Juli 1944. Pulau Saipan yang sangat strategis bagi pertahanan Jepang jatuh ke tangan Amerika Serikat. Peristiwa ini berdampak besar terhadap penjajahan Jepang di Tanah Air.

Sebab, Jepang jelas tidak mungkin mengadakan peperangan sekaligus dengan Sekutu di bawah pimpinan Amerika Serikat maupun penduduk pribumi.

Oleh karena itu, pada 7 September 1944, Tokyo mengumumkan janji kemedekaan Indonesia bakal segera diwujudkan. Namun, janji itu tak serta-merta lekas diwujudkan Jepang. Alasan demi alasan selalu disampaikan sebagai bagian dari taktik mengulur waktu.

Memasuki 1945, tanda-tanda kekalahan Jepang di kancah global semakin terlihat. Dimulai dari kehilangan Filipina (Februari 1945). "Setiap jengkal kekalahan Jepang menjadi pupuk yang menunaskan kembang baru menuju kemerdekaan," ujar Sukarno dalam Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia.

Situasi yang semakin kritis membuat pemerintah pendudukan Jepang di bawah pimpinan Panglima Tentara ke-16 Letnan Jenderal Kumakici Harada mengumumkan pembentukan Dokuritsu Junbi Cosakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 1 Maret 1945.

Pengunjung mengamati dokumentasi sidang BPUPKI yang dipamerkan di Museum Nasional, Jakarta. - (ANTARA FOTO)

SHARE    

Tujuan pembentukan BPUPKI adalah menyelidiki dan mengumpulkan bahan-bahan krusial perihal ekonomi, politik, dan tata pemerintahan sebagai persiapan untuk kemerdekaan Indonesia. Namun, penyusunan keanggotaan badan tersebut berlangsung lama. Sebab, terjadi tawar-menawar antara pihak Jepang dan Indonesia.

Akan tetapi, BPUPKI beserta anggota berhasil dilantik pada 28 Mei 1945 atau bertepatan dengan hari kelahiran kaisar Jepang, yaitu Kaisar Hirohito. Total anggota BPUPKI tercatat sebanyak 67 orang dengan ketua Radjiman Widiodiningrat dan R Suroso serta seorang Jepang sebagai wakil, yaitu Ichi Bangase.

Sukarno ketika itu juga dicalonkan menjadi ketua. Namun, dia menolak lantaran ingin memperoleh kebebasan yang lebih besar dalam perdebatan. Sebab, lazimnya peran ketua hanya sebagai moderator atau pihak yang menengahi.

Sukarno dan Mohammad Hatta saat berada di Rengasdengklok. - (wikimedia commons)

SHARE    

Pada 28 Mei 1945 pula sidang pertama BPUPKI pun dimulai. Sidang digelar di gedung bekas Dewan Rakyat. Para pemuka bangsa dari seluruh kepulauan di Indonesia hadir. Masing-masing mengemukakan rencana dan saran perihal kemerdekaan Indonesia. Sukarno mengaku resah melihat pandangan para tokoh tersebut.

"Tidak kulihat adanya koordinasi antara satu dengan yang lain. Orang-orang berfilsafat dangkal dari Jawa, saudagar-saudagar dari Sumatra, orang-orang dusun dari pulau-pulau lainnya tidak memperoleh kata sepakat," ujarnya.

Menurut dia, selama istirahat dari jam satu sampai jam lima, masing-masing kelompok mengadakan pertemuan sendiri. Mereka adalah kelompok Islam, nasional, federalis, dan penganut kesatuan. Mereka yang mutlak menuntut daerah meliputi bekas jajahan Hindia Belanda membentuk satu kelompok. Ada pula golongan moderat yang berpendapat Indonesia belum matang untuk merdeka dan berdiri sendiri.

"Mereka terlalu banyak mengira-ngira. Melihat semua ini kukira tak seorang pun dari kami yang akan mengenal kemerdekaan hingga masuk ke liang kubur," kata Sukarno.

Pada 1 Juni 1945 atau tiga hari setelah sidang pertama BPUPKI, Sukarno pun berpidato. Pidato yang telah disiapkan 16 tahun. Dari kegelapan di Banceuy, Bandung, Jawa Barat, sampai di Pulau Bunga yang sepi.

Sukarno menyebut saat sedang menghabiskan waktu berjam-jam di bawah pohon kayu, datanglah ilham dari Tuhan mengenai lima dasar falfasah hidup yang sekarang dikenal dengan Pancasila.

Lukisan Garuda Pancasila dengan latar merah putih di tembok Dusun Karangwatu, Muntilan, Jawa Tengah, Rabu (1/6/2022). - (Wihdan Hidayat / Republika)

SHARE    

"Aku tidak mengatakan bahwa aku menciptakan Pancasila. Apa yang kukerjakan hanyalah menggali tradisi kami jauh sampai ke dasarnya dan keluarlah aku dengan lima butir mutiara yang indah," ujar Putra Sang Fajar.

Dalam pidato di antara dua tiang yang tinggi bekas gedung Dewan Rakyat, Sukarno mengatakan bahwa negara Indonesia yang akan dibentuk nanti didasarkan pada lima asas, yaitu kebangsaan, internasionalisme (perikemanusiaan), demokrasi (dalam arti mufakat), keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Khusus untuk mutiara kelima, Sukarno menjelaskan, penyusunan Indonesia merdeka sudah seyogianya dilakukan dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Akan tetapi, menurut dia, bukan bangsa Indonesia saja yang bertuhan, melainkan masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan Tuhannya sendiri.

"Hendaknya tiap-tiap orang menyembah Tuhannya secara leluasa. Marilah kita amalkan, jalankan agama dengan cara berkeadaban. Apakah cara yang berkeadaban itu? Ialah percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan hormat-menghormati satu sama lain," kata Sukarno.

Lantaran senang dengan simbol, dia pun mengambil perbandingan. "Rukun Islam ada lima. Jari kita lima setangan. Kita mempunyai pancaindra. Pandawa pun lima orangnya. Sekarang banyaknya prinsip di atas dasar mana kita mendirikan negara kita, lima pula bilangannya," ujarnya.

Tawaran Sukarno dalam pidato berjam-jam itu pun disambut meriah dan diterima sebagai falsafah negara secara aklamasi.

Sukarno selepas melakukan lobi-lobi dengan pemimpin pasukan Inggris di Surabaya pada Oktober 1945. - (istimewa)

SHARE    

Bernhard Dahm dalam Sukarno dan Perjuangan Kemerdekaan menilai pidato Sukarno tidak menyiratkan tentangan terhadap dominasi Jepang. Sebab, jika Sukarno dan orang-orang Indonesia lainnya mengemukakan gagasan mereka secara terang-terangan di dalam BPUPKI, itu bukanlah pengkhianatan kepada negara, melainkan sesuai keinginan dan maksud yang jelas dari orang-orang Jepang.

Dengan demikian, panitia akan terlibat dalam perdebatan yang sengit sehingga akan mengulur-ulur waktu. "Tetapi berkat peran yang dimainkan oleh Sukarno dalam sidang-sidang BPUPKI mengatasi itu semua. Harapan Jepang pun tidak kesampaian," tulis Bernhard.  

Lebih substantif

Berdasarkan catatan sejarah, sebelum Sukarno menyampaikan pidato tentang dasar negara pada 1 Juni 1945, sidang BPUPKI telah mendengarkan pidato anggota BPUPKI lainnya. Salah satunya adalah pucuk pimpinan Muhammadiyah kala itu, Ki Bagus Hadikusumo.

Ki Bagus mengusulkan agar negara Indonesia berdasarkan agama Islam, di atas petunjuk-petunjuk Alquran dan hadis, agar menjadi negara yang tegak dan teguh serta kuat dan kokoh.

Ia mengingatkan, sudah enam abad Islam menjadi agama kebangsaan Indonesia. Kemudian, selama tiga abad sebelum Belanda menjajah, hukum Islam sudah berlaku di Indonesia.

Maka tak mengherankan dalam pidato 1 Juni 1945 Sukarno 10 kali menyebut nama Ki Bagus Hadikusumo. Sukarno sangat segan kepada Ki Bagus walau keduanya berlainan pendapat dan pandangan dalam banyak hal prinsip.

Perdebatan antara dua tokoh bangsa terkait prinsip ketuhanan yang diusulkan sebagai sila kelima. Ki Bagus Hadikusumolah yang dengan gigih berdebat dengan Sukarno sampai di luar sidang. Ujung-ujungnya, Sukarno berjiwa besar dan menangis di hadapan Ki Bagus. Prinsip ketuhanan akhirnya menjadi prinsip pertama yang diterima secara aklamasi dalam sidang BPUPKI.

Muhammad Yamin menyebutnya Piagam Jakarta. Mengutip dari Bung Hatta, Panitia Sembilan mengubah urutan fundamen Pancasila, meletakkan fundamen moral di atas, fundamen politik di bawahnya. Dengan meletakkan dasar moral di atas, negara dan pemerintahan memperoleh dasar yang kokoh.

Disadur dari Harian Republika edisi 6 Juni 2017 dengan reportase oleh Wahyu Suryana dan Muhammad Iqbal.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.