umroh Hilman Latief (kanan) bersama Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah (kedua kiri) saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/2/2023). Rapat tersebut membahas tentang biaya perjalanan ibadah haji tahun 2023. - (Republika/Thoudy Badai)

SHARE    

Menurut dia, hal tersebut akan memengaruhi nilai kelola di BPKH dan menjadi temuan. Ia pun meminta Kemenag agar mendalami hal ini serta jangan sampai terulang kembali pada tahun-tahun berikutnya. Dia menilai, BPKH harus memiliki kontrol dan tidak hanya mengikuti permintaan dari Kemenag. Jangan sampai hal-hal seperti ini memengaruhi nilai manfaat yang ada diberikan kepada orang yang tidak berhak."Yang semestinya tidak diberikan kepada orang yang tidak berhak, ini diberikan. Saya khawatir ke depan, jika ini berlanjut, BPKH bisa jebol. Ini nanti bahaya," kata Wachid.

 

Yang semestinya tidak diberikan kepada orang yang tidak berhak, ini diberikan. Saya khawatir ke depan, jika ini berlanjut, BPKH bisa jebol.

ABDUL WACHID

 

SHARE    

Hal yang sama juga disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 8, Ace Hasan Syadzily. Ia menegaskan, nilai manfaat harusnya dinikmati oleh orang yang berhak mendapatkannya.
"Saya kira itu prinsip dasar kita. Karena itu, ketika kemarin kami menemukan kasus ada jamaah haji yang bisa berangkat pada hari itu daftar dan setelahnya bisa berangkat serta dia menikmati nilai manfaat, rasa-rasanya tidak adil," kata Ace.

Ia lantas mempertanyakan apa yang mendasari jamaah tersebut bisa langsung berangkat dengan menggunakan kuota haji reguler. Hal ini diperlukan untuk pertanggungjawaban karena bersangktuan dalam keadilan penggunaan nilai manfaat. Ace mengaku menerima beberapa laporan dari masyarakat bahwa ia baru mendaftar dan bisa langsung berangkat. Besaran biaya yang dibayarkan pun sama dengan jamaah haji reguler lainnya.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kemenag Hilman Laitef menyebut, Kemenag semula memiliki cadangan nama calhaj sebanyak 30 ribu orang untuk memenuhi kuota reguler. Sebanyak 4.000 dari jumlah tersebut dimanfaatkan untuk mengisi kuota tambahan.

Hingga 19 Juni, atau dua hari sebelum penutupan penerbangan ke Arab Saudi, disampaikan masih diperlukan tambahan jamaah untuk menutupi kuota tambahan sebanyak 1.791 orang. "Dengan proses yang normal, untuk pemenuhan kuota ini selain pengajuan ke Saudi, tapi juga termasuk visa, jadwal isi pesawat, juga ajuan jadwal pesawat," kata Hilman Latief.

Untuk memastikan ke Arab Saudi bahwa Indonesia sudah memiliki kuota dan jamaah yang akan berangkat, Kemenag memutuskan agar calhaj yang sudah melunasi agar mendaftarkan dirinya ke provinsi/kabupaten/kota sehingga bisa didaftarkan untuk dicoba diberangkatkan. Di beberapa wilayah, ia menyebut memang ada banyak yang mendaftar. Nama-nama ini pun diseleksi di daerah dan wilayah asal masing-masing calon jamaah haji. Mereka kemudian diajukan ke pusat untuk diprioritaskan berangkat, sesuai dengan nomor antreannya.

Jamaah haji dari berbagai negara yang sedang melaksanakan sa'i yang dimulai dari bukit Safa di Masjidil Haram, Makkah, Arab Saudi, pada Selasa (18/9/2023) malam waktu Arab Saudi. - (Republika/Fuji Eka Permana)

SHARE    

"Kalau dari data yang ada, dari 1.791 ini ada sekitar 300 lebih yang sudah terdaftar dan antreannya di bawah lima tahun. Memang perdebatan waktu itu, kalau ditetapkan sesuai semangat waktu itu bahwa diberikan kesempatan dengan membayar penuh, ini regulasi umum yang kita belum dapat," kata dia.

Hilman pun menyebut Kemenag terus berupaya mencoba memenuhi kuota dan kelompok terbang (kloter) sehingga dibuka kesempatan ini secara inklusif paling akhir. Di kesempatan kedua mendapat kuota tambahan ini, pihaknya pun ingin agar pelaksanaannya berjalan secara optimal.

Rencana Perjalanan Haji - (Republika)

Hilman juga memastikan akan melakukan pengecekan dan koordinasi dengan pihak-pihak di lapangan terkait temuan ada jamaah yang baru mendaftar, tetapi bisa langsung berangkat pada tahun yang sama. Berdasarkan realisasi keberangkatan jamaah haji, ia menyebut jumlah jamaah yang tidak berangkat ada 898 orang dan kuota tidak terserap 77 jamaah.

Jumlah jamaah yang tidak berangkat karena sakit 385 jamaah, wafat di asrama haji sebanyak 46 jamaah, dan alasan lain (keluarga, dinas, deportasi dan lain-lain) 390 jamaah.
"Ini realisasi dari kuota yang kita dapatkan. Untuk memenuhi 1 saja yang batal, yang sudah lunas daftar lunas tunggu, cadangan, sudah lunas, teman-teman di lapangan menunjuk sesuai urutan. Biasanya baru urutan ke 1, 2, 3, bahkan baru ke-4 setelahnya baru bersedia. Kita perlu effort yang besar," ujar Hilman.

Investigasi Masyair

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menjelaskan, proses investigasi layanan masyair yang sempat bermasalah pada musim haji 1444 H/2023 masih dilakukan. Menag saat rapat kerja dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Komisi VIII DPRRI pada Senin (2/10/2023) menjelaskan, proses tersebut tidak hanya melibatkan Indonesia, tetapi juga negara pengirim misi haji lainnya.

"Ini saya kira menjadi sebuah langkah maju dan pasti yang kemarin (sebelum-sebelumnya) tidak sempat disampaikan oleh Pemerintah Arab Saudi, tapi kemarin disampaikan ini masih menunggu investigasi di negara lain, sehingga akan disampaikan secara menyeluruh termasuk konvenasi yang harus diberikan," ujar Menag.

Pelayanan Masyair adalah prosesi ibadah haji selama masa puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina (Armuzna). Terjadi persoalan dalam memberikan pelayanan masyair kepada jamaah haji dari berbagai negara termasuk Indonesia saat prosesi puncak ibadah haji 1444 Hijriyah atau 2023 M. Kementerian Agama (Kemenag) RI dan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi pun sepakat untuk melakukan investigasi atas beberapa persoalan yang muncul mulai di Armuzna.

Untuk diketahui, fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah, Mina diwarnai sejumlah masalah yang berdampak pada jamaah haji. Layanan yang menjadi tanggung jawab Mashariq ini tidak bisa diberikan secara optimal sehingga merugikan jamaah haji termasuk jamaah haji Indonesia.

Beberapa persoalan yang muncul antara lain, tenda Arafah yang sempat dimasuki jamaah nonkuota. Keterlambatan pemberangkatan dari Muzdalifah ke Mina sehingga jamaah haji kepanasan. Ada juga masalah saluran air bersih dan sanitasi di Mina hingga keterlambatan katering untuk jamaah haji.

Mashariq adalah perusahaan yang ditunjuk Pemerintah Arab Saudi. Kemenag telah menyampaikan protes keras kepada Mashariq saat penyelenggaraan haji masih berlangsung. Kemenag dan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi pun sepakat untuk melakukan investigasi atas beberapa persoalan yang muncul mulai di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat