JAKARTA-- Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin menangkis kritikan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri soal penanganan konflik di Papua. Kiai Ma'ruf mengatakan, penuntasan tak bisa dengan asal serang seperti yang diindikasikan Megawati.

Wapres menekankan perlunya pendekatan keamanan yang komprehensif dalam menangani masalah konflik di Papua. Namun demikian, kata Kiai Ma'ruf, pendekatan keamanan komprehensif ini tidak boleh dilakukan gegabah, sehingga justru menimbulkan persoalan baru di Papua.

"Memang kita tempuh pendekatan keamanan yang komprehensif, kemudian tidak asal menyerang, tetapi bagaimana aman, rakyat terlindungi, tidak juga terjadi korban yang banyak, dan yang penting lagi rakyat tidak mendukung gerakan separatis itu," ujar Kiai Ma'ruf dalam keterangan persnya di sela kunjungan kerja ke Kepulauan Riau, Rabu (7/6/2023).

Kiai Ma'ruf menegaskan, Pemerintah terus memberi perhatian penuh terhadap masalah keamanan di Papua. Khususnya di enam kabupaten yang rawan dari kelompok kriminal bersenjaja (KKB) yakni tiga di Papua Tengah dan tiga berada di Papua Pegunungan yakni Nduga, Yahukimo, dan Pegunungan Bintang, Puncak, Puncak Jaya, dan Intan Jaya.

Karena itu, Pemerintah akan terus mengevaluasi langkah penanganan guna memastikan kondusifitas wilayah di Papua. Namun demikian, pemerintah tetap mempertimbangkan berbagai hal mulai dari keselamatan rakyat Papua, personel TNI hingga isu hak asasi manusia (HAM).

"Kita memang ingin membuat sebuah khusus dalam masalah keamanan ada langkah-langkah khusus. Kita ingin apa ya? Semuanya dapat tetapi tidak menimbulkan isu-isu, isu-isu yang bisa dianggap kita melanggar HAM dan sebagainya. Ini semua dipertimbangkan," ujar Kiai Ma'ruf.

Apalagi, lanjut ketua Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) ini, letak geografis dari enam wilayah ini menjadi pertimbangan khusus bagi pemerintah untuk tetap mengutamakan keselamatan personel TNI.

"Letak geografis daerah ini memang punya hal-hal yang tidak bisa dianggap sepele, ketinggian, udara itu jangan sampai membahayakan juga prajurit kita.

Untuk itu, pendekatan teritorial yang ada saat ini terus dijalankan sembari terus memperkuat dengan pendekatan lainnya. "Jadi pendekatan komprehensif ini yang terus pemerintah. Tapi terus dilakukan evaluasi dan terus akan dilakukan upaya-upaya operasi teritorial dengan tetap mendorong kesejahteraan pembangunan dan kita sedang mencanangkan akan membangun kantor kantor gubernur, kantor kantor kapolda-kapolda, pangdam dan semua ini bagian dari pada upaya penanganan Papua secara komprehensif," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri menyoroti penanganan masalah keamanan di Papua khususnya terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) tidak kunjung selesai. Dia mengaku sedih sekaligus heran lantaran permasalahan tersebut hingga kini tak kunjung selesai.

Tentara separatis TPNPB-OPM pelaku penembakan pesawat di Kabupaten Puncak, Jumat (14/4/2023). - (Dok Republika)

SHARE    

"Rasanya saya sedih loh, ini boleh lah, kok urusan Papua saja menurut saya enggak selesai-selesai. Jadi saya sendiri terus bingung sendiri, terus saya sendiri mikir sendiri," kata Megawati saat peresmian Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Bung Karno-369di Dermaga Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil), Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (1/6/2023).

Megawati mengaku memahami kondisi di Papua. Sebab, ia sempat menjabat sebagai Presiden Republika Indonesia. Namun, ia bingung mengapa sampai sekarang persoalan di Bumi Cenderawasih itu tidak juga menemukan jalan keluar.

Megawati pun mengatakan ingin menerjunkan sejumlah batalion tentara ke Papua seiring dengan konflik bersenjata antara TNI dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Merdeka (TPNPB). Dia memandang TPNPB merupakan rakyat RI yang terprovokasi.

"Saya lihat yang maju ke Papua ini. Saya terus bilang, hmm, kalau saya masih komandan, boleh toh Pak ngomong? Kalau saya masih komandan, saya turunkan di sana berapa batalion. Keren, kan," ucap dia.

Prajurit Yonif Raider Khusus bersujud menjelang upacara penyambutan kedatangan Satgas Pengamanan Perbatasan Papua Nugini di Pelabuhan Krueng Geukuh, Aceh Utara, Aceh, Rabu (24/5/2023).  - (Antara/Rahmad)

SHARE    

Megawati memang pernah melancarkan operasi militer selama menjabat sebagai presiden. Ia menerjunkan puluhan ribu tentara dan polisi untuk memerangi Gerakan Aceh Merdeka pada 2003.

Operasi militer itu jadi yang terbesar setelah upaya pencaplokan Timor Leste pada 1975. Sekitar 28 ribu tentara dan 12 ribu polisi dikerahkan ke Aceh tersebut untuk melawan sekitar 5.000 pemberontak GAM dengan 2.000 senjata.

Human Rights Watch mencatat setidaknya 2.000 orang meninggal selama operasi militer tersebut. Di antara korban tak hanya kombatan GAM, tetapi juga perempuan, anak-anak, bahkan jurnalis.

Kartu Tanda Penduduk (KTP) Merah Putih, korban meninggal bencana Gempa dan Tsunami Aceh 26 Desember 2004 di Banda Aceh, Senin (25/12/2017). Kartu identitas itu berlaku saat Aceh jadi wilayah darurat militer. - (ANTARA FOTO)

SHARE    

Enam bulan pertama, operasi itu tak berhasil menumpas pemberontakan GAM sehingga terus diperpanjang. Baru pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, setelah gempa dan tsunami besar menghantam Aceh, GAM bersedia berunding dan akhirnya perdamaian tercapai.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.