Ilustrasi Tiktok Shop | Shutterstock

Kabar Utama

Tiktok Shop Dilarang, Niaga Daring Diperketat

Pemerintah ingin mengatur perdagangan yang adil antara sistem offline dan online.

JAKARTA -- Revisi peraturan mengenai perdagangan melalui sistem elektronik segera diterbitkan pemerintah. Dalam aturan terbaru nanti, pemerintah melarang platform media sosial untuk merangkap sebagai e-commerce.

Dengan demikian, Tiktok Shop yang belakangan dinilai merugikan produsen UMKM di Tanah Air, bakal dilarang. Akan tetapi, revisi ini bukan hanya menyasar social commerce, tapi juga bakal memperketat aturan main bagi niaga daring.

Ketentuan tersebut menjadi poin penting dari revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Draf revisi permendag tersebut sudah disetujui Presiden Joko Widodo (Jokowi).

photo
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki (kanan), Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (tengah), dan Menkominfo Budi Arie (kiri) saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (25/9/2023). - (Republika/Dessy Suciati Saputri)

Sejumlah menteri pada Senin (25/9/2023) juga dipanggil ke Istana Presiden, Jakarta, untuk membahas kebijakan penataan perniagaan sistem elektronik.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyebut segera menandatangani revisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020.

Keberadaan Tiktok Shop selama ini diprotes oleh banyak pelaku UMKM karena sangat merugikan. "Barusan rapat ini sebetulnya mengenai temanya pengaturan perdagangan elektronik khususnya social commerce, sudah disepakati. Aturan ini juga sudah dibahas berbulan-bulan dengan Pak Teten (Menkop UKM Teten Masduki), Pak Budi Arie (Menkominfo), dan lainnya," kata Zulkifli Hasan di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/9/2023).

Zulkifli menjelaskan, Tiktok sebagai social commerce hanya diperbolehkan untuk memfasilitasi kegiatan promosi barang atau jasa. Ia menegaskan, platform social commerce tidak boleh melakukan kegiatan transaksi jual beli secara langsung.

"Tidak boleh transaksi langsung, bayar langsung, tidak boleh lagi. Dia hanya boleh promosi, seperti TV, ya, iklan boleh, tapi enggak bisa jualan, enggak bisa terima uang. Jadi dia semacam platform digital, tugasnya mempromosikan," jelasnya.

Zulhas menegaskan, platform e-commerce dan media sosial harus dipisahkan. Hal ini untuk mencegah penggunaan data pribadi sebagai kepentingan bisnis.

"Jadi, dia harus dipisah sehingga algoritmanya itu tidak semua dikuasain, dan ini mencegah penggunaan data pribadi untuk kepentingan bisnis," kata dia.

photo
Pemandu siaran menawarkan produk melalui layanan live shopping di Studio Live Shopping Eiger, Jalan Jakarta, Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (15/9/2023).  - (ABDAN SYAKURA/REPUBLIKA)

Zulkifli menegaskan, revisi permendag juga akan mengatur agar produk-produk impor diperlakukan sama dengan produk buatan dalam negeri. Ia mencontohkan, produk impor juga harus memiliki izin baik dari BPOM, sertifikat halal, serta harus memenuhi standar yang ditetapkan. "Kita juga nanti atur mana yang boleh langsung (langsung diimpor)."

Pria yang akrab disapa Zulhas itu menambahkan, platform media sosial juga tidak boleh bertindak sebagai produsen. Selain itu, dalam regulasi ini juga diatur bahwa dalam sekali transaksi produk impor minimal senilai 100 dolar AS.

"Kira-kira itu sudah diputuskan hari ini, sore saya tanda tangani revisi Permendag 50/2020."

Ia menegaskan, jika ada platform media sosial yang melanggar aturan, pemerintah akan memberikan peringatan. Zulhas juga memastikan pemerintah bisa menutup platform media sosial yang tetap melanggar aturan ini setelah diberikan peringatan.

"Kalau ada melanggar, tentu saya bersurat saya ke Kominfo untuk memperingatkan. Setelah diperingatkan, kemudian ditutup," kata dia.

Ia meyakini, revisi aturan ini mampu memberikan perlindungan kepada pelaku UMKM. Sebab, selama ini keberadaan Tiktok Shop justru merugikan UMKM.

Tiktok Shop dikeluhkan para produsen UMKM karena harga jual produk di platform tersebut banyak yang jauh lebih murah, bahkan dinilai tidak masuk akal sehingga membuat UMKM kalah bersaing.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki menyampaikan, Presiden Jokowi menginstruksikan agar platform medsos dan e-commerce seperti Tiktok Shop harus dipisahkan. Sebab, banyak medsos lainnya yang kemudian ingin mengikuti tren seperti TikTok Shop yang menggabungkan antara medsos dengan e-commerce.

"Jadi, ada pengaturan mengenai platform tadi sudah jelas arahan Presiden social commerce harus dipisah dengan e-commerce. Dan ini sudah antre banyak social commerce juga yang mau menjadi punya aplikasi transaksi," kata Teten.

photo
Pedagang menawarkan barang dagangannya secara daring melalui siaran langsung di Pasar Tanah Abang, Jakarta, Senin (11/9/2023). - (Republika/Putra M. Akbar)

Karena itu, lanjutnya, pemerintah merevisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020 untuk mengatur keberadaan media sosial dan e-commerce. "Nah, kuncinya di revisi Permendag tadi yang disampaikan oleh Pak Mendag," kata Teten.

Teten menjelaskan, melalui revisi ini, pemerintah ingin mengatur platform e-commerce serta produk-produk impor. Sebab, produk-produk impor tersebut dijual dengan sangat murah melalui platform global.

"Jadi, tadi ada tiga hal yang kita bahas. Yang pertama, bagaimana mengatur platform. Yang kedua, bagaimana mengatur arus masuk barang. Karena bukan soal produk lokal kalah bersaing di online atau di offline. Tapi di offline dan di online disebut produk dari luar yang sangat murah dan dijual di platform global," kata dia.

Selain itu, pemerintah ingin mengatur perdagangan yang adil antara sistem offline dan online. Sebab, selama ini perdagangan offline sudah diatur secara ketat. "Di online masih bebas," ujarnya.

Dalam regulasi ini juga diatur bahwa dalam sekali transaksi produk impor melalui e-commerce minimal senilai 100 dolar AS.

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengatakan, tugas Kemenkominfo adalah mengatur sistem perdagangan secara adil. Ia menegaskan bahwa negara harus memberikan perlindungan kepada pelaku UMKM yang terdampak social commerce. "Jangan barang yang di sana dibanting harga murah, kita kelenger," ujarnya.

Selain itu, Budi tak ingin kedaulatan data di Indonesia digunakan sebebasnya oleh platform luar.

"Kedua adalah bahwa kita tidak mau kedaulatan data kita dipakai semena-mena kalau kalau algoritmanya sudah sosial media, nanti e-commerce nanti fintech, nanti pinjol dan lain-lain, ini semua platform akan ekspansi berbagai jenis," ujarnya.

Karena itu, pemerintah mengatur keberadaan platform media sosial dan e-commerce melalui revisi Permendag. Medsos, kata dia, tidak boleh digunakan untuk e-commerce atau transaksi perdagangan.

Pemerintah memutuskan untuk melarang operasional media sosial merangkap commerce. Hal itu seiring dengan penjualan daring Tiktok Shop yang membuat lesu UMKM.

photo
Pedagang menawarkan barang dagangannya secara daring melalui siaran langsung di Pasar Tanah Abang, Jakarta, Senin (11/9/2023). - (Republika/Putra M. Akbar)

Salah satu penjual di Tiktok Shop, Rifai melalui akunnya @NifStore1, mengakui tren jualan daring melalui Tiktok Shop telah menjadi satu batu loncatan yang cukup menjanjikan. 

Berdasarkan pengamatan, akun @NifStore1 yang menjual tepung dengan gulali dan bisa dibentuk menjadi berbagai karya seni sudah mempunyai jumlah pengikut sebanyak 34 ribu orang.

"Silakan dibantu tap-tap, ya. Ayo coba produknya, tepung sudah termasuk gulali. Ada rasa original, melon, dan anggur,” ujar Rifai saat melakukan live stream melalui akun Tiktoknya.

Rifai menjelaskan olahan produk tepung gulali yang dibuatnya, merupakan produk jajanan jadul serta buatan dalam negeri. "Ini produknya asli produk lokal. Semua sudah matang, sudah disangrai. Ini jajanan jadul," kata Rifai.

Rifai juga mendapatkan apresiasi dari pengikutnya karena dalam membuat olahan tepungnya, dia selalu menggunakan sarung tangan agar produk olahannya menjadi higienis dan terlihat rapi. Di dalam biodatanya, akun @NifStore1 memberikan informasi bahwa, penjualan dari produk ini juga bisa diakses melalui Shopee dan Lazada.
 

 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat