JAKARTA -- PT Pertamina Patra Niaga segera mengimplementasikan transaksi BBM subsidi tepat sasaran dengan skema full registran sebagai langkah awal penerapan full skema QR code di ibu kota Jakarta. Penerapan skema full registran di Jakarta bakal dimulai 25 Mei 2023 dan di Kabupaten Kepulauan Seribu mulai 8 Juni 2023.

Dengan skema full registran, kendaraan konsumen yang sudah terdaftar di MyPertamina dapat melakukan pembelian BBM solar meskipun tidak membawa kode QR. Sedangkan, yang belum terdaftar tidak dapat dilayani. Untuk pelaksanaan skema full QR akan dilaksanakan paling lambat dua pekan setelah skema full registran dilaksanakan.

Selanjutnya, untuk skema full QR, konsumen wajib menunjukkan kode QR ketika melakukan transaksi pembelian BBM bersubsidi. "Ini merupakan upaya Pertamina untuk menyalurkan BBM solar subsidi dengan tepat sasaran dan tepat volume. Sebab, para pengguna BBM subsidi harus terdaftar untuk bertransaksi BBM subsidi," kata Pjs Area Manager Comm, Rel & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat, Joevan Yudha Achmad, dalam siaran pers, Selasa (16/5/2023).

Petugas menunjukkan kode batang aplikasi MyPertamina di Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) Nelayan, Bitung, Sabtu (24/9/2022). - (ANTARA FOTO/Adwit B Pramono)

SHARE    

Adapun wilayah Regional Jawa Bagian Barat yang sudah mulai diberlakukan pelaksanaan skema full registran adalah Provinsi Banten sejak 11 Mei 2023. Meliputi Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.

Setelah Provinsi Banten, masuk ke Provinsi Jawa Barat meliputi Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Garut, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, serta Kabupaten Kuningan.

Kemudian, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Pagandaran, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Bandung, Kota Banjar, Kota Bekasi, Kota Cimahi, Kota Cirebon, Kota Sukabumi, dan Kota Tasikmalaya.

Joevan mengingatkan kepada masyarakat bahwa pendaftaran program Subsidi Tepat masih berlangsung. Masyarakat diharapkan segera melakukan pendaftaran program Subsidi Tepat melalui laman subsiditepat.mypertamina.id, aplikasi MyPertamina atau datang langsung ke SPBU.

"Sistem sudah tersinkronisasi dengan baik sehingga tak butuh waktu lama untuk melakukan pendaftaran program Subsidi Tepat ini," kata dia.

Pengamat ekonomi dari Universitas Pasundan Bandung, Jawa Barat, Acuviarta Kartabi, menilai, kebijakan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (jenis solar yang dilakukan oleh Pertamina harus ada pengecualian. Menurut dia, pembatasan pembelian solar akan berpengaruh terhadap sektor transportasi logistik.

Petugas SPBU memberikan panduan kepada seorang pengendara untuk pengisian BBM melalui aplikasi MyPertamina di Bandung, Jawa Barat, Jumat (1/7/2022). - (ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/rwa.)

SHARE    

Jika ada pembatasan, armada pengangkut barang harus ditambah sehingga bisa menyebabkan biaya transportasi logistik terhadap suatu komoditas semakin tinggi. "Kalau terkait ekonomi, sektor yang memang terkait, yakni transportasi logistik, kan bahan utamanya bahan bakar, saya kira itu bisa dikecualikan, dan tata kelolanya harus diperhatikan," kata pria yang akrab disapa Acu di Bandung, Selasa.

Pertamina mulai menerapkan aplikasi MyPertamina sehingga ada pembatasan tertentu terkait pembelian solar berdasarkan jenis kendaraan. Di samping itu, kendaraan pun hanya bisa membeli solar maksimal 20 liter per hari jika tidak menggunakan aplikasi MyPertamina.

Dia menilai, saat ini kebutuhan masyarakat terhadap BBM sangat tinggi karena kondisi secara riil memang demikian sehingga pembatasan pembelian BBM itu tidak sepenuhnya tepat.

"Memang permintaannya begitu. Nah, pembatasan ini kan soalnya terkait dengan kebijakan pemerintah dan korporasi. Saya kira pembatasan ini harus melihat kondisi riil kebutuhan masyarakat," kata dia.

Dia menjelaskan, transportasi logistik yang merupakan bagian dari proses distribusi merupakan salah satu komponen penentu harga. Bahkan, biaya distribusi logistik terkadang lebih tinggi dari harga riil suatu komoditas.

"Kita bisa lihat dari MPP (margin pengangkutan dan perdagangan) itu luar biasa, selisih harga dari tingkat petani, dengan harga di tingkat konsumen itu tinggi," kata Acu.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat