BOGOR -- Pemkot Bogor menjanjikan untuk memfasilitasi warga yang terdampak proyek jalur ganda (double track) rute Bogor-Sukabumi. Meskipun pembangunan itu masuk Proyek Strategis Nasional (PSN) milik pemerintah pusat, menurut Sekretaris Daerah Kota Bogor Ade Syarif Hidayat, pemkot wajib membantu warga melalui program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH). "Kemungkinan ke depan setelah mereka bangun rumah, supaya layak akan diintervensi," kata Ade di Kota Bogor, Senin (24/2).

Dia menuturkan, pihak kecamatan dan kelurahan bakal mendata warga terdampak yang membangun rumah baru setelah digusur. Jika memenuhi persyaratan, warga nanti memperoleh bantuan rehabilitasi RTLH. "Yang pasti, setelah verifikasi oleh camat dan lurah menetapkan siapa saja, kemudian diusulkan ke wali kota," kata Ade.

Dia mengatakan, warga yang terdampak jalur ganda dipersilakan untuk membeli tanah dan membangun rumah terlebih dahulu dari hasil uang kerahiman yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Pasalnya, pemkot tak memiliki kewenangan dalam memengaruhi pembelian lahan.

Kendati demikian, kata Ade, pemkot bisa membantu masyarakat dalam proses pembangunan rumah. Di antaranya, penyediaan listrik dan sambungan air bersih melalui Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan.

Ade menjelaskan, petugas sudah mengklasifikasi warga yang terdampak jalur ganda. Pertama, kelompok mandiri, yaitu warga yang telah memperoleh uang kerahiman, kemudian pindah ke luar Kota Bogor. "Kedua, ada kelompok yang akan membangun rumah di suatu tempat yang dikoordinasi oleh ketua RW-nya,? katanya.

Kelompok yang dikoordinasi ketua RW itu, menurut Ade, bakal menempati lahan yang nantinya dipetakan sesuai kebutuhan. Dengan demikian, warga terdampak dapat tetap berkumpul dengan tetangga dari kelurahan yang sama.

Ade menjelaskan, dari tujuh kelurahan yang terdampak jalur ganda di Kecamatan Bogor Selatan, lima di antaranya telah memperoleh uang kerahiman. Lima kelurahan tersebut adalah Kertamaya, Genteng, Lawang Gintung, Cipaku, dan Bondongan. "Masih ada beberapa masyarakat, hitungan puluhan lah yang belum, dan dua kelurahan, yaitu Kelurahan Empang dan Batutulis belum mendapat (sama sekali). Mudah-mudahan secepatnya," ucap Ade.

Dua kelurahan

Camat Bogor Selatan, Hidayatullah, menjelaskan, secara keseluruhan warga yang terdampak pembangunan jalur ganda sebanyak 5.878 jiwa yang terdiri atas 1.619 kepala keluarga (KK) dan 1.966 bidang tanah. Hidayatullah memerinci, dua kelurahan yang belum mendapat uang kerahiman terdiri atas Empang sebanyak 657 KK dan Batutulis 220 KK.

Dia menjelaskan, belum cairnya uang kerahiman karena permasalahan nomor induk kependudukan (NIK) warga yang tidak cocok sehingga baru dicairkan pada tahap dua. "Mungkin nanti akan diselesaikan di tahap dua bersamaan dengan Kelurahan Empang dan Batutulis," katanya.

Hidayatullah menyebut, warga yang terdampak jalur ganda dan ingin tetap tinggal di Kota Bogor memiliki opsi dipindah ke sejumlah titik. Pemkot bakal membantu merelokasi di Kelurahan Bojongkerta, yang sementara lahannya masih dicari, serta dua lokasi di Kelurahan Cipaku. Kemudian, di Kelurahan Pamoyanan, Genteng, dan Ranggamekar masing-masing satu titik.

"Selebihnya mereka yang mandiri ada yang pindah ke daerah lain, ke orang tuanya atau kampung halamannya. Ada yang pindah keluar Jawa barat, ada yang ke Kabupaten Bogor," katanya.

Berdasarkan rencana pemkot, menurut Hidayatullah, warga yang tergusur nantinya menempati lahan seluas 45 meter persegi (m2) hingga 50 m2. Namun, luas lahan secara pasti harus menunggu keputusan hasil musyawarah yang dilakukan seluruh warga terdampak.

DJKA Kemenhub telah menyiapkan anggaran kompensasi sebesar Rp 56 miliar bagi 2.117 pemilik bangunan yang berada di atas lahan PT KAI. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat Achyar Pasaribu mengatakan, jumlah tersebut akan dikucurkan untuk bangunan mulai Stasiun Maseng di Kabupaten Bogor hingga Stasiun Paledang di Kota Bogor. "Yang menerima uang kerahiman bangunan di atas usia 10 tahun," kata Achyar.

Dia mengatakan, tahap kedua uang kerahiman segera dicairkan. Dengan demikian, pembangunan fisik jalur ganda mulai Stasiun Maseng hingga Stasiun Paledang yang masuk pusat Kota Bogor dapat dieksekusi.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat