Oleh DWINA AGUSTIN

Umat Islam di Eropa kian hari kian mendapat tekanan. Belakangan, umat Islam di Belanda bereaksi terhadap penyelidikan rahasia negara terhadap umat Islam dan lembaga-lembaga Islam. 

Kepala Contact Body for Muslims and Government (CMO) di Belanda Muhsin Koktas mengatakan, tidak terkejut dengan penyelidikan rahasia setelah meningkatnya Islamofobia dan rasisme di negara itu dan Eropa setelah 2010.

“Tidak sia-sia ketidakpercayaan umat Islam terhadap pemerintah terus meningkat akhir-akhir ini, dan tampaknya negara juga tidak mempercayai umat Islam, itulah sebabnya mereka melakukan penyelidikan ini,” kata Koktas dikutip dari Anadolu Agency, kemarin.

“Skandal yang muncul dalam diskusi dan pertemuan Kementerian Sosial dan Ketenagakerjaan pada 2022 untuk mendapatkan kembali kepercayaan umat Islam dan otoritas lembaga Islam sangatlah signifikan," ujarnya.

Koktas menyatakan, Islamofobia dan rasisme dapat diamati di semua institusi pemerintah. "Sementara Kementerian Sosial dan Ketenagakerjaan berupaya mendapatkan kembali kepercayaan umat Islam dan mengadakan diskusi, di sisi lain, Menteri Hukum dan Keamanan Dilan Yesilgoz mengatakan bahwa tidak ada tempat bagi jilbab dalam seragam polisi dan melarangnya," katanya.

Menurut Koktas, ada pula insiden rasisme di Kementerian Luar Negeri hingga skandal diskriminasi sistematis di kantor pajak. "Ini hanyalah sebagian dari insiden rasisme dan diskriminasi yang terjadi di banyak instansi pemerintah," ujar perwakilan CMO itu.

Koktas menjelaskan, akibat rasisme dan diskriminasi di lembaga-lembaga pemerintah, kepercayaan umat Islam terhadap negara telah sangat terkikis. Pekerjaan yang dilakukan oleh Kementerian Sosial dan Ketenagakerjaan untuk mendapatkan kembali kepercayaan umat Islam dinilai tidak boleh terbatas pada satu kementerian saja.

Kepercayaan itu juga harus dilakukan di semua lembaga pemerintah dan semuanya harus memiliki pemikiran yang sama untuk melakukan perbaikan. Koktas menegaskan, dalam masyarakat dengan rasisme meningkat, penting bagi masyarakat yang sensitif untuk mendukung upaya ini.

"Mendapatkan kepercayaan dari umat Islam tidak akan mudah. Mungkin memerlukan waktu bertahun-tahun," ujar Koktas.

Pembakaran Alquran - (Republika)

Pemimpin People's Party for Freedom and Democracy (VVD) Yesilgoz mengatakan sebelumnya, akan berkoalisi dengan  Party for Freedom (PVV) yang dipimpin oleh sayap kanan Geert Wilders. Setelah pemilihan umum yang diadakan pada 22 November, mereka dapat membentuk sebuah pemerintahan koalisi.

"Saya bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana kepercayaan umat Islam akan diperoleh jika pemerintahan seperti itu terbentuk,” kata Kokatas.

Koktas menghimbau umat Islam di Belanda untuk sadar dan menganggap Belanda sebagai tanah air. Dia menyerukan upaya untuk melindungi dan menjamin hak-hak umat Islam.

Keresahan koktas muncul usai terungkap bahwa pemerintah kota melakukan penyelidikan rahasia terhadap masjid dan institusi milik umat Islam melalui perusahaan swasta pada 2021. Penelitian yang didanai oleh Badan Keamanan dan Kontra Terorisme Belanda (NCTV) dilaporkan dilakukan melalui perusahaan swasta Nuance door Training and Advies (NTA).

salah satu masjid di Den Haag, Belanda. - (AP Photo/Emilio Morenati)

SHARE    

Karyawan NTA yang melakukan penelitian di masjid-masjid memperkenalkan diri sebagai jamaah atau pengunjung. Selama penyelidikan, mereka bertemu banyak jamaah tanpa mengungkapkan identitasnya. NTA secara khusus melaporkan temuannya mengenai latar belakang, asal-usul, dan pendidikan para imam dan administrator ke pemerintah kota sebagai informasi rahasia.

Selain itu, Menteri Hubungan Sosial dan Ketenagakerjaan, mengatakan dalam suratnya kepada parlemen pekan ini menyatakan, kementeriannya menugaskan penyelidikan rahasia terhadap masjid-masjid di negara tersebut.

Kementerian Sosial disebut mencatat data sensitif privasi tentang orang-orang yang diselidiki, termasuk keyakinan, perilaku, atau ekspresi agama mereka. “Saya sangat menyesali hal ini dan akan mengambil pelajaran dari kejadian ini di masa depan,” ujar Van Gennp.

Ketua Denk Party dan Anggota Parlemen Stephan van Baarle juga menegaskan bahwa penyelidikan rahasia terhadap Muslim dan lembaga-lembaga Islam bukanlah yang pertama. Pemerintah diam-diam menyelidiki orang, organisasi, dan jaringan dalam komunitas Muslim.

Muslimah Belanda berbelanja di pasar buah di Den Haag, Belanda, pada 2017 lalu. - (AP Photo/Emilio Morenati)

SHARE    

“Saya kaget dengan Kementerian Sosial yang melakukan spionase terhadap komunitas Muslim Belanda secara ilegal melalui perusahaan swasta," ujar van Baarle.

Van Baarle menyatakan, dia akan mengajukan usul ke parlemen agar menteri meminta maaf. "Saya minta ada sidang khusus di parlemen mengenai masalah ini. Namun sayangnya, hal itu tidak diterima. Setiap orang yang telah dimata-matai secara ilegal harus diberi tahu dan diberi kompensasi," ujarnya.

Menurut Van Baarle, tindakan memata-matai yang dilakukan mengungkap model kebencian terhadap Muslim di dalam pemerintahan. Dia menegaskan, satu-satunya cara untuk mencegah hal ini terjadi di masa depan dengan memeriksa pemerintah dalam kaitannya dengan kebencian anti-Muslim dan menyelidiki undang-undang yang mendiskriminasi Muslim. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat