JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD secara tiba-tiba mengaku sempat mendapatkan tawaran untuk menjadi calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Anies Baswedan. Tawaran tersebut berasal dari Presiden PKS Ahmad Syaikhu saat mendatangi rumahnya. Terhadap tawaran tersebut, Mahfud mengaku telah menolaknya.

"Kepada Ketua PKS Pak Syaikhu waktu ke rumah bersama Al Muzzammil kan beliau menjajaki untuk mencari cawapresnya Anies. Antara lain bertanya, Pak Mahfud bersedia, enggak? Enggak," ujar Mahfud di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (5/6).

Mahfud pun menjelaskan alasannya menolak tawaran menjadi cawapres Anies. Menurut dia, cawapres pendamping Anies bisa berasal dari partai-partai pengusung Anies. Di antaranya yakni Nasdem, Demokrat, atau PKS. Jika bergabung menjadi cawapres pendamping Anies, Mahfud beranggapan itu akan merusak demokrasi.

Elektabilitas bakal capres 2024. - (Republika)

"Saya bilang, karena di koalisi Bapak itu ada Nasdem, Demokrat, dan PKS, itu banyak, ada yang calonnya dari partainya sendiri. Nanti kalau saya ajak ke situ malah saya merusak demokrasi. Kalau yang satu keluar karena Anda ajak saya kan rusak," ujarnya.

Karena itu, Mahfud meminta Ahmad Syaikhu untuk menjaga koalisi agar tak pecah. "Saya minta Bapak jaga koalisi. Saya bilang begitu kepada Ketua PKS, jaga koalisi, jangan ajak saya ke dalam agar koalisi tidak pecah. Kalau saya ke dalam, nanti malah pecah karena ada yang enggak setuju dll. Itu saja tugas saya, menjaga pemilu dan menjaga demokrasi," kata Mahfud.

Selain itu, Mahfud juga menjelaskan alasannya meminta mantan wakil menteri hukum dan HAM (wamenkumham) Denny Indrayana agar menjaga Anies Baswedan. Ia beralasan, itu karena Denny sering menuduh pemerintah ingin menjegal Anies Baswedan di Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 dan tuduhan-tuduhan lainnya terkait pemilu. Karena itu, Mahfud meminta Denny untuk menjaga Anies.

Bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan saat menyampaikan keterangan pers di Jakarta, Jumat (5/5/2023). - (Republika/Thoudy Badai)

SHARE    

"Kan Denny itu bilang ditugaskan oleh Pak Mahfud untuk menjaga Anies agar demokrasi hidup dan dia dapat tiket. Memang iya. Karena dia kan selalu menuduh pemerintah itu mau menjegal Anies, menuduh juga ada upaya menggagalkan pemilu, memperpanjang, menunda pemilu," tutur Mahfud.

Mahfud pun kemudian meminta Denny untuk berbagi tugas. Denny ditugaskan untuk menjaga Anies Baswedan agar demokrasi tetap hidup dan tidak lagi menuduh pemerintah. Sedangkan, Mahfud sendiri bertugas menjaga penyelenggaraan pemilu tetap berjalan.

"Kalau gitu, bagi tugas. Kamu saya tugaskan jaga Anies agar demokrasi hidup dan tidak lagi menuduh pemerintah. Kan gitu, maksud saya. Saya yang jaga pemilunya. Jangan dituduh mau gagalkan pemilu. Saya yang jaga agar pemilunya jadi. Bagi tugas gitu," ujar Mahfud.

Elektabilitas Bakal Cawapres - (Republika)

Ketua DPP PKS Al Muzzammil Yusuf mengakui, partainya pernah menawari Mahfud MD untuk menjadi cawapres pendamping Anies Baswedan. Muzzammil mengatakan, tawaran itu disampaikan ketika dirinya dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu bersilaturahim ke kediaman Mahfud pada 15 April 2023 malam atau 25 Ramadhan 1444 Hijriyah.

Namun, dia enggan menjawab ketika ditanya alasan menawari Mahfud menjadi cawapres pasangan Anies. "Pertemuan tersebut lebih sebagai silaturahmi tokoh. Tidak spesifik bicara cawapres untuk Koalisi Perubahan untuk Persatuan," kata Muzzammil ketika dikonfirmasi Republika.

Dia mengatakan, fokus bahasan dalam pertemuan itu adalah soal bagaimana pemerintah bisa menciptakan suasana kondusif agar Pilpres dan Pemilu 2024 terselenggara sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil). Jangan sampai ada intervensi terhadap partai politik dalam melaksanakan amanat konstitusi, yakni mencalonkan seseorang sebagai capres.

 

Prof Mahfud memberi jaminan bahwa beliau akan bekerja sesuai amanat konstitusi.

AL MUZZAMMIL YUSUF, Politikus PKS

 

SHARE    

"Tanpa ada intervensi pihak mana pun, termasuk (terhadap) capres Anies Baswedan. Dan Prof Mahfud memberi jaminan bahwa beliau akan bekerja sesuai amanat konstitusi dan undang-undang," ujar anggota Komisi I DPR RI itu.

Muzzammil mengakui, ketika itu Mahfud meminta PKS memastikan Anies Baswedan mendapatkan tiket untuk mendaftar sebagai capres. Selain soal cawapres dan pencalonan Anies, kata Muzzammil, dalam pertemuan itu turut dibahas ihwal sistem pemilu proporsional terbuka dan tertutup. "Pembicaraan (kami ketika itu) mengalir santai dan informal," ujarnya.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.