Kementerian telekomunikasi Irak baru-baru ini memutuskan untuk memblokir aplikasi pesan populer Telegram. Langkah tersebut dilakukan sebagai tanggapan atas kekhawatiran atas pelanggaran data pribadi dan keamanan nasional. 

Menurut kementerian, aplikasi tersebut tidak menangani data pengguna dengan baik. Kementerian juga mengeklaim bahwa pemblokiran itu untuk "menjaga integritas data pribadi pengguna". 

Sama seperti aplikasi obrolan sosial lainnya, Telegram banyak digunakan di Irak untuk mengobrol juga sebagai sumber berita. Menurut Reuters, kementerian menyatakan beberapa saluran memiliki data pribadi yang besar. Ini termasuk data seperti alamat, ikatan keluarga Irak, dan sebagainya.

Selain itu, Irak menyebut telah meminta aplikasi untuk menutup “platform yang membocorkan data lembaga resmi negara dan data pribadi warga, tetapi perusahaan tidak menanggapi dan tidak berinteraksi dengan permintaan ini". “Kementerian Komunikasi menegaskan penghormatannya terhadap hak warga negara atas kebebasan berekspresi dan berkomunikasi, tanpa mengurangi keamanan negara dan institusinya,” kata kementerian Irak, dikutip dari laman Gizchina, Rabu (9/8/2023).

Pedagang menunjukkan cara jual beli secara daring sebelum mengambil pesanan di Pasar COD Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta, Selasa (7/9). Pasar COD Wonosari tercipta imbas pandemi Covid-19. Di sini tempat bertemunya pemasok dan pedagang yang sudah memesan barang melalui grup WhatsApp atau telegram. Pemasok datang hanya membawa pesanan barang pedagang, selanjutnya pedagang yang mengantarkan ke rumah pelanggan. Pasar ini hanya berlangsung dari pukul 15.00 hingga pukul 17.00. Barang yang dijual beragam mulai bahan makanan hingga perlengkapan rumah tangga. Dan mayoritas yang menjadi pelaku ada perempuan. - (Wihdan Hidayat / Republika)

SHARE    

Keputusan Pemerintah Irak untuk memblokir Telegram diumumkan oleh kementerian telekomunikasi pada 6 Agustus 2023. Salah satu keprihatinan kritis yang diangkat oleh Pemerintah Irak adalah masalah pelanggaran data pribadi. 

Telegram, seperti banyak aplikasi obrolan populer lainnya, mengumpulkan dan menyimpan data pengguna. Ini termasuk info pribadi, seperti nama, nomor telepon, dan bahkan data lokasi. 

Selain pelanggaran data pribadi, masalah keamanan nasional juga berperan besar dalam keputusan untuk memblokir Telegram. Pemerintah Irak percaya, fitur enkripsi aplikasi mempersulit pihak berwenang untuk memantau dan melacak potensi ancaman.

Kurangnya pengawasan ini berpotensi dimanfaatkan oleh individu atau kelompok dengan niat jahat. Mereka mengeklaim bahwa ini dapat menimbulkan ancaman bagi keamanan negara.

Menanggapi larangan tersebut, Telegram menyatakan, semua data pengguna di aplikasinya sangat aman dan tidak menimbulkan risiko bagi pengguna. Dijelaskan bahwa tidak ada yang dapat mengakses data tersebut selain pihak yang terlibat. 

Telegram menyatakan akan melakukan pembicaraan dengan Pemerintah Irak untuk melihat bagaimana layanannya dapat dipulihkan. Para pengguna aplikasi pun diminga untuk tetap tenang selama proses pembicaraan tengah diupayakan.

“Harap tetap tenang, semua data pengguna sangat aman dan kami akan melakukan semua yang kami bisa untuk mengembalikan layanan kami. Kami sedang dalam pembicaraan dengan pemerintah,” demikian pernyataan Telegram, yang dikutip dari laman Gizchina, Rabu (9/8/2023).

Ditanggapi Beragam

Larangan Telegram di Irak telah ditanggapi dengan reaksi beragam. Sementara beberapa pengguna menyatakan kekecewaan dan frustrasi, yang lain menyambut baik langkah tersebut sebagai cara yang diperlukan untuk memerangi terorisme dan melindungi keamanan nasional.

Wael Abdulal, pakar teknologi Irak, yang juga pendiri usaha rintisan lokapasar Miswag, mengkritik larangan tersebut. Dia mengatakan larangan itu "akan berdampak buruk pada merek dan orang-orang yang mengandalkan aplikasi untuk komunikasi".

Senada, Omar Alshaikhli, pakar teknologi Irak lainnya dan pendiri platform media sosial Hayatech dan aplikasi seluler, Tech Hub, juga menyatakan keprihatinannya terhadap larangan tersebut. Dia menyatakan bahwa ini “akan membatasi kebebasan berekspresi dan dapat mengarah pada penggunaan aplikasi obrolan yang kurang aman”.

Namun, Ali Al-Mawlawi, seorang ahli keamanan Irak dan kepala penelitian di Pusat Perencanaan dan Studi Al-Bayan, mendukung larangan tersebut. Dia mengatakan bahwa larangan tersebut adalah “langkah yang baik untuk mengatasi terorisme dan melindungi keamanan nasional”.

Implikasi Larangan

Logo Telegram - (EPA-EFE/MATTIA SEDDA)

SHARE    

Larangan Telegram di Irak memiliki beberapa implikasi bagi warganya dan lanskap digital yang lebih luas di negara tersebut. Berikut adalah beberapa poin penting untuk dipertimbangkan:

1. Komunikasi

Telegram adalah aplikasi obrolan yang banyak digunakan di Irak, dengan jutaan pengguna mengandalkannya untuk komunikasi. Larangan tersebut akan mengganggu kemampuan orang, merek, dan organisasi untuk terhubung dan bertukar data.

2. Kebebasan Berekspresi

Larangan tersebut menimbulkan kekhawatiran tentang kebebasan berekspresi dan akses informasi. Telegram telah menjadi platform untuk diskusi terbuka dan berbagi ide. Jika dilarang, ada risiko membatasi keragaman suara dan opini terhadap negara.

3. Ekonomi Digital

Larangan tersebut juga dapat berdampak pada ekonomi digital di Irak. Banyak merek dan pengusaha mengandalkan Telegram untuk pemasaran, dukungan pelanggan, dan operasional perniagaan elektronik. Hilangnya platform ini dapat menghambat kemampuan mereka untuk menjangkau pengguna dan menjalankan bisnis.

4. Platform Alternatif

Dengan pelarangan Telegram, pengguna dapat beralih ke aplikasi obrolan alternatif yang masih aktif di Irak. Hal ini dapat menyebabkan orang harus menggunakan aplikasi yang kurang aman yang memiliki sedikit regulasi.

Larangan ini akan berdampak buruk pada orang-orang yang mengandalkan aplikasi untuk komunikasi. 

 

WAEL ABDULAL, Pakar teknologi Irak. 

 

SHARE  

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat