JAKARTA -- Keputusan FIFA untuk membatalkan tuan rumah Piala Dunia U-20 berdampak pada aksi saling hujat warganet di media sosial. Akun para tokoh politik dan kepala daerah yang menolak kedatangan timnas Israel sehingga berdampak pada putusan FIFA untuk mencabut penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah piala dunia 'dirujak' para netizen. 

Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah KH Arif Fahrudin meminta agar semua pihak tidak saling menyalahkan terkait keputusan tersebut. Dia menilai keputusan FIFA bukan karena kelalaian Indonesia.

 

Terima kasih kepada Pemerintah Indonesia yang hingga titik akhir terus mengupayakan win-win solution atau langkah-langkah wasathiyah.

KH ARIF FAHRUDIN Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah

 

SHARE    

Kiai Arif berterima kasih kepada PSSI yang sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah yang baik. Hal tersebut bertujuan mengangkat harkat dan prestise sepak bola Indonesia di kancah internasional.

"Terima kasih kepada Pemerintah Indonesia yang hingga titik akhir terus mengupayakan win-win solution atau langkah-langkah wasathiyah (kompromistis - akomodatif) untuk mengakomodasi hak dan kepentingan semua pihak terkait, mulai dari FIFA, ormas Islam, hingga rakyat Indonesia demi tetap terselenggaranya Piala Dunia Sepak Bola U-20 di Indonesia dengan tetap menjaga komitmen keberpihakan Indonesia terhadap kedaulatan Palestina," kata Kiai Arif kepada Republika, Kamis (30/3/2023).

Kiai Arif juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang konsisten dan komitmen dengan pembelaan perjuangan kemerdekaan Palestina. Dengan demikian, tidak ada zero tolerance terhadap aksi penjajahan, agresi, dan anti kemanusiaan di segala aspek sesuai dengan amanat UUD NRI 1945.

Dia mengingatkan, semua pihak agar tidak saling menyalahkan atas keputusan pembatalan Indonesia menjadi tuan rumah gelaran Piala Dunia U-20 oleh FIFA. Hal tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian Indonesia sebagai tuan rumah, melainkan resmi keputusan FIFA sendiri sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam regulasi sepak bola internasional.

"Semua pihak di Indonesia hendaknya dapat menerima keputusan FIFA tersebut dengan lapang dada walau mungkin masih ada beberapa pihak yang belum mudah menerimanya terutama stakeholder persepakbolaan di Tanah Air, mulai dari suporter, pemain, klub, hingga PSSI sebagai panitia," kata Kiai Arif.

Dia juga berharap agar FIFA bisa memahami dengan bijak posisi politik dan budaya Indonesia terkait dengan masalah perdamaian Israel dan Palestina. Indonesia tetap mengusung prinsip two state solution bagi kedaulatan dua negara tersebut di mata dunia internasional. Dengan adanya pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah, FIFA tidak menjatuhkan sanksi bagi dunia persepakbolaan Indonesia.

MUI meminta semua pihak untuk dapat mengambil hikmah terbaik atas keputusan FIFA tersebut. Selanjutnya, MUI terus memberikan semangat dan mendorong terwujudnya iklim persepakbolaan dalam negeri Indonesia yang tetap berorientasi pada pencapaian prestasi, kokoh organisasi, dan regulasi.

"Dan terus melaksanakan kompetisi dalam negeri untuk melahirkan bibit-bibit atlet sepak bola yang berkualitas dari seluruh elemen anak bangsa Indonesia," ujar dia. Baca juga: FIFA Batalkan Piala Dunia di Indonesia, Sanksi Menanti?

Ketua Umum PP Persatuan Islam (Persis) KH Dr Jeje Zaenudin mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyikapi pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 dengan sikap yang wajar dan objektif.

"Bersyukur bahwa penolakan berbagai pihak membuat FIFA mempertimbangkan. Tetapi, juga perlu dipahami bahwa bisa jadi pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah pertandingan U-20 bukan semata karena penolakan kepada tim Israel, melainkan ada pertimbangan lain," kata dia kepada Republika, Kamis (30/3/2023).

 

Perlu dipahami bahwa bisa jadi pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah pertandingan U-20 bukan semata karena penolakan kepada tim Israel, melainkan ada pertimbangan lain.

JEJE ZAENUDIN Ketua Umum PP Persis

 

SHARE    

Selain itu, dia menjelaskan, perlu dipahami bahwa penolakan berbagai elemen masyarakat terhadap timnas Israel bukan atas dasar sentimen dan kebencian kepada ras atau etnis, suku, agama, dan negara tertentu.

"Tetapi, lebih didasarkan kepada kesadaran dan pemahaman atas amanat konstitusi yang mengharuskan dukungan dan simpati kepada bangsa Palestina yang terjajah dan perlawanan serta penolakan terhadap bangsa yang menjajah, yaitu Israel," ujar dia.

Kiai Jeje menambahkan, meski kegagalan datangnya timnas Israel ke Indonesia tentu tidak otomatis dan langsung dirasakan manfaatnya secara materiel oleh bangsa Palestina, paling tidak ada yang memberi pesan moral yang kuat bagi dunia bahwa rakyat Indonesia tetap konsisten mengedepankan prinsip penolakan atas penjajahan Israel daripada menarik keuntungan materiel untuk negeri sendiri dengan menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20.

Ustaz Jeje Zainudin - (DOK Pribadi)

SHARE    

Dia juga menekankan, kegagalan perhelatan Piala Dunia U-20 di Indonesia memberi pelajaran bahwa aspirasi moral yang kuat dari masyarakat pada akhirnya akan jadi pertimbangan kebijakan nasional maupun internasional.

"Semoga saja ini mencerminkan bahwa bangsa kita masih mengedepankan komitmen terhadap amanat konstitusinya dan integritas moral daripada tekanan kepentingan politik pragmatis dan keuntungan materil," ujarnya.

Piala Dunia U-20 batal digelar di Indonesia berdasarkan keputusan yang dikeluarkan FIFA. Pemerintah telah melakukan upaya maksimal agar tetap digelar di Indonesia. Ketua Umum PSSI yang juga Menteri BUMN Erick Thohir sampai menemui Presiden FIFA Gianni Infantino di Doha, Qatar pada Rabu (29/3/2023). Pada akhirnya, Indonesia harus tunduk pada kewenangan dan keputusan FIFA membatalkan.

Trofi Piala Dunia U-20 - (FIFA)

Aktivis Palestina sekaligus dosen University College of Applied Sciences di Gaza, Abeer Barakat, menanggapi keputusan FIFA yang telah membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 setelah penolakan kehadiran timnas Israel oleh beberapa kepala daerah.

"Menurut pendapat saya, Indonesia mempertahankan citranya sebagai negara bebas yang tidak membungkuk dengan kehilangan standar moral dan etika terhadap supremasi dan campur tangan "orang kulit putih" dalam sikapnya yang sudah lama diketahui menentang pendudukan Palestina," ujar Abeer, Kamis (30/3/2023).

Menurut dia, keputusan tersebut menunjukkan bahwa FIFA menggunakan standar ganda dalam berurusan dengan negara-negara dunia. “FIFA gunakan standar ganda. Saya hanya ingin tahu jika Indonesia menolak menerima Rusia sebagai bentuk kecaman atas perang di Ukraina, FIFA akan senang dan mendorong langkah ini,” ujar perempuan yang tinggal di Central Gaza ini.

“Namun, Israel telah menduduki Palestina selama lebih dari 74 tahun dan masih melakukan kejahatan keji terhadap warga Palestina, tapi FIFA diam tentang hal itu,” lanjut dia.

Abeer menjelaskan, semua orang telah melihat bagaimana FIFA menggunakan otoritasnya untuk menggertak negara-negara dunia dan untuk menegakkan apa yang disebut "nilai-nilai" yang menegaskan supremasi orang kulit putih dan kolonial, dan mengabaikan atau bahkan menyangkal nilai-nilai negara-negara Muslim yang menjadi tuan rumah Piala Dunia.

“Kita semua telah melihat bagaimana Qatar menyelenggarakan Piala Dunia tahun lalu dan menghadapi tekanan luar biasa karena melarang konsumsi bendera pelangi (LGBT) dan minuman keras di taman bermainnya,” kata perempuan berhijab ini.

Meskipun FIFA menyetujui persyaratan Qatar, dia melanjutkan, dapat dilihat bagaimana media-media Barat menyudutkan Qatar.

Kendati demikian, Qatar membuktikan bahwa negara-negara Muslim dapat menyelenggarakan acara kelas dunia berkualitas tinggi yang mempertahankan nilai-nilai negara konservatif timur.“