Oleh Dedy Darmawan Nasution

JAKARTA -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih optimistis bisa mengejar target net zero emission atau emisi nol bersih pada 2060. Sejumlah langkah telah disusun, mulai dari transisi pembangkit listrik batu bara ke energi terbarukan hingga penyimpanan emisi karbon di reservoir bawah tanah. 

"Kita harus meningkatkan ketahanan energi dengan mempercepat energi bersih transisi dan mengurangi kebutuhan impor dan konsumsi bahan bakar fosil. Ketahanan energi menjadi semakin penting dalam perjalanan menuju NZE," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana, akhir pekan ini. 

Untuk mencapai netralitas karbon tersebut, Indonesia menjadikan program dekarbonisasi tidak hanya di sektor ketenagalistrikan, tetapi menyentuh juga sektor konsumsi energi yang terdiri atas industri, transportasi, perumahan, dan sektor komersial. Oleh karena itu, dalam peta jalan yang dibuat pemerintah menuju NZE, strategi utama di sisi pasokan adalah pengembangan besar-besaran produk-produk baru dan energi terbarukan dan menghentikan bertahap pembangkit listrik berbahan bakar fosil. 

Petugas melakukan perawatan panel surya di Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Pulau Sabira, Kabupaten Kepulauan Seribu, DKI Jakarta, beberapa waktu lalu. - (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra)

SHARE    

Ada pula konversi dari pembangkit listrik tenaga diesel menjadi gas dan terbarukan serta pemanfaatan rendah emisi teknologi seperti teknologi CCS/CCUS, hidrogen, dan nuklir. Dadan memaparkan, mulai 2030, pengembangan variable renewable energy (VRE) solar PV semakin meningkat secara besar-besaran dan disusul pembangkit listrik tenaga angin mulai 2037. 

Sementara untuk energi nuklir akan komersial pada 2039 demi meningkatkan keandalan sistem tenaga. Kapasitas energi nuklir akan ditingkatkan hingga 31 GW pada 2060. “Sementara hidrogen akan mulai diproduksi dari pembangkit listrik energi terbarukan pada 2031 untuk transportasi dan industri," kata Dadan. 

Di sektor transportasi, yakni dengan melanjutkan pemanfaatan biofuel, mempercepat kendaraan listrik, menerapkan penggunaan hidrogen untuk truk. Selain itu, penggunaan bahan bakar ramah lingkungan untuk kendaraan dan kapal listrik untuk jarak pendek.

Sementara di sektor rumah tangga dan komersial, dilakukan dengan mengganti LPG dengan gas kota, kompor induksi, dan dimetil eter, serta meningkatkan penggunaan tinggi peralatan hemat energi,” kata dadan. 

Selain itu, langkah yang juga disiapkan pemerintah, yakni dengan menerapkan teknologi carbon capture and storage (CCS) serta carbon, capture, utilization, and storage (CCUS). Teknologi ini memungkinan injeksi CO2 dari kegiatan industri ke dalam reservoir di bawah tanah. Indonesia tercatat memiliki potensi penyimpanan reservoir hingga 400 giga ton. 

Program dekarbonisasi di Indonesia - (Kementerian ESDM )

Penyimpanan itu tak hanya dapat dimanfaatkan untuk industri di sektor migas, tapi juga untuk semen, industri kimia, dan baja. Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengatakan, Pertamina bahkan menggandeng Mitsui & Co Ltd. untuk mengkaji komersialisasi penerapan teknologi carbon capture utilization and storage (CCUS) di wilayah Sumatra bagian tengah, Indonesia.

ExxonMobil juga digandeng untuk mengkaji penerapan teknologi CCS dan CCUS di cekungan Sunda-Asri. Kemudian, di lepas pantai Kalimatan, Pertamina bekerja sama dengan Chevron untuk mengembangkan hub CCS Cekungan Kutai.

"Ketiga inisiatif ini dirancang dan direncanakan untuk menjadi hub CCS besar dan mekanisme klaster yang memungkinkan untuk menyimpan CO2 secara signifikan untuk penghasil emisi domestik dan internasional," ujarnya.

BUMN lainnya, PT PLN (Persero) meluncurkan laporan pertama bertajuk Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD). Laporan TCFD berisi informasi penting tentang tata kelola, strategi, hingga manajemen risiko yang berkaitan dengan dampak perubahan iklim terhadap bisnis PLN.

Laporan ini juga mencakup roadmap dan strategi PLN untuk mencapai NZE pada tahun 2060 atau lebih cepat. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, PLN berkomitmen mewujudkan visi Pemerintah Indonesia mengurangi emisi gas rumah kaca.

Melalui laporan TCFD tersebut, PLN ingin meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan risiko dan identifikasi peluang yang berkaitan dengan perubahan iklim. “Kami berkeyakinan akan mencapai NZE di sektor listrik pada 2060. Secara perinci kami telah merancang tahapan transisi energi yang komprehensif serta membuka peluang kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan,” ujar Darmawan dalam keterangannya, Ahad (17/9/2023). 

Dalam menjalankan transisi energi, PLN telah melakukan studi terkait kerentanan transisi energi menggunakan dua skenario iklim, yaitu representative concentration pathway (RCP) 4.5 dan RCP 8.5, yang memaparkan dampaknya terhadap permintaan listrik, ketersediaan air untuk PLTA, efisiensi PLTU dan PLTG, serta kinerja panel surya photovoltaik (PV).

Berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), emisi GRK ditargetkan menurun sebesar 98 juta ton CO₂e pada 2030 dibandingkan dengan skenario business as usual. Sejalan dengan itu, intensitas emisi GRK ditargetkan menurun hingga 15,7 persen.

"Untuk memantau progress transisi energi, PLN menggunakan beberapa metrik parameter seperti tingkat emisi gas rumah kaca, kontribusi energi bersih dari sumber energi baru terbarukan (EBT) dan keandalan infrastruktur kelistrikan," ujarnya. 

Menurut Darmawan, pengelolaan risiko terkait iklim bukanlah hal baru bagi PLN. Pada 2012, PLN telah menerbitkan pedoman asesmen risk rating pembangkit untuk memetakan risiko-risiko fisik yang ada pada pembangkit-pembangkit PLN. 

Risiko iklim merupakan salah satu parameter yang diperhitungkan dalam penentuan risk rating pembangkit. PLN kemudian memperluas cakupan aset yang dipantau dengan menerbitkan pedoman asesmen risk rating gardu induk pada 2023. 

"Laporan ini merupakan pelengkap dari Laporan Keberlanjutan PLN 2022 yang telah dipublikasikan sebelumnya. PLN berharap laporan TCFD dapat memberikan informasi yang berguna bagi berbagai pemangku kepentingan, pelanggan dan masyarakat mengenai upaya PLN menghadapi tantangan dan peluang perubahan iklim,” kata Darmawan. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.