JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah dapat memfokuskan anggaran belanja untuk mengantisipasi inflasi pangan. Inspektur Jenderal Kemendagri Komjen Pol Tomsi Tohir mengatakan, hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi dampak El Nino.

"Khususnya juga yang menyangkut pemberdayaan masyarakat dan petani. Kemudian, perbaikan infrastruktur jalan yang berkaitan dengan produk-produk unggulan daerah," kata Tomsi dalam acara Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Sumatra Utara, Rabu (31/5/2023).

Tomsi mengatakan, ancaman kekeringan yang cukup panjang karena El Nino perlu dihadapi dengan baik. Dia menuturkan, kondisi El Nino memang dampaknya sedikit untuk Sumatra Utara, tapi banyak berimbas ke NTB, NTT, Bali, dan Jawa hingga Sumatra Selatan.

Meskipun begitu, Tomsi mengungkapkan, lumbung pangan yang ada di Sumatra Utara sangat diharapkan bisa membantu menstabilkan harga pangan. "Oleh sebab itu, sektor pertanian menjadi sangat penting di mana kontribusi pertanian tersebut mampu memberikan andil Rp 2.428 triliun atau 12,40 persen terhadap total produk domestik bruto Indonesia sebesar Rp 19.584,4 triliun," kata Tomsi.

Warga menggunakan payung saat melintasi kawasan Alun-alun Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/5/2022). Republika/Putra M. Akbar - (Republika/Putra M. Akbar)

SHARE    

Dia menambahkan, sektor pertanian juga menyediakan lapangan kerja yang menjadi sumber mata pencaharian dari 38 juta jiwa. Angka tersebut mencapai sebanyak 26,87 persen dari total angkatan kerja di Indonesia.

"Saya menitip pesan kepada seluruh kepala daerah bahwa kita tidak boleh kalah. Apalagi kita kalah dengan harga telur, harga cabai, kemudian harga beras, dan komoditas lainnya dengan alasan musim yang pada dasarnya sudah kita ketahui sejak lahir," katanya.

Tomsi menilai kendala musim tersebut harus diatasi bersama sehingga tidak akan menjadi bagian dari ancaman atau keluhan yang besar.

Bank Indonesia (BI) menyatakan sudah menyiapkan sejumlah strategi untuk mencapai penurunan inflasi harga konsumen (IHK) ke dalam sasaran. Deputi Dewan Gubernur BI Juda Agung mengatakan, konsistensi, sinergi, dan inovasi menjadi kunci bagi keberhasilan Indonesia mengendalikan inflasi.

“Sinergi menggerakkan kita semua untuk ambil bagian di dalam gerakan pengendalian inflasi pangan ini,” kata Juda.

Kemudian, inovasi dapat mendorong untuk mencari terobosan-terobosan baru dalam pengendalian inflasi pangan. Sementara itu, konsistensi diperlukan untuk memastikan langkah-langkah yang dilakukan dapat mencapai target dan berhasil.

Juda optimistis, dengan tiga kunci tersebut, maka target inflasi IHK dapat tercapai. “Inflasi IHK kita bisa kembali ke kisaran di bawah 4 persen pada kuartal III 2023 ini,” ucap Juda.

Dia menilai seluruh capaian yang sudah ada perlu disyukuri, tapi tidak boleh membuat lengah, khususnya dalam upaya menjaga inflasi. Juda mengatakan, berdasarkan proyeksi BI, inflasi pada Mei 2023 akan mengalami penurunan.

“Untuk di bulan Mei ini survei pemantauan harga di beberapa daerah, insya Allah inflasi pada Mei ini lebih rendah dari 4,33 persen (pada April 2023),” kata Juda.

Sejumlah harga sembako di Kota Malang mengalami kenaikan pada Senin (15/5/2023). Telur dan bawang termasuk komoditas yang mengalami kenaikan harga. - (Republika/Wilda Fizriyani )

SHARE    

Juda menambahkan, inflasi di Sumatra Utara juga menunjukkan pergerakan yang terus turun. Dia mengungkapkan, sebelumnya pengendalian inflasi pangan di Sumatra Utara dilakukan untuk menurunkan inflasi yang melonjak.

“Saat itu inflasi pangan di Sumatra Utara melonjak sangat tinggi 11,5 persen. Tapi dengan konsistensi dan inovasi, alhamdulillah inflasi pangan di Sumatra Utara pada April tahun ini 3,28 persen yang lebih rendah dibandingkan dengan target kami waktu itu 5 persen,” ujar Juda.

Juda menuturkan, penurunan inflasi di Sumatra Utara juga berkontribusi pada penurunan inflasi secara nasional pada April 2023. Inflasi nasional pada April 2023 mencapai 4,33 persen.

Juda mengungkapkan, saat ini dunia memang tengah berjuang untuk mengendalikan inflasi. “Bahkan, negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, dan sebagainya inflasi sempat menyentuh 10 persen,” ungkap Juda.

Dia menilai, Indonesia lebih beruntung karena memiliki Tim Pengendalian Inflasi (TPI) dan TPID serta GNPIP sehingga tidak menaikkan suku bunga terlalu tinggi. Satu-satunya senjata yang digunakan untuk mengendalikan inflasi di AS melalui kenaikan suku bunga.

“Di Amerika sekarang satu-satunya senjata adalah suku bunga, maka suku bunga naik sangat cepat sekali sangat tinggi yang kemudian kita tahu ada dampaknya kepada dunia perbankan di sana, sudah tiga bank jatuh dan sektor riil juga sudah mulai terdampak sudah banyak perusahaan yang kemudian mengalami bangkrut,” ungkap Juda.

Program unggulan

Menurut Juda, terdapat tiga program unggulan GNPIP di Sumatra Utara. Ketiganya yaitu program penguatan produktivitas pangan, nilai tambah dari sektor pangan, dan perluasan kerja sama antardaerah.

Ketiga program tersebut menjadi langkah strategis dalam menjawab tantangan utama pengendalian inflasi di Sumatra Utara, baik yang bersumber dari produksi, aspek distribusi, maupun aspek konsumsi.

Dari aspek produksi, Juda menyebut potensi dampak dari El Nino harus dimitigasi. Menurut dia, mitigasi tersebut dilakukan dengan memberikan alat dan mesin pertanian seperti pompa air, hand tractor, water sprayer set, hingga traktor roda empat

“Di samping itu, untuk mendukung program pemerintah, Bank Indonesia juga akan turut bersinergi dengan berbagai stakeholder melalui pemberian bantuan alat sensor tanah dan cuaca serta bibit cabai merah untuk mendukung keberhasilan program digital dan urban farming di wilayah Sumatra Utara ini,” ujar Juda.

Warga berdoa usai melaksanakan shalat meminta hujan (istisqa) di area ujung landasan pesawat Poin A Desa Ampeh, Kecamatan Tanah Luas, Aceh Utara, Aceh, Jumat (13/1/2023). - ( ANTARA FOTO/Rahmad)

SHARE    

Lalu, aspek kedua adalah hilirisasi pangan, Juda mengharapkan produk olahan pangan dapat meningkatkan nilai tambah dan mendorong produk untuk bertahan lama. “Ini yang yang dampak positif dari pengembangan hilirisasi produk pangan dan tentu saja memberikan alternatif pangan bagi konsumsi,” ucap Juda.

Adapun aspek ketiga adalah pelaksanaan kerja sama antardaerah yang diharapkan memenuhi kebutuhan pangan kota IHK yang pada umumnya mengalami defisit pangan. Juda menilai hal itu bisa memangkas jalur distribusi yang panjang dan menguntungkan kedua belah pihak.

“Bagi petani, tentu saja ini adalah pasar dan kepastian harga dan bagi daerah atau kota yang menerima pasokan sehingga juga menyebabkan harga pangannya lebih terkendali,” ungkap Juda.

Dari sisi pembiayaan, Juda memastikan pemerintah sudah menetapkan target KUR sebesar Rp 450 triliun pada APBN 2023. Dia menyebut saat ini untuk level nasional, plafon KUR yang sudah didistribusikan sebesar Rp 415 triliun.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.