REMPANG – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan berharap rencana investasi dari produsen kaca asal Cina, Xinyi Group tidak lepas ke negara lain. Hal ini ia sampaikan terkait konflik di Rempang, Batam, Kepulauan Riau.

"Ndak. Ya, kita harapkan janganlah. Dulu kan kekonyolan kita juga lari ke tempat lain. Jadi, kita sendiri juga harus introspeksi, apa yang salah. Kita ndak boleh malu-malu, kalo kita salah ya kita perbaiki," katanya ditemui seusai 2nd Edition Marine Spatial Planning & Services Expo 2023 di Jakarta, Selasa.

Xinyi merupakan perusahaan kaca terbesar di dunia dengan pangsa pasar mencapai 20 persen. Perusahaan itu telah berkomitmen untuk membangun industri di Rempang, Batam, yang juga akan menjadi pabrik kedua terbesar di dunia setelah Cina.

Menurut Luhut, realisasi investasi perusahaan asal China itu mempunyai dampak besar bagi Indonesia karena selain dapat membuka lapangan pekerjaan, membuka alih teknologi, juga akan mendorong peningkatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dalam produksi photovoltaic (PV), panel surya, dan semikonduktor.

Ia juga meyakini keberadaan investor asal Cina itu akan mampu menjadikan Indonesia sebagai pusat atau hub produksi kebutuhan PV, panel surya, dan semikonduktor. "Kita itu jadi pusat karena sekarang ada pertikaian dari negara-negara besar, kita menjadi alternatif. Bahwa ada yang kurang lebih di kita, jangan mau terus main, istilahnya, tikus mati dalam lumbung padi," katanya. Ia juga menanggapi desakan pencabutan status proyek strategis nasional (PSN) di Rempang.

Sejumlah petugas yang tergabung dalam Tim Terpadu berjaga di pos pengamanan jembatan Empat Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, Jumat (8/9/2023). - (ANTARA FOTO/Teguh Prihatna)

SHARE    

Rempang Eco City masuk dalam daftar PSN untuk kebutuhan industri, pariwisata, dan lainnya yang diatur diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023 yang disahkan pada 28 Agustus 2023. Padahal, menurut Luhut, potensi investasi di wilayah tersebut sangat besar manfaatnya bagi Indonesia, sehingga tidak perlu ada pencabutan status PSN.

"Kenapa mesti dicabut-cabut sih, barangnya bagus. Bahwa ada yang salah satu, ya diperbaiki satulah. Jangan main cabut. Itu kan merugikan kita. Kalau itu diteruskan, TKDN kita akan bagus, lapangan kerja ada, teknologi saya bilang tadi PV, solar panel sama semikonduktor," katanya.

Luhut meyakini pemerintah akan terus melakukan upaya terbaik untuk bisa meyakinkan investor bahwa masalah di Rempang akan bisa selesai dengan baik. Dengan demikian, investor tidak perlu ragu untuk merealisasikan rencana investasinya di Tanah Air. "Sudah kita jelaskan. Ndak ada masalah itu. Insya Allah," sebutnya.

Sebelumnya, Xinyi Group berencana untuk melakukan investasi ekosistem hilirisasi pasir kuarsa atau silika di Rempang dengan rencana investasi sebesar 11,6 miliar dolar AS. Investasi ini untuk membangun kaca dan solar panel, yang diproyeksikan akan menyerap tenaga kerja Indonesia sekitar 35 ribu orang.

Sejumlah warga melakukan aksi pemblokiran jalan di jembatan empat Rempang, Galang, Batam, Kepulauan Riau, Senin (21/8/2023). - (Antara/Teguh Prihatna)

SHARE    

Rencana investasi di Batam merupakan proyek kedua di Indonesia. Sebelumnya, Xinyi Group melakukan investasi tahap pertama untuk basis manufaktur kaca komprehensif berskala besar di Kawasan JIIPE (Java Integrated and Industrial Port Estate) di Gresik, Jatim, tahun lalu sebesar 700 juta dolar AS. Produksinya diperkirakan terlaksana di pertengahan tahun depan.

Rencana Xinyi mendirikan pabrik di Rempang itu belakangan disebut terkendala karena kericuhan yang terjadi di Rempang pekan lalu. Saat itu, aparat keamanan menindak ratusan pengunjuk rasa yang berunjuk rasa menolak pembangunan kompleks perekonomian dan pariwisata di Rempang.

Pengunjuk rasa menginginkan kampung mereka dimasukkan dalam bagian proyek alih-alih direlokasi. Puluhan warga terluka dan anak-anak terkena gas air mata. Kerusuhan itu membuat proyek di Rempang jadi sorotan nasional.

Luhut mengakui, pendekatan penanganan masalah di Rempang, memang kurang pas. "Ya Rempang itu, mungkin ya kita sekarang lagi mau slow down. Saya pikir mungkin approach pendekatannya kemarin kurang pas," katanya. Menurut Luhut seharusnya tidak ada masalah jika dilakukan identifikasi secara menyeluruh. "Tapi selama saya yang menanganin, banyak pembebasan tanah, tidak ada masalah," katanya.

Luhut juga menilai umumnya masyarakat setempat yang terdampak dari pembangunan proyek investasi tidak akan menolak direlokasi asal mendapatkan penggantian yang setimpal. "Karena harusnya kita identifikasi, rakyat itu pada umumnya mau, tidak ada masalah. Karena kalau mereka direlokasi, ada yang mau dikasih rumah dengan pekerjaan, sekolah dan sebagainya, ada juga yang mau uang saja, cash," katanya. "Kemudian yang provokator pasti ada itu, pasti dipisah-pisahkan," ujarnya.

Luhut meyakini, dengan sosialisasi yang baik, seharusnya masyarakat akan mau direlokasi ke tempat yang telah disiapkan pemerintah. Pemerintah sendiri juga telah menyiapkan penggantian yang setimpal bagi masyarakat.

Stop kekerasan

Sementara, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta kekerasan yang terjadi di Pulau Rempang harus dihentikan sesuai hasil rekomendasi Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama NU. "Penggunaan pendekatan keamanan dan kekerasan dalam sengketa tanah rakyat haruslah dihentikan," ujar Ketua Komisi Rekomendasi Munas Alim Ulama NU, Ulil Abshar Abdalla, dalam konferensi pers hasil Munas Konbes NU di Jakarta, Selasa.

Ulil mengatakan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan investasi tidak boleh dicapai dengan melanggar hak-hak rakyat kecil. Pembangunan seharusnya hanya sarana untuk kemaslahatan manusia.

Ia mendorong semua pihak terkait untuk menahan diri dan saling memperkuat musyawarah demi mencapai mufakat tanpa adanya hak-hak yang dicederai. "Sehingga kepentingan investasi pada akhirnya tidak mengorbankan rakyat kecil," kata Ulil Abshar.

Sejumlah orang mengikuti malam Solidaritas dan Doa Bersama Untuk Rempang di Gedung Pusat Dakwah PP Muhammadiyah, Jakarta, Jumat (15/9/2023). - (Republika/Prayogi)

SHARE    

Ia juga mengajak masyarakat di Rempang untuk bersabar dan berdoa kepada Sang Pencipta agar bisa dicapai solusi terbaik dan membawa kemaslahatan bagi semua pihak.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara tegas meminta aparat keamanan tidak bertindak represif kepada masyarakat, khususnya berkaitan dengan proyek strategis nasional. "Ini selalu saya ingatkan, jangan malah menggunakan pendekatan-pendekatan yang represif kepada masyarakat," kata Presiden Jokowi.

Presiden Mengatakan pula bahwa semua persoalan sejatinya dapat ditemukan solusi apabila sudah dibawa dalam rapat. "Biasanya kita itu kalau sudah ada masalah, dengan menteri-menteri, dengan Kapolri, dengan Panglima, rapatkan, sudah ketemu, selesai masalah. Ketemu solusinya setiap masalah," kata Presiden Jokowi.

Penundaan?

Sementara, Badan Pengusahaan (BP) Batam memperpanjang masa pendaftaran relokasi warga Pulau Rempang tahap pertama, yang rencana awal berakhir pada 20 September 2023. "Kami akan memperpanjang masa pendaftaran ini. Kami melihat situasi dulu, jadi sifatnya dinamis," ujar Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam Ariastuty Sirait saat dihubungi di Batam Kepulauan Riau, Selasa.

Massa yang tergabung dalam Aksi Kamisan Bandung bersama warga dan aktivis melakukan Aksi Kamisan di Taman Cikapayang, Jalan Ir H Juanda, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (14/9/2023). Aksi tersebut diisi dengan diskusi terkait tragedi konflik Pulau Rempang-Galang, pasar gratis bagi warga serta hiburan. - (ABDAN SYAKURA/REPUBLIKA)

SHARE    

Begitu juga rencana awal untuk pengosongan tahap pertama terhadap empat kampung di Kelurahan Sembulang dan Rempang Cate tersebut, yang rencana awal pada tanggal 28 September 2023. "Tahap pertama tanggal 28, tapi kami masih menyesuaikan dengan melihat kondisi," katanya.

Sedangkan untuk data terakhir warga yang sudah mendaftar, Ariastuty menyebutkan bahwa sampai saat ini sudah lebih dari 100 lebih kepala keluarga yang mendaftar bersedia untuk direlokasi. "Lebih dari 100. Maaf kami tidak bisa memberikan angka pastinya, karena menjaga privasi para pendaftar," kata dia.

Sebelumnya, BP Batam sudah menurunkan 10 tim untuk sosialisasi percepatan pembangunan Kawasan Rempang Eco City. Teknisnya dia menyebutkan, tim nantinya akan datang ke tiap-tiap rumah warga dan langsung menjelaskan tentang rencana pembangunan tersebut. 

"Atau bisa juga dengan mengumpulkan warga dan menjelaskan tentang rencana pembangunan tersebut." Untuk lokasi pendaftaran, BP Batam menyediakan empat posko yang berada di RSKI Galang, Kantor Camat Galang, Kantor Lurah Rempang Cate, dan di lantai dasar Gedung PTSP Batam Center.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.