JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melakukan mutasi besar-besaran pada sejumlah perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen) Polri. Salah satunya, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran digeser menjadi kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (kabaharkam) Polri.

Sementara, posisi kapolda digantikan oleh Irjen Karyoto yang sebelumnya menjadi perwira tinggi di Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri dengan penugasan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain Fadil dan Karyoto, ada ratusan personel Polri yang terkena mutasi.

Mutasi besar-besaran itu berdasarkan surat telegram ST/713/III/Kep./2023 tanggal 27 Maret 2023 yang ditandatangani Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono. Dalam surat telegram tersebut, ada tujuh kapolda yang dipromosikan serta tiga pejabat utama dalam surat telegram tersebut.

“Terdapat empat ST Mutasi pada tanggal 27 Maret 2023 secara keseluruhan terdapat 473 personel yang mutasi,” ujar Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Dedi Prasetyo dalam keterangan tertulis, Rabu (29/3/2023).

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran (kanan) bersama Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman menunjukkan barang bukti terkait kasus Km 50 di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (7/12/2020). - (SIGID KURNIAWAN/ANTARA FOTO)

SHARE    

Ketua KPK Firli Bahuri mengapresiasi penunjukan Irjen Karyoto menjadi kapolda Metro Jaya. Menurutnya, promosi ini selaras dengan semangat KPK. “Termasuk kepada insan komisi yang bersumber dari instansi lainnya agar mempunyai kesempatan kembali berkarier di instansi asalnya,” kata Firli.

Dia menyebut, Karyoto sudah tiga tahun bertugas di KPK sebagai deputi penindakan dan eksekusi. Firli juga mengucapkan selamat kepada jenderal bintang dua itu dalam menjalankan tugasnya yang baru. “Selamat dan terima kasih kepada kapolri yang telah memberikan amanah kepada insan KPK yang bersumber dari Polri, Bapak Karyoto, atas promosi jabatan barunya sebagai kapolda Metro Jaya,” ujar dia.

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango menyebut, kekosongan sementara posisi deputi penindakan dan eksekusi tak akan mengganggu proses penindakan yang tengah berjalan di KPK. “Insya Allah nggak mengganggu karena ada sistem kerja melalui POB (prosedur operasional baku) ataupun probis (proses bisnis) yang ada yang tidak bergantung personal,” kata Nawawi.

Ketua KPK Firli Bahuri (tengah) bersama Deputi Penindakan KPK Karyoto (kiri) menyampaikan keterangan saat konferensi pers terkait operasi tangkap tangan (OTT) tindak pidana korupsi dugaan suap penanganan perkara di Mahkamah Agung, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (23/9/2022). - (Republika/Thoudy Badai)

SHARE    

Nawawi mengatakan, KPK akan melakukan pembahasan pergantian deputi penindakan dan eksekusi. Menurut dia, untuk sementara posisi itu bakal diisi oleh pelaksana tugas (plt) yang akan ditunjuk dari internal KPK. “Penggantinya, tentu kami masih harus menunjuk pelaksana tugas. Karena untuk pejabat yang definitif, itu harus melalui seleksi terbuka terbatas,” ujar dia.

Adapun Karyoto sudah hampir tiga tahun menjabat deputi penindakan dan eksekusi KPK. Dia dilantik pada April 2020 lalu. Selama menjabat, Karyoto telah menangani berbagai kasus. Di antaranya kasus korupsi izin ekspor benih lobster atau benur yang menjerat menteri kelautan dan perikanan saat itu, Edhy Prabowo. Kemudian kasus korupsi bansos Covid-19 yang menjerat menteri sosial saat itu Juliari Peter Batubara serta kasus dugaan korupsi yang menyeret Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe.

Namun, sosok Karyoto juga tak lepas dari kontroversi. Dewan Pengawas (Dewas) KPK mengaku telah menerima laporan terhadap Karyoto serta Direktur Penyelidikan KPK Endar Priantoro pada 13 Januari 2023. Laporan itu disebutkan berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan keduanya dalam pengusutan kasus penyelenggaraan Formula E.

“Laporan tersebut berisi terkait dugaan ketidakprofesionalan dan pelanggaran prosedur oleh deputi penindakan dan direktur penyelidikan dalam penanganan kasus Formula E,” kata Ketua Dewas KPK Tumpak Panggabean dalam keterangan tertulisnya, Kamis (16/2/2023).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (tengah) berbincang dengan Chief Competition Officer Formula E (E-Prix) Alberto Longo (kiri) seusai meninjau sesi uji coba lintasan (shakedown) Jakarta E-Prix 2022 di Sirkuit Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC), Ancol, Jakarta Utara, DKI Jakarta, Jumat (3/6/2022). - (REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA)

SHARE    

Namun, Tumpak tidak memerinci jenis pelanggaran yang dilakukan oleh Karyoto dan Endar. Dia juga tak membeberkan pihak yang melaporkan dua pejabat KPK itu. “Laporan pengaduan disampaikan oleh sebuah LSM,” ujar dia.

Di samping itu, Tumpak juga menyinggung soal perbedaan pendapat. Menurut dia, hal ini adalah sesuatu yang lazim terjadi dalam sebuah ekspose atau penanganan perkara. “Perbedaan itu suatu khazanah dan pelengkap sudut pandang, untuk selanjutnya dapat diambil keputusannya,” ujar Tumpak.

Karyoto pun menanggapi soal pelaporan terhadap dirinya. Karyoto mengaku siap jika diperiksa mengenai laporan tersebut. “Saya sebagai objek yang diperiksa ya, saya akan tepati kalau memang diperiksa,” kata Karyoto, beberapa waktu lalu.

 

Laporan tersebut berisi terkait dugaan ketidakprofesionalan dan pelanggaran prosedur dalam penanganan kasus Formula E.

TUMPAK PANGGABEAN, Ketua Dewas KPK

 

SHARE    

Meski demikian, Karyoto enggan berkomentar lebih jauh mengenai laporan itu. Dia pun menyebut belum mengetahui kapan bakal diperiksa oleh Dewas. “Enggak tahu, enggak tahu. Tunggu Dewas saja,” ujarnya.

Setelah dilaporkan ke Dewas, beredar kabar bahwa Ketua KPK Firli Bahuri merekomendasikan agar Karyoto dan Endar ditarik kembali ke Polri dan diberi kenaikan pangkat. Surat itu ditujukan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Kapolri membenarkan telah menerima surat rekomendasi itu. Namun, ketika itu kapolri mengaku belum mengambil keputusan apapun terhadap keduanya.